Oleh : Jacob Ereste
Pandangan Strategis Prabowo Subianto : Paradoks Indonesia, tampak jela dan nyata sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebab buku yang sungguh padat mengungkap berbagai fakta dalam kehidupan warga bangsa Indonesia sampai hari ini terurai rinci dalam buku yang diterbitkan oleh Koperasi Garudayaksa Nusantara dan dicetak untuk edisi pertama pada tahun 2017, saat menjelang pemilihan presiden Indonesia dua periode silam.
Bobot muatan yang terurai dalam buku ini jelas dan padat tercermin dari daftar isi yang dimulai dari upaya Membangun Kesadaran Nasional, kemudian ikhwal Tantangan Besar (1) : tentang Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar Negeri , Tantangan Besar (2) : Demokrasi Indonesia Dikuasai Pemodal Besar, lalu Strategi Kita : Mencegah Tragedi Indonesia yang merinci soal Potensi Negara Kita, Mewujudkan Ekonomi Konstitusi dan Demokrasi Rakyat. Hingga pada bagian terakhir bagaimana Menjawab Tantangan Sejarah.
Buku dalam format besar — setara luasan folio dengan penampilan mewah, full color setebal 158 halam, lengkap dengan grafik, dimulai dari pertanyaan yang cukup menantang : Ekonomi Milik Siapa ?.
Maka terurailah 1 persen menguasai 49 persen kekayaan. 29 Juta rakyat hidup miskin, 68 juta rakyat Indonesia terancam miskin. Sedangkan pada sisi yang lain, 1 persen mereka (?) menguasai 72 persen tanah kita.
Jadi kesimpulan tentang negara Indonesia gagal telah dinyatakan Prabowo Subianto setelah 70 tahun lebih kemerdekaan di diproklamirkan — tahun 2015 — sumber daya alam dan sumber daya manusia kita sangat kaya, tapi rakyat Indonesia hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kondisi nyata inilah yang dimaksud Prabowo Subianto : *Paradoks Indonesia* (Baca hal 15). Kondisi ekonomi Indonesia sakit, karena salah urus.
Begitulah realitasnya, 2 dari 3 ruang kelas rusak, kualitas pendidikan No. 65 dari 73. Hingga Indonesia termasuk negara yang tertinggal di dunia. Bayangkan saja, tingkat distribusi kekayaan alam dari berbagai negara (persentase kekayaan Nasional yang dikuasai oleh 1 persen penduduk terkaya) Indonesia berada di urutan ke-3 dari berbagai negara di dunia.
Maka itu pilihan keputusan Prabowo Subianto seperti yang tampak sedang dilakukannya sekarang setelah menjadi Presiden Indonesia yang ke-9 adalah : Menjadikan Indonesia kaya atau miskin. (hal 19). Ketika itu, nilai utang luar negeri Indonesia Rp. 4000 triliun. Dan sejak tahun 2012, Indonesia dipaksa mencari utangan baru hanya untuk membayar bunga hutang yang sudah jatuh tempo karena keseimbangan primer defisit. Artinya, selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di kuar pembayaran bunga hutang, tak seimbang.
Akibat PDB per kapita Indonesia rendah — 1/3 dari Malaysia bandingannya — Indonesia harus tumbuh rata-rata 7 persen dalam 5 tahun pertama (dalam proyeksi nyata idealnya setelah menjadi Presiden) tentu saja. Karena PDB Indonesia (ketika itu) harus $ 13.000 per tahun. Sehingga saat disesuaikan dengan nilai dollar yang terus meroket ke langit, rakyat Indonesia pasti tak lagi pantas disebut miskin. Kendati realitasnya sampai sekarang masih panggah, kalau saja tak bisa dikatakan justru semaki parah.
Yang terasa sangat miris, cerita tebang uang Indonesia ada Rp 11.000 triliun di luar negeri. Dan Rp 2.600 triliun di Singapura. Karena itu Prabowo Subianto mengklaim, hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Selebihnya tentu saja masih terjajah, justru oleh bangsa Indonesia sendiri.
Pemenuhan dan harga pangan juga mendapat perhatian yang serius dari Prabowo Subianto. Karena 46,45 persen pengeluaran orang Indonesia untuk makanan. Akibat kenaikan harga pangan dapat membuat banyak orang jatuh miskin. Karena itu, menjaga kestabilan harga pangan harus menjadi prioritas pemerintah. Ironisnya, harga beras di Indonesia bisa 2 kali harga di Vietnam. Sejak tahun 2000, raya-rat harga beras di Indonesia 50 sampai 100 persen lebih mahal dari harga beras di Vietnam dan Thailand. Menenai kelas menengah di Indonesia jumlah simpanan di bank 183 juta (98 persen) nilai rekening kurang dari Rp 100 juta. Hanya 80 ribu rekening yang memiliki simpanan lebih dari Rp 5 milyar. Dari sejarah, kata Prabowo Subianto telah mengajarkan, ketimpangan bisa memicu konflik sosial. Itulah sebabnya, pemerintah harus waspada. Maka itu. inflasi, harga pangan, ledakan penduduk, pengangguran meningkat, disparitas penghasilan, radikalisme ideologi dan korupsi harus menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan.
Tantangan besar berikutnya adalah demokrasi di Indonesia dikuasai pemodal besar. Banyak pejabat di Indonesia yang bisa dan mau disogok. Akibatnya mereka tidak menjaga kepentingan rakyat, justru menjual negara kepada pemodal besar — bahkan — menjual Indonesia kepada bangsa asing.
Dengan mengutip peringatan dari Presiden Soekarno, “Demokrasi mereka bukan demokrasi kerakyatan yang sehati, melainkan demokrasi burjuis…… ” Istilahnya menurut Prabowo Subianto, ada suara, ada harga. Dan untuk membeli pengaruh di Indonesia, cukup Rp 11,8 triliun saja. Begitulah plesetan dari NPWP : Nomor Piro Wabi Piro. Jika ada yang tidak bisa dibeli, maka yang terjadi divide at impera. Sebab partai politik, lembaga survey, pemilih dan media massa bisa dibeli dan dikuasai.
Karena itu ada istilah oligarki media. 90 persen informasi dari televisi, walau 50 persen dari populasi Indonesia sudah menggunakan internet, televisi — ketika itu — masih menjadi media utama untuk mengakses informasi. Kalkulasinya, 18 persen masyarakat Indonesia membaca berita elektronik, 15 persen membaca berita media cetak dan 7 persen mendengar dari radio. ini semua merujuk pada data Badan Pusat Statistik. 2025.
Program MBG yang dilaksanakan sejarang. agaknya mengacu pada soal oerut dab gizi anak-anak Indonesia yang tercatat 1 dari 3 orang anak gagal tumbuh dan berkembang dengan baik.Nilai Indonesia dalam Indeks Kelaparan Global (GHI) adalah 21,9 menjadi sakah satu tertinggi di dunia, setara dengan Myanmar dengan PDB per kapita 1/3 dari PDB Indonesia. ( Bank Dunia, 2016).
Atas dasar itulah strategi Indonesia yang kini tampak sedang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto adalah mencegah tragedi Indonesia seperti ya g dia sebut “Paradoks Indonesia”. Setidaknya, bagian dari harapan itu sekarang — setelah menjadi Presiden — tidak menjadi paradoks Prabowo Subianto yang sesungguhnya.
Banten, 22 September 2026
—–
