Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Apa yang dapat diharapkan dari paradigma dan madhab pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati, dua intelektual muslim berpengaruh di eranya tentang Islam dan Sosialisme – yang dulu ditulisnya, masih adakah gunanya sebagai paradigma untuk menghadirkan sosialisme islam dalam spirit perjuangan politik kekinian?
Bagaimana perspektif kita mengartikulasikan revelansi paradigma kedua intelektual ini tentang Islam dan sosialisme untuk menghadirkan arsitektural sistem ekonomi berbasis etik sosialisme Islam dalam konstruksi falsafah negara Pancasila sebagai dasar ideologis negara kebangsaan (nation state) kita ?
Ittulah pertanyaan pertanyaan “introduksi”, sebuah pembuka untuk menuntun forum bedah buku ini – yang diinisiasi PKB kab Indramayu – partai di mana dulu penulis sangat aktif dalam aktivisme politik di dalam nya bahwa “mabda’ siyasyi” dan fungsi agregasi PKB tidak boleh tenggelam di atas tumpukan “sampah” pencitraan politik.
Forum bedah buku ini bukan sekedar diskursus poltik tapi titik pijak kesadaran tentang arah perjuangan politik PKB dengan menimbang secara kritis pemikiran sosialisme Islam HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati untuk memperkaya perspektif tentang paradigma perjuangan politik untuk afirmasi keadilan publik.
HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati adalah “intelektual organik” dalam definisi kategoris Antonio Gramci, seorang ilmuan politik Italia. Artinya, dua sosok intelektual ini tumbuh secara intelektual dalam proses dialektis antara “benturan” kekayaan literatur mondial (dunia) dan intensitas aktivisme politik dalam dinamika lingkungan sosialnya
Keduanya jelas berbeda dalam ruang tumbuh tradisi sosial kulturalnya. HOS Tjokroaminoto bertumbuh dalam dinamika sosial pergerakan pra kemerdekaan RI sementara Ali Syariati kuat dalam tradisi intelektual Islam pra revolusi Islam Iran tahun 1979. HOS Tjokroaminoto generasi lebih awal dibanding Ali Syariati, terpaut 50 tahunan.
Pikiran pikiran HOS Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme dapat kita baca antara lain dari bukunya berjudul “Islam dan Sosialisme” (1924). Buku ini menawarkan Islam sebagai alternatif jawaban atas ketimpangan sosial dan politik. Penjajahan Belanda atas Indonesia saat buku ini ditulis adalah latar sosiologis yang menguatkan cara pandangnya tentang Islam sebagai jawaban ideologis
Sementara Ali Syariati lebih keras diksi diksi politiknya, misalnya, menjustifikasi Islam sebagai “agama protes”, “Islam agama pembebasan”, “Islam agama perlawanan” atas donimasi sosialisme dan ideologi barat lainnya dapat dibaca dalam buku berjudul “Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syariati”, sebuah kompilasi pikiran pikiran sosialistik Ali Syariati ditulis Eko Supriadi (2003)
Dalam konteks buku buku di atas terdapat simpul “benang merah” bahwa HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati dalam perspektif penulis cenderung meletakkan Islam sebagai ideologi. Pikiran pikiran kedua intelektual ini adalah “protes paradigmatik” atas perkembangan sosialisme di blok timur dan kapiltalisme di blok barat – yang jjustru melahirkan ketimpangan ketimpangan sosial dan ketidak adilan konfigurasi politik dunia.
Sayangnya, sejauh penelurusan referensial penulis atas pikiran kedua tokoh intelektual Islam ini, bahkan para ideolog Islam lainnya belum berhasil merumuskan sosialisme Islam secara korehen, sistemik dan operasional kecuali hanya bersandar pada sebuah keyakinan doktrinal Al Qur’an bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh “sistem” kehidupan (Q.S. Al Maidah, 3).
Tafsir atas ayat ini diletakkan dalam konstruksi ideologis bahwa Islam adalah “sistem” yang mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain lain. Akibatnya Islam selalu diposisikan sebagai ideologi “alternatif” perlawanan atas ideologi lain di dunia : sosialisme, kapitalisme, liberalisme, dll.
Dalam hal paradigma tentang sosialisme Islam, misalnya, selama ini secara doktrin disandarkan antara lain dalam ayat tentang zakat dan distribusinya kepada “8 asnaf” – golongan dan perintah agar sumber kekayaan tidak hanya berputar di antara orang orang kaya saja (Q.S. Al Hasyr, 7) tetapi tidak berhasil dikonstruksi sebagai “sistem” sosialisme Islam bersifat praktis dan operasional.
