Ketika Demokrasi Hadir di Negeri Tanpa Ilmu dan Intelektual Masyarakatnya
Penulis : Wari
Indramayu, Jumat 17 Juli 2026
Demokrasi bukan sekadar kotak suara dan pemilu lima tahunan. Ia adalah sistem yang menuntut warganya bisa membaca, bertanya, membandingkan, dan menolak dibohongi. Masalahnya muncul ketika sistem itu mendarat di negeri yang fondasi ilmunya tipis dan ruang intelektualnya kosong.
1. Suara jadi komoditas, bukan pertimbangan
Tanpa literasi dan tradisi berpikir kritis, politik berubah jadi pasar. Yang menang bukan gagasan terbaik, tapi yang paling keras jingle-nya, paling banyak sembako-nya, paling viral narasinya. Pemilih tidak memilih visi. Mereka memilih nama yang paling familiar, figur yang paling dekat secara emosional, atau tim yang paling rajin datang saat ada hajatan. Akibatnya, kebijakan publik lahir dari kalkulasi elektoral jangka pendek, bukan dari data dan analisis jangka panjang.
2. Populisme mengisi kekosongan intelektual
Di ruang yang tidak ada debat substansi, simplifikasi akan menang. Masalah kompleks seperti kemiskinan, korupsi, atau krisis iklim dijawab dengan slogan 3 kata. Siapa yang berani bilang “ini rumit dan butuh waktu” akan kalah dari yang berteriak “saya bereskan dalam 100 hari”. Intelektual yang seharusnya jadi penyeimbang, peringatan dini, dan pengkritik kekuasaan, tidak punya panggung. Media lebih suka drama daripada diskusi.
3. Institusi rapuh karena tidak dijaga
Demokrasi butuh warga yang paham konstitusi, paham fungsi DPR, paham bedanya kritik dan penghinaan. Kalau itu tidak ada, maka lembaga bisa dibajak dengan mudah. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kebebasan pers diserang atas nama “menjaga persatuan”. Check and balance dianggap “mengganggu stabilitas”. Tanpa masyarakat yang melek, kekuasaan tidak takut dikoreksi.
4. Demokrasi bertahan, tapi kualitasnya anjlok
Negeri itu tetap disebut demokratis karena ada pemilu. Tapi substansinya kosong. Yang terjadi adalah “demokrasi prosedural tanpa demokrasi substansial”. Angka partisipasi tinggi, tapi kualitas keputusan rendah. Janji kampanye numpuk, akuntabilitas minim. Lama-lama warga kecewa, lalu bilang “demokrasi tidak cocok untuk kita”. Padahal yang tidak cocok bukan demokrasinya, tapi kesiapan kita menjalaninya.
Lalu solusinya apa?
Demokrasi tidak bisa menunggu 50 tahun sampai semua orang jadi sarjana. Ia harus dibangun bareng pendidikan.
Sekolah dan ruang publik : dorong budaya baca, debat, dan bertanya sejak kecil. Warung kopi, masjid, karang taruna bisa jadi kelas demokrasi informal.
Intelektual harus turun gunung : bukan hanya di kampus. Tulis dengan bahasa sederhana, hadir di media, jadi jembatan antara data dan rakyat.
Media dan platform : beri ruang lebih untuk konten yang menjelaskan, bukan hanya yang memprovokasi.
Demokrasi tanpa ilmu ibarat mobil sport dikasih ke orang yang belum belajar nyetir. Mobilnya bagus, tapi bisa celaka. Ilmu dan intelektual bukan elitisme. Mereka adalah rem, setir, dan spion agar demokrasi tidak oleng.**
——
