*TIGA PERGESERAN KRUSIAL PBNU DAN TANTANGAN MUKTAMAR NU KE-35 AGUSTUS 2026*
Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu
Dalam konstruksi Fahri Ali, pengamat sosial politik senior, ada tiga pergeseran krusial mengiringi suksesi kepemimpinan PBNU pasca Muktamar NU ke 34 di Lampung tahun 2021 – lima tahun silam.
Bukan sekedar suksesi kepemimpinan PBNU dari KH. Said Aqil Siradj ke Gus Yahya, tapi PBNU sebagai pucuk pimpinan tertinggi jam’iyah NU mengalami proses degradasi sebagai simpul kekuatan masyarakat sipil dalam lima tahun terakhir, yaitu :
Pertama, pergeseran paling krusial adalah posisi PBNU dalam pola hubungan antara negara (“state”) dan masyarakat (“society”). Posisi PBNU dibaca publik, bahkan warga Nahdliyyin, dalam lima tahun terakhir lebih memilih memperkuat posisi negara dibanding sebagai kekuatan “civil society” untuk menjaga masyarakat.
Kedua, PBNU “mandeg”, tidak melahirkan gagasan “radikal” secara intelektual dalam spektrum kebangsaan di tengah disrupsi sosial. PBNU terjebak pada kondisi “floating”, mengapung tanpa akar gagasan yang kuat, lebih sibuk melakukan “adjusment” atau penyesuaian terhadap permainan kekuasaan, tidak memandu arah jalan peradaban struktur di bawahnya.
Ketiga, PBNU tidak melakukan transformasi NU sebagai kekuatan besar “civil society” secara eksponensial, berhenti di tengah jalan – “halfway struggle”. Alih – alih menjadi kekuatan sosial strategis justru PBNU lebih memilih “zona nikmat” menempatkan diri sebagai subsitusi dari struktur kekuasaan dengan segala varian konsesi politiknya.
Itulah tiga varian penting dari pergeseran kekuatan subkultur NU dalam representasi organik PBNU dalam lima tahun terakhir dari sudut pandang dan perspektif Fahri Ali. Ia lalu menyimpulkan begini :
“Tanpa kelanjutan intelektualisasi yang tegak lurus dari akar pesantren hingga ke kancah global, posisi tawar NU di masa depan “terancam” hanya menjadi pengikut arus kepentingan penguasa ketimbang menjadi penentu arah bangsa”, tulis Fahri Ali.
Sayangnya, Fahri Ali tidak membedah “sebab” atau “illat” – dalam diksi pesantren, kenapa terjadi proses pergeseran pergeseran degradasi tersebut dalam lima tahun terakhir dan mungkinkah Muktamar NU ke 35 yang diproyeksikan digelar Agustus 2026 mendatang mampu “rebound” dan NU menemukan “DNA”nya kembali?
Dalam bacaan penulis terpilihnya Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU , bahkan juga terpilihnya KH Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU di Muktamar NU ke 34 di Lampung tahun 2921 tidak lepas dari orkestrasi politik dalam relasi kepentingan kuasa politik (Jokowi) saat itu.
Artinya, secara gestur politik terpilihnya Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU relatif berbeda dibanding terpilihnya Gus Dur, KH Hasyim Muzadi dan KH Said Aqil Siradj sebagai ketua umum PBNU – pendahulunya sehingga kepemimpinan Gus Yahya di PBNU menimbulkan implikasi pergeseran krusial sebagaimana disebut Fahri Ali di atas.
Dulu Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU terutama di dua Muktamar NU yang krusial (tahun 1984 di di Situbondo dan tahun 1994 di Cipasung Tasikmalaya) menunjukkan daya tahan NU sangat kokoh dan taktis mencegah intervensi pihak “eksternal” yang begitu “ngos ngosan” hendak mendikte hasil Muktamar NU.
Gus Dur terpilih ditopang kombinasi kekuatan “trah” NU sebagai cucu langsung pendiri NU sekaligus “icon” intelektual NU “par exelence”, memiliki kecanggihan, kepiawaian dan ketrampilan memainkan aliansi politik taktis yang tidak sederhana di era hegemoni tunggal rejim politik Orde Baru.
Berikutnya KH. Hasyim Muzadi dan KH.Said Aqil Siradj terpilih menjadi ketua umum PBNU di era Orde reformasi. Bedanya KH Hasyim Muzadi terpilih karena kekuatan konsolidasi dan matang dalam organisasi sementara KH Said Aqil Sirodj lebih ditopang karena penguasaan ilmunya yang dibutuhkan dalam kepemimpinan PBNU di eranya.
Dalam hal Gus Yahya terpilih, variabel paling determinan adalah karena operasi politik istana (Jokowi) untuk proyeksi pilpres 2024. Karena itu, tidak heran di era kepemimpinan Gus Yahya, NU “fully politics”, lebih dari partai politik dalam mengorkestrasi NU di ruang publik untuk adaptasi dengan kepentingan politik penguasa.
Maka pointnya adalah sepanjang perhelatan Muktamar NU ke 35 Agustus 2026 mendatang tunduk kepada kepentingan kuasa politik, sepanjang itu pula siapa pun Rois Am dan ketua umum PBNU terpilih kelak – tidak akan “bertenaga” untuk rebound menemukan kembali tiga variabel “DNA” NU yang meredup sebagaimana dikonstruksi Fahri Ali di atas.
Tentu kita tidak bisa menghalangi kehendak kuasa politik “eksternal” untuk mempengaruhi jalannya Muktamar NU ke 35 kelak dan ikut “cawe cawe” di “backstage”, belakang panggung, tentang siapa figur ketua umum, bahkan Rois Am PBNU yang dikehendaki. Pasalnya, NU dengan puluhan juta pengikutnya memang begitu ‘sexi” secara politik, terlebih di era rejim politik elektoral
Kini terpulang kepada PWNU dan PCNU sebagai pemegang mandat suara di Muktamar, apakah mereka memiliki mentalitas tangguh seperti pernah diperlihatkan dulu saat Muktamar NU di Cipasung 1994 atau Muktamar NU tahun 2026 ini hanya varian baru dari ritme penyesuaian dengan kehendak relasi kuasa politik?
Mari kita tunggu – bukan untuk berharap NU menjadi “oposisi” politik karena “Maqom” NU tidak di level politik praktis melainkan politik dalam spektrum keummatan, kebangsaan dan kenegaraan. Ini tentang mengembalikan”DNA” NU pasca Muktamar ke 35 nanti sebagai simpul kekuatan masyarakat sipil.
NU kembali “tawashut”, tegak di titik tengah di antara kepentingan negara dan kepentingan rakyat, sebuah keseimbangan bagi maslahat publik dan negara. Sejarah kelak akan mencatatnya.
Indramayu, 15 April 2026
Wassalam
—–
