*Akibat Demokrasi Yang Macet : Aksi Mahasiswa Mewakili Juga Suara Rakyat Yang Tertindas*
Oleh : Jacob Ereste
Mengapa aksi mahasiswa Indonesia marak di berbagai tempat dan daerah — dari pusat pemerintahan hingga dari berbagai kampus yang ada di Indonesia — jelas tak hanya ingin mengekspresikan kecemasan dan kekhawatiran mereka untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, tapi juga ingin mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses demokrasi yang macet, karena tidak mau mendengar saran dan kritik dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan ikhlas berjuang untuk kepentingan rakyat.
Kekecewaan, kekhawatiran serta kecemasan para mahasiswa Indonesia ini — yang makin semarak melakukan aksi dam ujuk rasa di berbagai tempat dan daerah — pun bukan semata-mata hendak mengekspresikan kegundahan hati mereka saja, tetapi mahasiswa Indonesia yang semakin kritis dan merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial ini, juga hendak mengekspresikan kegundahan hati rakyat — mulai dari yang awam hingga yang sangat kritis memberikan kritik serta masukan yang semakin tak hendak lagi ingin didengar. Bahkan dilecehkan sebagai manusia yang nyinyir seperti yang diungkap oleh pejabat penting di negeri ini dalam berbagai kesempatan saat tampil di hadapan publik. Lalu dengan gampang ditunggangi oleh kepentingan asing.
Sindiran — kalau tidak bisa dikatakan sebagai tuduhan — stigma usang seperti itu sudah tidak lagi sepatutnya digunakan semacam model insinuasi rezim penguasa di masa lalu. Sebab kesan merendahkan daya nalar para aktivis mahasiswa Indonesia hari ini yang semakin kritis, telah banyak memetik pengalaman dari generasi di masa lalu. Tak hanya sebatas saat Soempah Pemoeda tahun 1928, tapi juga dari pengalaman Angkatan 66, Malari 1974 hingga pembungkaman mahasiswa tahun 1978 hingga panser masuk ke kampus sampai kegetiran dari gerakan reformasi 1998 yang ditelikung oleh mereka yang haus kekuasaan hingga rela menggadaikan UUD 1945 untuk diamandemen sesuka hati sang pemesan.
Oleh karena itu, aksi mahasiswa Indonesia yang kembali marak sejak Agustus 2025 lalu hingga ditebus dengan reformasi Polri dan reshuffle kabinet, toh tidak menjawab kegundahan hati rakyat yang diwakili oleh mahasiswa Indonesia — untuk sementara kaum buruh Indonesia absen lantaran para petingginya sudah nyaman di kandang Istana — sepatutnya bisa dipahami lantaran proses demokrasi di Indonesia telah macet, tak hendak mendengar, tapi selalu minta untuk didengar, padahal tugas utama pemerintah adalah melayani kepentingan rakyat. Dan yang lebih jelas dari kemacetan itu tidak berperannya mereka yang tetap mengklaim sebagai wakil rakyat, hanya karena ingin tetap menikmati fasilitas dan upah yang tidak selayaknya harus mereka nikmati, karena rasanya asin dan getir dari keringat rakyat.
Inilah yang menjadi keprihatinan dan kegundahan hati mahasiswa yang mulai bangkit kembali untuk mengambil tanggung jawab moral serta tanggung jawab sosial yang mereka simak dari keluh kesah rakyat yang dibuat semakin tidak berdaya, karena realitasnya bukan saja tidak dilibatkan dalam proses perencanaan — seperti dalam pembahasan RUU maupun realisasi semua pelaksanaan program yang terkesan dimonopoli oleh pemerintah. Akibatnya, tidak cuma mengabaikan partisipasi rakyat dalam proses dan pelaksanaan program yang terbaik maupun yang dianggap paling kampiun, tapi sungguh sangat mengesankan bagi rakyat semakin ditinggalkan. Setidaknya untuk ikut mengawasi dan mengontrol agar tidak sampai terjadi penyimpangan seperti tindak pidana korupsi yang semakin merambah dan merayah semua habitat atau bilik instansi dan lembaga, sehingga terkesan kerja utama pemerintah adalah mengurus para maling dan rampok harta dan kekayaan negara yang sesungguhnya adalah milik rakyat.
Atas dasar itulah, anggapan nyinyir terhadap kritik yang disampaikan oleh rakyat telah dibenturkan pada pada tembok yang paling hina serta menyakitkan itu — alih-akuh akan mendapat apresiasi dan penghargaan, insentif atau semacam hadiah atas niat baik serta usaha keras untuk ikut memperbaiki tata kelola negeri agar dapat maksimal memberi manfaat bagi rakyat, justru masih terus mendapat perlakuan seperti makhluk yang paling berdosa di planet bumi ini.
Teror, intimidasi dan beragam macam perlakuan yang bisa menjebak, menjerat atau bahkan mencelakai seperti sejumlah korban yang dicederai dengan air keras atau bahkan tidak kekerasan hingga mematikan telah menjadi bagian dari beban hidup dalam.kondisi ekonomi yang sulit, kendati panen raya terus memadati pemberitaan dalam media, toh harga bahan pokok tatap melambung juga harganya. **
Pantai Dadap, 16 Juni 2026
——
