Nasehat Para Senior sesepuh OKP Cipayung dan KNPI: Menjaga Marwah KNPI Papua Pegunungan, Meluruskan Demokrasi Pemuda Ditengah Dualisme Kepemimpinan
Oleh : Bawi N Kogoya
Pertemuan kami bersama sejumlah senior KNPI dan para mantan aktivis OKP Cipayung di salah satu kafe di Jayapura menegaskan satu hal penting: semangat pemuda Papua Pegunungan untuk berhimpun dalam KNPI adalah energi sosial yang tidak boleh disia-siakan. Para senior memberikan apresiasi atas konsistensi dan determinasi pemuda yang terus menjaga marwah organisasi di tengah dualisme dan ketegangan internal. Namun mereka juga mengingatkan bahwa energi ini harus dirawat dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, bukan malah diarahkan ke ruang konflik yang tidak produktif.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dualisme KNPI di Papua Pegunungan bukanlah konflik alami yang lahir dari dinamika lokal, tetapi merupakan dampak struktural dari persoalan di tingkat pusat khususnya langkah DPP kubu Ryano Panjaitan yang secara terbuka membangkang dari struktur sah di bawah Haris Pratama. Konflik yang diimpor dari pusat ini kemudian diturunkan ke daerah dan memecah konsentrasi pembangunan generasi muda Papua.
Dalam konteks ini, pemuda Papua Pegunungan adalah aset terpenting pemerintah daerah, bukan objek eksperimen politik. Mereka harus dipersatukan, dan diberdayakan dengan pendekatan dialogis, bukan dibiarkan terseret dalam rivalitas kepentingan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab moral untuk memediasi kedua kubu dan memastikan bahwa seluruh proses Rapim dan Musda berjalan sesuai aturan organisasi demokratis, transparan, dan sah secara konstitusional.
Belakangan, berbagai platform media sosial dipenuhi kritik keras dan penolakan dari pemuda OKP Cipayung atas penyelenggaraan Rapim dan Musda yang dilakukan kubu Ryano Panjaitan. Proses tersebut dinilai manipulatif, curang, dan inkonstitusional. Senior-senior KNPI yang kami temui bahkan menyatakan bahwa kegiatan itu tidak dapat disebut Rapim atau Musda, melainkan sekadar model pemilihan baru yang tidak memiliki dasar dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi KNPI. Mereka menilai proses itu sebagai pelanggaran fatal yang merusak demokrasi pemuda dan karenanya hasilnya tidak dapat dibenarkan, tidak sah, dan tidak boleh dilantik oleh pemerintah provinsi.
Jika Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memaksakan pelantikan kubu yang tidak sah ini, maka pemerintah sendiri sedang membuka pintu menuju keruntuhan legitimasi pemuda di daerah ini. Kebijakan semacam itu akan memperlemah struktur kepemudaan, menyalakan konflik horizontal, dan merusak kepercayaan generasi muda terhadap negara. Karena itu, Pemprov wajib bersikap sebagai mediator netral, bukan pihak yang memperkuat polarisasi.
Mereka para senior demisioner OKP Cipayung dan KNPI juga menyerukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kesbangpol Provinsi Papua Pegunungan agar menempatkan diri secara bijak, profesional dan proporsional. Jangan sampai seorang pejabat yang seharusnya menjaga marwah kepemudaan justru merusak nama baik Gubernur hanya karena mengambil posisi yang tidak objektif. Kadispora dan kesbangpol harus menjadi juru damai, dan memberikan pertimbangan kepada gubernur secara arif dan bijaksana bukan memperkeruh suasana akhirnya terjadi konflik antar pemuda.
Kepada seluruh OKP Cipayung dan DPD II KNPI delapan kabupaten di Papua Pegunungan, para senior OKP Cipayung dan KNPI mengajak untuk tetap solid, kritis, dan cerdas dalam menilai situasi. Kenali mana DPD I yang berjuang meletakkan dasar organisasi secara benar, dan mana yang hanya mengejar ambisi jangka pendek yang dapat menghancurkan marwah KNPI. Jika Anda memahami proses yang benar, maka bergabunglah dengan KNPI yang konsisten menjalankan mekanisme organisasi secara sah dan konstitusional. Hanya dengan cara itu pondasi KNPI di Papua Pegunungan dapat berdiri kokoh dan menjadi rumah pemuda yang tidak mudah digoyahkan oleh kepentingan apa pun.
KNPI dan OKP bukan sekadar wadah berhimpun, tetapi rumah tempat karakter pemuda dibentuk, integritas ditempa, dan nilai demokrasi ditanamkan. Karena itu, pondasi rumah ini harus diletakkan dengan dasar yang benar. Bila pondasi salah, seluruh bangunan kepemudaan akan runtuh. Sebaliknya, jika pondasi benar, generasi muda Papua Pegunungan akan tumbuh kuat, berwibawa, dan mampu menjadi pionir pembangunan di tanahnya sendiri.
Akhirnya, kami mengajak semua pihak untuk kembali ke jalan kebenaran organisasi:
Tegakkan aturan, rawat persatuan, dan bangun demokrasi pemuda yang sehat.
Hanya dengan itu, marwah KNPI Papua Pegunungan dapat dipulihkan dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai institusi yang bermartabat.**
Papua Pegunungan, 20 November 2025
——–
