*Anggaran Naik, Mutu Turun; Siapa yang Sedang Kita Tipu?*
Oleh:
*Masduki Duryat)**
Mari kita hentikan basa-basi: kita sedang hidup dalam ilusi besar bernama “kemajuan pendidikan”.
Anggaran naik, guru bertambah, program berlipat—tetapi mutu? Jalan di tempat. Lebih buruk lagi, kita tahu ini terjadi, tetapi memilih diam.
Pertanyaannya sederhana sekaligus menampar: siapa yang sebenarnya sedang kita tipu—publik, negara, atau diri kita sendiri?
*Data Tidak Pernah Berbohong, Kita yang Sering Menghindar*
Anggaran pendidikan melonjak dari Rp444 triliun (2018) menjadi Rp769,09 triliun (2026). Jumlah guru mencapai 3,47 juta orang, dengan rasio murid-guru yang sudah ideal.
Namun, fakta lain berbicara lebih jujur: _Pertama,_ hanya <30% guru lulus standar UKG; _Kedua_, nilai rata-rata guru lama stagnan di bawah 70; _Ketiga,_ 70% kepala sekolah belum kompeten; _Keempat,_ Hasil _Programme for International Student Assessment_ (PISA) menunjukkan literasi dan numerasi stagnan; _Kelima,_ World Bank mencatat 55% anak usia 15 tahun mengalami _learning poverty._ Bandingkan dengan Vietnam: di bawah 10%.
Jadi di mana letak masalahnya? Jawabannya tidak nyaman: ada pada manusia di dalam sistem—bukan sekadar sistem itu sendiri.
*Dari Awal Sudah Salah: Guru Bukan Lagi Profesi Elit*
Kita harus berani mengatakan ini: profesi guru di Indonesia gagal menarik talenta terbaik. Data lama Balitbang Depdiknas (Kusnandar, 2007) menunjukkan skor calon guru di bawah standar sejak awal.
Ini menciptakan lingkaran setan: _Pertama,_ input lemah; _Kedua,_ proses biasa saja; _Ketiga_, output rendah; _Keempat_ kembali lagi ke input yang lemah. Dan kita menyebut ini “sistem pendidikan nasional”.
*Sertifikasi: Legitimasi Tanpa Kualitas*
Negara membayar mahal untuk sertifikasi guru. Tapi yang terjadi: Tunjangan cair, status naik, kinerja? Tidak berubah signifikan, belum berbanding lurus dengan kinerja.
Sertifikasi berubah menjadi ritual legalisasi kesejahteraan, bukan alat peningkatan mutu.
Dalam konteks ini, pernyataan Mulan Jameela yang viral di Media Sosial memang terasa keras—guru jangan hanya menuntut gaji tinggi tanpa kualitas. Tapi jika kita jujur pada data, kritik itu tidak lahir dari ruang kosong.
*Ruang Kelas: Tempat Kebenaran Tidak Bisa Disembunyikan*
Semua retorika akan runtuh ketika kita masuk ke ruang kelas. Di sanalah realitas berbicara: Guru hadir, tapi tidak mengajar. Murid ada, tapi tidak belajar. Waktu berjalan, tapi tidak ada proses.
Kelas berubah menjadi ruang administratif, bukan ruang intelektual. Padahal, dalam makna paling sederhana: Pendidikan terjadi atau gagal—di dalam kelas. Artinya, jika ingin melihat kualitas Pendidikan secara nasional, maka harus dilihat proses pembelajaran di ruang kelas, bermutu atau tidak? Ruang kelas adalah ‘etalase’ Pendidikan nasional.
*Kepala Sekolah: Masalah yang Jarang Disentuh*
Kita terlalu sering menyalahkan guru, tetapi lupa satu hal: siapa yang mengawasi mereka?
Ketika 70% kepala sekolah belum kompeten: _Pertama,_ tidak ada supervisi bermakna; _Kedua,_ tidak ada tekanan untuk berubah; dan _Ketiga,_ tidak ada budaya kualitas.
Sekolah berjalan tanpa kepemimpinan, dan tanpa kepemimpinan, sistem hanya menjadi rutinitas kosong.
*Indramayu: Ketika Masalah Nasional Menjadi Nyata*
Di daerah seperti Indramayu, persoalan ini tidak lagi abstrak: Penempatan guru dan kepala sekolah masih sarat kepentingan. Literasi siswa rendah, pembelajaran masih hafalan. Guru kurang mendapat pelatihan yang relevan. Evaluasi kinerja lemah.
Di sini, kita melihat wajah asli pendidikan: bukan pada laporan, tetapi pada praktik sehari-hari.
*Masalah Sebenarnya: Kita Terlalu Toleran terhadap Ketidakprofesionalan*
Inilah inti persoalan yang jarang diakui: Kita terlalu lama memaklumi ketidakprofesionalan; _Pertama,_ Guru yang tidak mengajar dianggap biasa; _Kedua,_ Kepala sekolah yang lemah dianggap wajar; _Ketiga,_ Hasil rendah dianggap “proses”.
Tidak ada sistem yang bisa berjalan jika standar dibiarkan longgar.
*Solusi: Bukan Tambahan Program, Tapi Keberanian Bertindak*
Kita tidak butuh program baru. Kita butuh keberanian, hal ini bisa dilakukan: _Pertama,_ Tegakkan standar tanpa kompromi. Guru yang tidak kompeten harus dibina—atau diganti; _Kedua,_ Evaluasi berbasis kinerja nyata. Bukan sertifikat, tapi praktik di kelas;
_Ketiga,_ Reformasi kepala sekolah. Pilih pemimpin, bukan administrator; dan _Keempat,_ Kembalikan martabat profesi guru. Dengan satu syarat: kualitas harus menjadi fondasi.
*Penutup: Pendidikan Tidak Akan Berubah Tanpa Kejujuran*
Kita bisa terus menaikkan anggaran. Kita bisa terus membuat program. Tapi tanpa kejujuran, semua itu hanya akan menjadi angka tanpa makna.
Pernyataan Mulan Jameela mungkin menyinggung. Tapi barangkali, justru kita membutuhkan lebih banyak suara yang berani menyinggung—agar kita berhenti berbohong.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan citra pemerintah atau profesi guru. Yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi yang hari ini duduk diam di kelas—menunggu seseorang benar-benar mengajar mereka.
Indramayu, 18 April 2026
*_)Penulis adalah Rektor Institut Studi Islam Al-Amin Indramayu dan Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Tinggal di Kandanghaur Indramayu_
—–
