Kapan Bupati Indramayu Lucky Hakim Diperiksa Perkara Korupsi BPR KR Indramayu ?
Penulis : H. Dudung Badrun, S.H., M.H
( Advokat & Journalist )
Pengawasan sepertinya tidak optimal yaitu pengawasan politik oleh DPRD Indramayu,pengawasan masyarakat oleh civil society,pengawasan struktural oleh Gubernur dan Mendagri dan pengawasan fungsional oleh BPK.
Maka jadilah pengelolaan,pemetaan masalah dan solusi terhadap BPR KR Indramayu amburadul dan saling mengunci, sehingga BPR KR mati klesek meninggalkan tanggung jawab pembayaran kepada LPS yang telah memberikan pembayaran dana talangan.
Disinilah pintu masuk untuk menyeret Bupati Indramayu Luki Hakim, karena pembiaran atau memberi peluang Pemda Indramayu memperoleh kerugian ratusan milyar akibat tagihan LPS,
Berdasarkan fakta :
Pertama,hilang asset Pemda Indramayu pada BPR KR karena telah terjual dengan harga murah contoh kantor pusat BPR KR Indramayu menurut informasi ditaksir Rp 9 milyar namun katanya laku hanya Rp 7 milyar.
Kedua,pembiaran Pemda Indramayu berhutang ke LPS sejumlah tagihan LPS dan nasabah BPR KR.**
Jakarta, 16 November 2025
—–
