*PELUANG SULIT GUS YAHYA TERPILIH KEMBALI DALAM MUKTAMAR NU KE 35 DAN PROBABILITASNYA*
Oleh : Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu
Peluang Gus Yahya Ketua Umum PBNU “incumbent” sulit terpilih kembali dalam Muktamar NU ke 35 meskipun dalam tradisi Muktamar NU sependek ingatan penulis posisi “incumbent” sejak KH Idham Khalid, Gus Dur, KH Hasyim Muzadi dan KH Said Aqil Sirodj – selalu terpilih untuk kedua kalinya, bahkan hingga tiga kali.
Betapa pun intensitas “gerilya digital” tim media sosial Gus Yahya dan mobilitas kunjungan Gus Yahya ke daerah daerah begitu tinggi dalam analisis penulis tidak akan melapangkan jalan Gus Yahya terpilih kembali menjadi ketua umum PBNU dalam Muktamar NU ke 35 Agustus 2026 mendatang.
Pasalnya simpel. Peta dan simpul serta relasi kuasa yang dulu menjadi variabel penentu “leadingnya” Gus Yahya terpilih menjadi ketua umum PBNU dalam Muktamar NU ke 34 di Lampung tahun 2021 – lima tahun silam, kini sudah berubah, mengalami pergeseran pergeseran krusial.
Misalnya, Gus Ipul dan Nusron Wahid, dua nama penting dalam variabel panggung Muktamar NU, semacam duet “kompatriot”, komandan lapangan terpilihnya Gus Yahya di Muktamar NU Lampung telah “berpisah jalan”, mengambil jalan “oposisional” terhadap Gus Yahya.
Di sini lain, Gus Yaqut, adik kandung Gus Yahya yang “dipasang” Jokowi (Presiden saat itu) sebagai menteri agama efektif mengendalikan “mesin tombol” suara PWNU dan PCNU dari unsur ASN kemenag Ri tak kurang dari 150 suara – kini sudah purna tugas, bahkan berakhir “tidak baik baik” saja.
Di luar dua variabel di atas, Faktor Gus Muhaimin penting dibaca. Meskipun ia bukan elite struktural PBNU tapi PKB, partai yang dipimpinnya, satu satu nya Partai di Indonesia yang memiliki relasi ekosistem sosial dengan NU di daerah daerah. PKB dan NU ibarat satu atap rumah – hanya beda “kamar”.
Dalam konteks itulah, pengaruh Gus Muhaimin bekerja dalam dinamika Muktamar NU ke 35. Ia hampir pasti tidak berpihak faksi ke Gus Yahya. Di era Gus Yahya relasi PBNU dan PKB, partai yang dipimpin Gus Muhaimin, bukan saja “disharmonis”, bahkan hendak dilemahkan pengaruh politik dan trend elektoralnya.
Aliansi taktis Gus Muhaimin, Gus Ipul dan Nusron Wahid dengan “subsidi” kekuatan baru Profesor Nazarudin Umar sebagai menteri agama – keempatnya diikat dalam satu kabinet pemerintahan Prabowo – tentu sangat dahsyat menyatukan “kelebihan” masing masing dalam kekuatan bersama.
Keempatnya jelas “The real faktor” dalam proyeksi Muktamar NU ke 35. Gus Ipul sebagai ketua “panitia” yang menghandel tiga agenda besar PBNU (Munas, Konbes dan Muktamar) dalam satu paket bukan perkara “adhoc” dan teknis tapi “operator sistem” dalam pusaran dinamika suksesi kepemimpinan PBNU dalam Muktamar NU ke 35.
Gus Muhaimin memiliki infrastruktur politik lengkap se Indonesia lewat PKB, partai yang dipimpinnya, untuk meratakan jalan konsolidasi di mana ekosistem sosial NU dan PKB dalam satu atap rumah ke NU an.
Prof Nazarudin Umar sebagai Menteri agama memiliki lumbung suara dari faksi “NU kemenag” lebih dari 150 pemilik suara di Muktamar, sementara Nusron Wahid sudah terlatih dan teruji memainkan irama konsolidasi dan orkestrasi politik di beberapa kali panggung Muktamar NU.
Itulah konstruksi kekuatan empat “the real factor” dalam konteks suksesi ketua umum PBNU dalam Muktamar NU ke 35. Bersatunya keempat “the real factor” di atas bukan saja mempersempit ruang gerak Gus Yahya, bahkan menyulitkan jalannya untuk terpilih kedua kalinya sebagai ketua umum PBNU.
Problemnya keempat “the real factor” di atas belum sampai pada titik temu kesepakatan tentang “siapa” calon Rois Am dan calon ketua umum PBNU yang hendak diusung bersama. Ini tentu tidak sederhana terutama karena Gus Muhaimin, Gus Ipul dan Nusron Wahid adalah politisi, sama sama piawai dalam ekosistem politik ke NU an.
Di sinilah “tersisa” peluang Gus Yahya bisa terpilih kembali ketika Gus Yahya berhasil memecah aliansi keempat “the real factor” di atas, sayangnya, tim “inner circle” Gus Yahya lebih banyak diisi akademisi, minim pengalaman negosiasi politik kecuali Gus Yahya sendiri “fully politics.
Mungkinkah muncul faksi “ketiga” dari mayoritas pemilik suara (PWNU & PCNU) untuk menegaskan bahwa PBNU harus kokoh bergerak dalam “hight politics” kenegaraan dan jangkar politik kebangsaan sebagai kekuatan civil society
yang tidak tergoda “madu instan” politik kekuasaan ?
Mari kita tunggu dinamika NU hingga puncak Muktamar NU ke 35 dengan kemungkinan kejutannya. “Bukan Muktamar NU yang kita kenal selama ini jika tidak menghadirkan kejutan kejutan tak terduga”, tulis Prof Burhanudin Muhtadi, dalam tulisan Kolom “Tempo” (Agustus 2015).
Itulah “sexinya” panggung politik Muktamar NU, sebuah ruang probabilitas dan kemungkinan acapkali sulit diduga ending dan hasil akhirnya.
Wassalam.
——-