Itulah sebabnya Prof. Dr. Hasan Hanafi, intelektual Islam Mesir, dari Sorbone Prancis University melancarkan kritik keras atas cara pandang mereka tentang “sosialisme Islam” dengan menulis buku berjudul bertanya “Madza ya’ni Al yasar Al Islam”, apa yang dimaksud dengan slam “kiri” – maksudnya “sosialisme” Islam ? “Itu hanya utopisme” – kata Hasan Hanafi.
*Sosialisme Islam dalam paradigma Gus Dur*
Gus Dur, intelektual organik, mantan Ketua Umum PBNU dan “icon” Pendiri PKB dalam konstruksi penulis lebih progresif dibanding intelektual muslim di Indonesia lintas generasi dan intelektual muslim di belahan dunia Islam tentang bagaimana Islam diletakkan di tengah pergumulan dan persilangan ideologi politik dan sistem ekonomi dunia.
Bagi Gus Dur – yang menguasai literatur ideologi ideologi dunia sama fasih dan mendalamnya dengan penguasaannya terhadap literatur Islam, ia meletakkan Islam dalam konteks “mu’amalah” (di luar ibadah mahdlah & prinsip aqidah) bukan sistem dan bukan ideologi alternatif. Ini paradigma Gus Dur tentang Islam. Menarik, bahkan “melompat”, karena itu tak jarang menimbulkan kontroversi.
Kesempurnaan Islam (Al Maidah, 3) dalam konteks mu’amalah bagi Gus Dur bukan sebagai “sistem” (terstruktur organik) melainkan sistem nilai atau prinsip prinsip dasar Islam seperti kesetaraan hak dan keadilan (Al Masawah Wal ‘Adalah) dan keberpihakan affirmatif pada yang lemah dan “dilemahkan” untuk diinjeksikan pada beragam sistem politik dan sistem ekonomi dunia.
Sistem ideologi politik dan ekonomi dari sisi struktur organiknya akan selalu berubah karena dinamika jaman yang selalu dinamis dan adaptif (Al umur Almustajaddah). Karena itu Gus Dur selalu kritik keras para pemikir Islam seperti Al Maududi dll yang selalu hendak memformalkan Islam sebagai ideologi politik dan sistem ekonomi secara khusus.
Sebaliknya, ia pun kritik keras terhadap tesis Francis Fukuyama dalam bukunya “The end Of history” yang menyebut bahwa berakhirnya perang dingin dengan kekalahan Uni Sovyet telah menandai akhir sejarah (the off history) peradaban manusia di mana demokrasi adalah pemenangnya sebagai sistem politik dan kapitalisme sebagai sistem ekonomi.
”Ala kulli hal, pendek kata, Islam adalah abadi sebagai sistem nilai tetapi struktur organik, budaya kerja dan sistem operasional bisa berubah seiring dinamika tuntutan sosialnya, sejauh dibangun di atas prinsip persamaan hak, keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah itulah yang disebut sosialisme islam tanpa harus pakai atribusi syar’i, “jubah” religius dan simbul simbul Islam secara eksoteris.
Dalam konteks ini Gus Dur meletakkan Islam dalam relasi dengan ideologi politik dan sistem ekonomi dunia, tak terkecuali dalam relasi dengan Pancasila bukan entitas yang dipertentangkan secara “head to head”, berhadap hadapan, melainkan bersifat “komplementer” – dalam diksi Gus Dur, yakni relasi saling melengkapi dan menguatkan bagi tata kehidupan publik yang adil dan beradab.
Gus Dur selalu “pasang badan” bahwa Pancasila sebagai landasan ideil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bukan pilihan “pragmatisme politik” melainkan keteguhan prinsip tentang nilai nilai dasar Islam yang diinjeksikan dalam Pancasila yang bercorak sosialistik.
Islam agama “langit” yang diturunkan ke bumi untuk maslahat manusia, jangan terlalu sibuk membawa agama ke langit dengan “jubah” agama yang tidak membumi.
Illustrasi kontekstualnya dalam konteks lokal Indramayu, misalnya, fraksi PKB DPRD indramayu melakukan penelitian sosial ekonomi tentang berapa tingkat degradasi daya tahan ekonomi masyarakat lokal akibat maraknya “mini market”, “warung Madura”, kopdes dll dengan melakukan simulasi berapa jarak ideal yang dapat ditoleransi.
Dari situ dilakukan inisiasi Raperda tentang hal tersebut. Itulah instrument regulatif dari sosialisme Islam dan banyak contoh contoh tentang penguatan instrument sosialisme Islam sebagai spirit etik perjuangan politik PKB tanpa harus “pamer” religius yang menipu publik – bahkan hendak “menipu tuhan”.
Wassalam.
—–
