*MENGUKUR PELUANG GUS YAHYA VERSUS PROF. NAZARUDIN UMAR, MEMBACA FAKTOR CAK IMIN*
Oleh : Adlan Daie
Analis Politik, Sekretaris Umum MUI Kab Indramayu
Indramayu, 6 Agustus 2026
Di antara sejumlah bakal calon Ketua Umum PBNU dalam konteks Muktamar NU ke 35 Agustus 2026, ada dua calon yang memiliki tingkat probabilitas atau kemungkinan bersaing ketat.
Yaitu Gus Yahya, ketua Umum PBNU “Petahana” dan Prof. Nazarudin Umar, Menteri Agama RI tapi keduanya masih di bawah “mayoritas simpel”, di bawah dukungan “50% plus” dari total 586 suara Muktamar NU ke 35.
Dalam peta klaster dukungan yang dirilis “Sindikat Intelegen Nahdiyin” (SIN), proyeksi dukungan terhadap Gus Yahya maksimal masih di angka 125 suara (21,3%) dan Nazarudin Umar maksimal masih di angka 200 suara (34,7%), di bawah “50 % plus” (294 suara)
Itu artinya dari total suara Muktamar 586 suara, masih ada 271 suara (46%) bersifat “cair”,atau dalam khazanah politik disebut “floating vote”, terdistribusi ke kandidat lain seperti Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Kikin, Gus Rozin, KH. Zulfa dan KH Imam Jazuli.
Dalam konteks Gus Yahya, ia membutuhkan subsidi suara tambahan minimal 170 suara atau Nazarudin Umar membutuhkan subsidi suara tambahan minimal 95 suara untuk mendapatkan dukungan “50% plus”, syarat menang dalam ketentuan tata tertib / AD/ART NU
Bukan perkara mudah mendapatkan subsidi suara tambahan tersebut baik Gus Yahya maupun Nazarudin Umar untuk mencapai “50% plus”, syarat menang. Pasalnya, karena pemegang suara adalah ketua PWNU & PCNU mayoritas paham dan piawai “bermain tarik tambang” politik
Lebih dari itu, sulit bagi Gus Yahya karena dianggap bagian dari problem konfliktual dalam kepengurusan PBNU saat ini di mana momentum Muktamar NU ke 35 dipandang sebagai titik kick off mengakhiri konflik PBNU, mengakhiri “faksionalisme” NU dalam istilah Fahri Ali, pengamat politik senior.
Sementara Nazarudin Umar justru karena ia dalam posisi jabatan menteri dianggap krusial, sebagian pihak resisten dan khawatir NU hanya menjadi “subkon” kementerian agama yang dipimpinya, NU kehilangan “DNA” kritiisnya sebagai ormas terhadap Rejim kuasa politik
Di sinilah faktor Cak Imin begitu penting dalam konteks dinamika Muktamar NU ke 35 di Pesantren Tambak Beras Jombang. Cak Imin adalah “Gus” dari salah satu epincentrum NU, lahir dari “trah” KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU, pendiri pesantren Denanyar, Jombang.
Betul bahwa Cak Imin bukan elite struktural PBNU tapi PKB, partai yang dipimpinnya, satu satu nya Partai di Indonesia yang memiliki relasi ekosistem sosial dengan NU di daerah daerah. PKB dan NU ibarat satu atap rumah – hanya beda “kamar”.
Dalam konteks itulah, pengaruh Cak Imin bekerja dalam dinamika Muktamar NU ke 35. Hanya “pengamat” yang tidak mengerti NU dan tidak mengerti PKB yang memisahkan NU dan PKB, sebuah kemustahilan politik untuk dipisahkan.
Itu yang
menjelaskan faktor Cak Imin begitu penting. Ke mana Cak Imin melabuhkan aliansi di antara dua kubu tersebut maka kubu tersebut memiliki ruang kemungkinan besar memenangkan kontestasi di Muktamar NU ke 35.
Problemnya, Cak Imin adalah “politisi” piawai , tdak mudah ditarik tarik ke salah satu kubu tersebut, bahkan (Alm) Prof. Syafie Ma’arif, mantan ketua umum Muhammadiyah, menyebut Cak imin “the real politician”, politisi paling taktis yang dimiliki NU,
.
Justru boleh jadi Cak Imin yang maju sendiri dengan menarik salah satu faksi di antara dua faksi atau kubu tersebut di atas, minimal membentuk poros ketiga dengan mengusung “calon lain” karena kebutuhan situasional dan kalkulasi taktis politis.
Tentang Cak Imin akan terhalang aturan AD/ART yang menyebut bahwa calon ketua umum PBNU “harus lepas dari struktur partai politik setahun sebelum digelar Muktamar NU” – hanyalah problem “teknis” atau problem prosedural “tata tertib”.
Dalam sejarahnya, NU “paling jago” dan piawai menyelesaikan kerumitan kerumitan teknis tersebut., semua dapat diselesaikan dalam konsensus di arena Muktamar NU, forum pengambilan keputusan tertinggi jam’iyah NU.
Ala kulli hal, pendek kata, mari kita tunggu dinamika NU hingga puncak Muktamar NU ke 35 dengan kemungkinan kejutannya, sebuah ruang probabilitas dan kemungkinan yang acapkali sulit diduga ending dan hasil akhirnya.
“Bukan NU yang kita kenal selama ini jika tidak menghadirkan kejutan kejutan tak terduga”, tulis Prof Burhanudin Muhtadi, Analis politik Nasional (“Tempo”,Agustus 2015).
Wassalam.
——
