*SALAH UCAP PRESIDEN, SALAH ARAH KEBIJAKAN? POTRET BURAM PRIORITAS PENDIDIKAN NASIONAL*
Oleh:
*Masduki Duryat*
_(Rektor Institut Studi Islam al-Amin Indramayu dan Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)_
Dalam hitungan detik, sebuah kekeliruan bisa membuka tabir kebenaran yang lebih dalam.
Ketika Presiden Prabowo dalam pidato resmi di rapat paripurna DPR RI (20 Mei 2026) menyebut kenaikan gaji guru hingga 300 persen—yang kemudian buru-buru diralat menjadi untuk hakim—publik tidak sekadar menyaksikan _slip of the tongue._
Tetapi lebih dari itu, bangsa ini seperti diingatkan: di mana sebenarnya posisi pendidikan dalam prioritas negara?
*Salah Ucap yang Mengungkap Alam Bawah Sadar Kebijakan*
Dalam perspektif psikologi politik, kekeliruan verbal seorang pemimpin kerap mencerminkan apa yang disebut sebagai _cognitive slip_, yaitu refleksi dari struktur prioritas yang bekerja di alam bawah sadar (Kahneman, 2011).
Ketika kata “guru” muncul lebih dulu dibanding “hakim”, publik sempat berharap ada kabar baik bagi dunia pendidikan. Namun harapan itu pupus seketika, berganti dengan kesadaran pahit: pendidikan belum benar-benar menjadi prioritas utama.
Jika dibandingkan, kebijakan kenaikan signifikan gaji hakim dapat dipahami dalam kerangka reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, dunia pendidikan yang menopang kualitas sumber daya manusia justru masih berkutat pada persoalan klasik: kesejahteraan guru, ketidakpastian status honorer, dan arah kebijakan yang tidak konsisten.
*Guru Honorer dan Bom Waktu UU ASN*
Insiden salah ucap ini juga menambah luka batin dunia Pendidikan—termasuk di dalamnya adalah guru—lebih spesifik guru honor.
Salah satu sumber keresahan terbesar saat ini adalah implementasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengamanatkan bahwa hingga Desember 2026 tidak boleh ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah, termasuk guru. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan “tsunami pendidikan”. Apalagi honor mereka yang tidak seberapa dan dibayar melalui dana BOS juga dipersoalkan oleh inspektorat, dan dijadikan temuan untuk dikembalikan ke kas daerah tanpa memberikan solusi.
Sementara data menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah negeri, terutama di daerah, sangat bergantung pada guru honorer untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar (OECD, 2020). Jika penghapusan honorer tidak diikuti dengan rekrutmen ASN yang masif dan terencana, maka yang terjadi bukanlah profesionalisasi, melainkan kekosongan tenaga pengajar.
Lebih ironis lagi, banyak guru honorer telah mengabdi belasan tahun dengan honor yang jauh dari layak. Negara seolah “memanfaatkan” dedikasi mereka, tetapi kemudian melepaskannya tanpa kepastian. Dalam konteks keadilan sosial, ini bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan persoalan moral.
*Ancaman Penghapusan Prodi: Efisiensi atau Pembunuhan Masa Depan?*
Isu lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah wacana penghapusan program studi yang dianggap “jenuh”, termasuk prodi keguruan di perguruan tinggi. Logika efisiensi memang penting dalam tata kelola pendidikan tinggi, tetapi pendekatan yang terlalu teknokratis berisiko mengabaikan dimensi strategis pendidikan.
Label “jenuh” seringkali hanya didasarkan pada serapan pasar kerja jangka pendek, bukan kebutuhan jangka panjang bangsa. Padahal, krisis guru di masa depan adalah ancaman nyata jika suplai tenaga pendidik dikurangi hari ini (UNESCO, 2021). Menghapus prodi keguruan sama saja dengan memutus rantai regenerasi guru.
Lebih jauh, pendekatan ini mencerminkan paradigma sempit: pendidikan dilihat sebagai beban anggaran, bukan investasi jangka panjang. Padahal dalam teori pembangunan manusia, pendidikan adalah _high return investment_ yang menentukan daya saing bangsa (Becker, 1993).
*Pendidikan: Kompleks, Menantang, dan Mulia*
Harus dikedepankan pada tulisan ini—retoriskah atau hanya jargon? Tapi ini penting—mengabaikan pendidikan berarti mengabaikan masa depan. Pendidikan adalah sektor yang paling kompleks karena ia berkelindan dengan seluruh aspek kehidupan—ekonomi, politik, budaya, bahkan agama. Setiap kebijakan publik pada akhirnya akan bermuara pada kualitas manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
Ia juga menantang, karena hasilnya tidak instan, tetapi menentukan masa depan bangsa. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dilihat dalam hitungan tahun, hasil pendidikan baru terasa dalam satu generasi. Di sinilah letak paradoksnya: sesuatu yang paling menentukan justru sering diabaikan karena tidak memberikan keuntungan politik jangka pendek.
Namun di atas semua itu, pendidikan adalah pekerjaan yang mulia. Ia bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses memanusiakan manusia (Freire, 1970). Ketika guru dipinggirkan, maka sesungguhnya yang dipinggirkan adalah peradaban itu sendiri.
*Retorika vs Realitas: Ujian Kepemimpinan Nasional*
Pidato Presiden yang penuh semangat nasionalisme ekonomi akan kehilangan makna jika tidak diimbangi dengan keberpihakan nyata pada sektor pendidikan. Tidak cukup hanya dengan narasi besar tentang kedaulatan ekonomi, jika fondasi sumber daya manusianya rapuh.
Dalam konteks ini, kesalahan penyebutan “guru” bukan sekadar insiden linguistik, tetapi simbol dari ketidaksinkronan antara retorika dan realitas. Negara tampak begitu ambisius mengatur komoditas strategis, misalnya tentang tatakelola sawit dan batu bara yang penjualannya harus ‘tunggal’ melalui Danantara tetapi belum tuntas mengurus guru sebagai pilar utama pembangunan manusia.
*Penutup: Jangan Jadikan Pendidikan Korban Eksperimen Kebijakan*
Negara boleh bereksperimen dalam kebijakan ekonomi, tetapi tidak untuk pendidikan. Risiko kegagalan dalam pendidikan terlalu mahal untuk ditanggung—ia menyangkut masa depan generasi.
Jika pemerintah serius ingin membangun bangsa, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap. Guru harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan beban fiskal. Dan kebijakan harus disusun dengan sensitivitas tinggi terhadap kompleksitas dunia pendidikan.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi seberapa berkualitas manusia yang dihasilkan oleh sebuah bangsa.**
Indramayu, 21 Mei 2026
——-
