Ketika Kekuasaan Menjadi Tujuan, Kita Kehilangan Sudirman
(Mengenang 76 wafat Jend. Sudirman)
Oleh Dr. Ali Aminulloh, M.Pd.I. ME.
Apakah bangsa ini kekurangan pemimpin, atau kekurangan rasa malu?
Di tengah gemerlap kekuasaan dan kemewahan pejabat hari ini, pertanyaan itu terasa semakin relevan. Kita menyaksikan jabatan diperebutkan, kekuasaan dipertahankan dengan segala cara, dan kehormatan publik kerap dikorbankan demi ambisi pribadi. Pada titik inilah, ingatan tentang Jenderal Sudirman hadir sebagai paradoks yang menohok: seorang pemimpin besar yang justru menolak menjadi besar bagi dirinya sendiri.
29 Januari 1950, Jenderal Besar Raden Sudirman wafat. 76 tahun telah berlalu, namun jejak keteladanannya tidak pernah benar-benar usang. Ia meninggalkan dunia tanpa istana, tanpa harta, tanpa keluarga politik. Yang tertinggal hanyalah reputasi moral: sesuatu yang hari ini terasa semakin mahal, bahkan langka, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sudirman hidup di masa ketika negara belum mapan, ekonomi morat-marit, dan ancaman datang dari segala arah. Namun justru di tengah keterbatasan itulah ia menunjukkan makna sejati kepemimpinan. Dalam kondisi tubuh yang digerogoti penyakit, ia memilih memimpin perang gerilya dari hutan ke hutan. Ditandu, bukan dimanjakan. Berjuang, bukan bersembunyi. Bagi Sudirman, memimpin bukan soal tampil di panggung kekuasaan, tetapi soal hadir dalam penderitaan rakyat.
Kontras dengan itu, realitas hari ini sering memperlihatkan wajah lain dari kekuasaan. Sebagian pejabat tampil hedonis, gemar memamerkan kemewahan, seolah jabatan adalah hadiah, bukan amanah. Kasus demi kasus bergulir: korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan yang mengikis kepercayaan publik. Di tengah situasi ini, keteladanan Sudirman terasa seperti suara sunyi yang memanggil nurani bangsa.
Kepribadian Sudirman begitu mahal karena ia dibangun dari nilai, bukan fasilitas. Ia setia pada republik, namun tidak pernah tergoda untuk menungganginya. Ia memiliki kekuatan militer, tetapi memilih tunduk pada konstitusi. Ia dicintai pasukan, tetapi tidak memanfaatkan cinta itu untuk ambisi pribadi. Kekuatan moralnya justru terletak pada kemampuannya menahan diri.
Dalam bahasa pendidikan kontemporer, keteladanan Sudirman sejalan dengan trilogi kesadaran yang digagas oleh Syaykh Al Zaytun. Kesadaran filosofis tampak dari cara Sudirman memaknai hidup dan kekuasaan sebagai amanah ilahiah. Kesadaran ekologis tercermin dari perjuangan gerilya yang menyatu dengan alam, menghormati hutan sebagai ruang kehidupan, bukan sekadar medan perang. Kesadaran sosial hadir dalam keberpihakannya pada rakyat, bahwa tentara lahir dari rakyat dan harus kembali untuk rakyat.
Trilogi ini menemukan gaungnya dalam moto Ma’had Al Zaytun: mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebuah pandangan yang menempatkan ilmu, kekuasaan, dan kepemimpinan sebagai sarana pengabdian, bukan alat pemuasan ego. Visi Al Zaytun sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi terasa selaras dengan spirit perjuangan Sudirman: nasionalisme yang berakar pada iman dan kemanusiaan.
Mengingat Sudirman sejatinya bukan sekadar mengenang masa lalu. Ia adalah cermin untuk hari ini. Cermin yang memantulkan pertanyaan tak nyaman: ke mana perginya kesederhanaan, ketulusan, dan rasa tanggung jawab dalam kepemimpinan kita? Apakah jabatan masih dipandang sebagai amanah, atau telah berubah menjadi komoditas?
Tujuh puluh enam tahun setelah wafatnya Jenderal Sudirman, bangsa ini mungkin tidak lagi membutuhkan pemimpin perang. Namun kita sangat membutuhkan jiwa Sudirman—jiwa yang berani hidup sederhana, setia pada nilai, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan menjadi catatan sejarah yang dingin, tanpa kehormatan dan makna.**
Indonesia, 29 Januari 2026
——
