Perpustakaan S16 Luncurkan Pojok Pengawasan Literasi Demokrasi Bersama Bawaslu Indramayu
Indramayu, Jaya News.Com — Upaya membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif terus diperkuat oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu melalui pendekatan literasi berbasis komunitas. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan Penandatanganan Kerja Sama antara Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Perpustakaan S16 sekaligus Launching Pojok Pengawasan Literasi Demokrasi yang berlangsung di Aula Perpustakaan S16 Desa Lewigede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang dihadiri berbagai unsur masyarakat, pegiat literasi, dan jajaran Bawaslu tersebut menghadirkan lima pembicara yang menyampaikan pentingnya membangun kesadaran demokrasi melalui pendidikan literasi masyarakat.
Kepala Pengelolaan Perpustakaan S16, Ahmad Khoeri, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Menurutnya, literasi harus mampu menjadi kekuatan sosial untuk membangun kesadaran demokrasi yang sehat.
“Kami siap berkolaborasi dalam pengawasan dan membangun kesadaran literasi demokrasi di masyarakat melalui berbagai program bersama. Literasi bukan hanya soal membaca, tetapi bagaimana masyarakat mampu berpikir kritis dan sadar terhadap kehidupan demokrasi,” ujar Ahmad Khoeri.
Sementara itu, Penasihat Perpustakaan S16, Tahapi Dulkarim, menekankan pentingnya nilai spiritual dan moral dalam setiap gerakan sosial yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kebaikan harus selalu dibarengi dengan niat, usaha, dan doa kepada Allah. Apalagi ketika berbicara tentang kehidupan orang banyak, maka kita hadir harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama,” tutur Tahapi Dulkarim.
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, menjelaskan bahwa tantangan demokrasi saat ini bukan hanya persoalan teknis pemilu, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.
“Literasi menjadi kunci penting agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memahami makna dari setiap pilihan politiknya. Di tengah derasnya arus informasi digital dan hoaks politik, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi yang kuat,” jelas Ahmad Tabroni.
Ia menambahkan bahwa program Pojok Pengawasan Literasi Demokrasi diharapkan mampu menjadi ruang edukasi publik yang dekat dengan masyarakat dan berkelanjutan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menyoroti masih adanya pragmatisme pemilih yang menjadi tantangan dalam demokrasi.
“Kita masih menghadapi realitas di mana sebagian masyarakat memilih karena imbalan. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan kesadaran. Demokrasi tidak bisa dibangun hanya lima tahunan, tetapi harus dibangun setiap hari,” ungkap Supriadi.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting agar edukasi demokrasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan menyentuh kehidupan sehari-hari.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dede Irawan. Ia menilai penindakan semata tidak cukup tanpa dibarengi pembangunan kesadaran masyarakat.
“Penindakan memiliki batas. Tanpa literasi, pelanggaran akan terus berulang. Karena itu yang kita bangun bukan hanya sistem pengawasan, tetapi kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh politik uang maupun disinformasi,” ujar Dede Irawan.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai program literasi demokrasi akan dikembangkan secara berkelanjutan, mulai dari pojok baca demokrasi, diskusi publik, edukasi sekolah, hingga kegiatan literasi di ruang-ruang sosial dan keagamaan masyarakat.
Program ini juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas di Kabupaten Indramayu. Di tengah tantangan rendahnya literasi politik dan masih adanya praktik politik uang, kolaborasi antara Bawaslu dan komunitas literasi dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun demokrasi dari bawah.**
Wari
—–
