Oleh : Jacob Ereste
Peringatan dari Presiden Pranowo Subianto untuk mewaspadai antek-antek asing, sungguh patut menjadi perhatian agar tidak sampai menggerus heroik kebangsaan segenap anak bangsa untuk ikut menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa guna membangun masa depan yang lebih baik, sejahtera lahir dsn batin. Karena itu, segala bentuk yang akan menggerus keutuhan bangsa untuk menjaga negeri kita dari rongrongan bangsa asing, dominasi tenaga kerja asing serta tekanan serta gesekan dalam bentuk apapun — ekonomi, politik, hukum, budaya dalam segenap aspek kehidupan harus dicegah, dilawan agar kita sebagai warga bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita proklamasi yang belum dapat diwujudkan sampai sekarang — setelah nyaris 100 tahun bangsa Indonesia merdeka. Sementara era Indonesia emas — masa kejayaan, sejahtera dalam bentuk lahir dan batin — sungguh sangat kita didambakan.
Jadi jelas, segala bentuk dari ketergantungan pemerintah terhadap kekuatan asing harus kita koreksi dan lawan, mulai dari bidang diplomasi ekonomi, politik, sosial dan budaya harus bersikap mandiri, menolak masuknya tenaga kerja asing hingga barang yang dapat diproduksi atau dihasilkan dari dalam negeri sendiri dari hasil kerja keras segenap warga bangsa untuk terus tumbuh dan berkembang semakin produktif dan cerdas. Karena itu pemerintah harus memberi kemudahan, bantuan dalam segala bentuk hingga segenap warga bangsa Indonesia dapat mandiri dan berdiri tegak mampu bersaing dengan keunggulan bangsa asing.
Oleh karena itu, bantuan nyata dari pemerintah, mulai dari upaya meringankan beban hidup — subsidi bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari bagi rakyat miskin serta pembebasan pajak, hingga bantuan untuk semua biaya pendidikan pada semua jenjang, membangun fasilitas umum yang manusiawi dan layak hingga dapat melancarkan semua bentuk usaha yang diharap kemudian mampu meringankan beban pemerintah, perlu segera diwujudkan dalam bentuk yang nyata, bukan bualan dan omong kosong belaka. Karena itu, peran serta segenap warga masyarakat untuk mendesak, mengkritisi kinerja pemerintah yang loyo dan memble perlu disuarakan, demi dan untuk kepentingan serta kebaikan bersama — tidak hanya untuk rakyat — tali juga demi dan untuk kuat dan solidnya pemerintah sebagai penyelenggara negara yang wajib dan harus menghantar dan membimbing bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju untuk menikmati kesejahteraan yang berkeadilan.
Atas dasar itulah, semua niat baik pemerintahan Prabowo Subianto hendak memberantas korupsi dengan menghancurkan oligarki yang telah membuat banyak kerusakan di negeri kita, harus dihadapi bersama, sehingga daya upaya dari usaha pemerintah dapat terwujud, sambil menahan segenap intervensi dan dominasi asing yang hendak menguasai negeri kita ini. Sebab negara yang kuat karena didukung oleh rakyat yang juga kuat. Dan rakyat yang kuat karena mendapat perhatian yang patut dari penyelenggara negara yang amanah — memiliki etika, moral dan akhlak mulia untuk kemaslahatan bersama. Sebab ketimpangan dari kekuatan rakyat dan kekuatan hanya ada pada m pemerintah, telah membuktikan kekacauan yang tidak terkendali, seperti yang sudah terjadi sepanjang sejarah bangsa dan negara yang ada di dunia.
Kekuatan rakyat adalah kekuatan negara, karena itu segenap usaha untuk membangun kekuatan rakyat wajib dan parut didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan negara harus serius memberi perlindungan, dukungan serta upaya memperkuat posisi rakyat, termasuk dalam sikap yang kritis dari rakyat melakukan koreksi dan kritik dalam penyelenggaraan negara dengan semua programnya yang darus dapat terukur, mulai dari teknis pelaksanaan hingga proses akhir untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi rakyat. Jika tidak, maka rakyat patut menolak, dan pemerintah wajib melakukan koreksi ulang seperti pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang harus ditata ulang seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang ideal untuk disinergikan dengan sarana dan prasarana yang sudah ada. Sehingga tidak perlu menimbulkan benturan dan kerusakan.**
Banten, 19 September 2026.
——-
