PEKANBARU-Jayanews.com — Awak media melakukan kunjungan ke Kantor PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Selasa (22/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, awak media diterima langsung oleh Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (Perseroda), Dr. Muhammad Haris, M.Pd. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban.
Muhammad Haris menyambut baik kehadiran awak media dan menyatakan keterbukaannya untuk menyampaikan berbagai program, perkembangan maupun capaian PT SPR kepada publik.
Ia juga membuka ruang komunikasi dan menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun media sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan perusahaan daerah tersebut.
Muhammad Haris Dipercaya Memimpin PT SPR
Muhammad Haris ditetapkan sebagai Direktur PT SPR melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Kantor PT SPR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada 26 Mei 2026.
Dalam RUPS-LB tersebut, Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham menetapkan Sri Irianto sebagai Komisaris dan Muhammad Haris sebagai Direktur PT SPR. Penetapan tersebut merupakan hasil proses seleksi yang sebelumnya dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) PT SPR.
Dalam perkembangan berikutnya, profil resmi perusahaan mencantumkan Dr. Muhammad Haris, M.Pd sebagai Director PT Sarana Pembangunan Riau Perseroda, sementara Sri Irianto tercatat sebagai Commissioner.
Langkah Awal Haris: Konsolidasi dan Pembenahan Anak Usaha
Sejak dipercaya memimpin SPR, Muhammad Haris melakukan sejumlah langkah awal untuk memperkuat internal perusahaan.
Salah satunya adalah melakukan konsolidasi internal. Dalam rapat perdana bersama jajaran perusahaan, Haris menekankan pentingnya membangun manajemen yang bersih, terbuka dan profesional serta meminta seluruh jajaran bekerja dalam satu arah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Langkah berikutnya terlihat dari restrukturisasi jajaran manajemen sejumlah anak perusahaan SPR.
Pada 19 Juni 2026, RUPS-LB PT SPR Langgak menetapkan Muhamad Sambo Suharman sebagai Komisaris dan Dr. Satria Antoni sebagai Direktur. Pergantian tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja anak perusahaan, khususnya pada sektor perminyakan.
Tidak berhenti di SPR Langgak, PT SPR juga melakukan penyegaran manajemen pada PT SPR Trada. Pada RUPS-LB 24 Juni 2026, Aspandiar ditetapkan sebagai Komisaris dan Suwandi sebagai Direktur. Manajemen baru tersebut diarahkan untuk melakukan pembenahan internal, menyusun strategi pengembangan usaha dan memaksimalkan potensi bisnis yang dimiliki perusahaan.
Haris juga menyampaikan bahwa perkembangan anak perusahaan harus dapat diukur. Dalam pemberitaan mengenai SPR Trada, manajemen disebut diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan perusahaan setiap tiga bulan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pencapaian target.
SPR dan Perannya sebagai BUMD Riau
PT Sarana Pembangunan Riau merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau. Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Provinsi Riau, cikal bakal SPR berasal dari penggabungan beberapa perusahaan daerah pada 1990 melalui Perda Nomor 8 Tahun 1990.
Pada 2008, status badan hukumnya berubah menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Riau berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2008.
Sementara berdasarkan profil resmi perusahaan, Pemerintah Provinsi Riau merupakan pemegang saham terbesar PT SPR dengan kepemilikan 99,997 persen. SPR juga memiliki sejumlah anak perusahaan, antara lain PT SPR Langgak dan PT SPR Trada.
PT SPR memiliki kegiatan usaha yang cukup beragam. Salah satu bidang pentingnya adalah sektor minyak melalui PT SPR Langgak, yang menjadi operator pengelolaan Blok Langgak di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Selain itu, SPR juga mengembangkan usaha di bidang perdagangan, pertanian, pembangunan, konstruksi, industri dan sejumlah sektor jasa.
Dalam visi perusahaan, SPR menargetkan diri menjadi BUMD yang unggul, dengan misi meningkatkan kemandirian finansial, produktivitas perusahaan serta tata kelola yang akuntabel.
Terbuka terhadap Kritik dan Masukan
Dalam pertemuan dengan awak media, keterbukaan komunikasi menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
Muhammad Haris menyatakan kesiapan untuk menyampaikan informasi mengenai program dan capaian PT SPR sekaligus menerima masukan dari masyarakat.
Sikap terbuka tersebut menjadi penting mengingat SPR merupakan BUMD dengan kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian, kinerja perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga berkaitan dengan harapan agar keberadaan BUMD dapat memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov Riau juga menegaskan pentingnya penguatan BUMD agar mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah melalui dividen.
Ke depan, publik tentu akan menunggu bagaimana kepemimpinan Muhammad Haris menerjemahkan berbagai rencana tersebut menjadi kinerja perusahaan yang terukur, transparan dan memberikan manfaat bagi Provinsi Riau.
Bagi media, keterbukaan informasi dan komunikasi dengan manajemen SPR juga menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menyampaikan informasi mengenai perkembangan BUMD kepada masyarakat Riau.**
ST
—–
