RELASI BARU PKB DAN NU DALAM PERSPEKTIF FAHRI ALI, REFLEKSI HARLAH PKB KE 28
Oleh : Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI Kab Indramayu
Indramayu, 25 Juli 2026
Refleksi Harlah PKB ke 28 tahun 2026 penting bukan hanya bagi PKB untuk melakukan “muhasabah” historis dalam perjalanan politiknya tapi sekaligus bagi NU, ormas Islam yang melahirkan PKB untuk meneguhkan relasi”reseprokal” (timbal balik) antara keduanya.
Dalam perspektif Fahri Ali, seorang pengamat sosial politik senior, dalam tulisannya di harian “Kompas” (14/2/2022) berjudul “Sejarah Kaum Nahdliyyin”, PKB disebut sebagai salah satu faktor dari tiga variabel faktor yang memberi impact dan dampak bagi kemajuan NU.
Tiga faktor yang disebut Fahri Ali, yaitu faktor Gus Dur, tokoh “Iconic” NU dengan spektrum pemikiran yang berpengaruh luas bagi NU, faktor bertumbuhnya para intelektual NU dalam peta pemikiran nasional, dan faktor PKB, partai yang lahir dari “rahim” NU di era orde reformasi.
Itu artinya bahwa relasi PKB dan NU dalam perspektif Fahri Ali lebih dari sekedar relasi historis, ideologis dan aspiratif sebagaimana tertuang dalam “mabda’ syasyi” – dasar dasar perjuangan politik PKB yang lahir dari rahim NU.
Lebih dari itu, sekali lagi, dalam perspektif Fahri Ali, relasi NU dan PKB adalah relasi di mana PKB memberi impact dan dampak bagi kemajuan NU. Inilah yang dimaksud relasi “baru” NU dan PKB dalam tulisan ini.
Sangat simpel untuk menjelaskan konstatasi Fahri Ali tentang impact dan dampak kehadiran PKB bagi kemajuan NU dalam relasi kuasa kebijakan negara.
Pertama, PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin berhasil memperjuangkan penetapan Hari Santri Nasional (HSN) setiap tanggal 22 Oktober dalam lembaran negara – Keppres No 22 tahun 2015.
Kedua, PKB berhasil mendesakkan Undang Undang No 18 tahun 2019 tentang pesantren “subkultur” NU untuk menandai transformasi affirmatif NU dalam spektrum kebijakan politik negara atau “nation state”.
Dua identitas “original” kultural NU, yakni santri dan pesantren yang dulu berpuluh puluh tahun terpinggirkan dari mainstream arus besar negara dan hanya bisa berteriak NU punya saham besar. bagi NKRI – berhasil ditembus PKB dalam relasi kuasa kebijakan politik negara.
Inilah impact kehadiran PKB bagi kemajuan NU, instrument politik praktis NU, bukan saja mustahil dipisahkan relasi historis keduanya lebih dari itu mustahil pula dinihilkan kontribusi PKB terhadap kemajuan NU dari sudut pandang dan perspektif Fahri Ali di atas.
Bahkan lebih jauh, dalam perspektif Fahri Ali kehadiran PKB dalam “suprastruktur” politik negara telah membuka struktur artikulasi kaum Nahdiyin ke dalam “sejarah publik”, sebuah transformasi sosial yang memberi impact dan dampak sosiologis bagi kemajuan NU dalam ragam kebijakan negara.
Artinya, jika dulu dalam teori antropologi politik Clifford Geetzt kaum santri hanya rumpun sosial “rural tradisionalis” – kini kehadiran politik PKB menjadi pintu masuk kaum santri ke struktur sosial elite dalam relasi kebijakan negara yang dulu hanya dikuasai para “priyayi abangan”.
Dalam konteks itu, keterlibatan Gus Muhaimin dalam relasi Muktamar NU ke 35 misalnya tidak dapat ditafsir hanya secara “minded” seolah olah “cawe cawe” untuk menjaga basis elektoral PKB dalam basis sosial pemilih NU.
Pasalnya, “pary id” atau identitas pilihan politik warga NU dalam sejumlah temuan survey memang “built in” adalah PKB, sulit dihalang halangi bahkan oleh tokoh struktural NU sekalipun
(Tentang variabel variabek yang mempengaruhi pilihan politik warga NU menurut data survey akan dikonstruksi dalam tulisan serial berikutnya)
Keterlibatan di atas lebih sebagai bentuk “mandatory historis” dan tanggung jawab sejarah PKB terhadap NU yang melahirkannya, sebuah ikhtiar PKB menjaga relevansi peran strategis NU bagi masa depan Indonesia yang berpenduduk mayoritas mutlak Islam “Ahlus Sunnah wal jamaah”.
Karena itu, secara “reseprokal” atau timbal balik seharusnya NU memberi affirmasi dan “effort” terhadap penguatan elektoral PKB setidaknya tidak menggangu ekosistem politik PKB dalam ikhtiar menaikkan trend elektoral dalam tiga besar teratas dalam pemilu 2029.
Makin kuat PKB secara elektoral makin kuat pula pengaruh PKB dalam menginjeksi kebijakan negara untuk mengkonstruksi solusi terkait problem problem sosial akar rumput warga NU.
Di titik itulah impact baru relasi NU dan PKB makin dirasakan manfaat dan maslahatnya di ruang publik umat dan rakyat – bangsa Indonesia.**
Wassalam.
——-
