Presiden Harap Evaluasi Kenaikan Gaji Tunjangan Pejabat Negara, Jangan Timbulkan Konflik Rakyat
Oleh : Prof. Dr. Sutan Nasomall, S.H., M.H.
Ini baru terjadi dalam sejarah di Indonesia, namun harus disambut dengan logika yang rill semua karena apa untuk apa dibalik semua itu. Bertanya tanya boleh saja,tapi jangan timbulkan Konflik dibalik apa dan mengapa itu sendiri.
Kenaikan gaji maupun tunjangan pejabat negara diberbagai link tentunya ada maksud tujuan dibalik itu semua, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat itu syah sah saja. Selain itu untuk terhindar nya korupsi mungkin saja jadi jangan langsung mengklaim itu tidak seharusnya.
Hanya saja, disini Presiden perlu kiranya mengevaluasi apa dan bagaimana dibalik itu semua. Dan yang paling penting Pemerintah juga harus memikirkan rakyatnya jangan sampai merasa terabaikan oleh pemerintah itu saja.
Sangat Ironi dan tidak berimpati,dimana PHK semakin meluas dan angka pengangguran mencapai puluhan juta tetapi Kenaikan gaji serta tunjangan Kepala Daerah bersama DPRD naik sangat tinggi.
Mungkin tujuan Pemerintah yang di pimpin oleh Jendral Haji Prabowo Subiyanto kenaikan tunjangan dan gaji Kepala Daerah untuk menghentikan KKN, Pungli,suap menyuap dan memberantas mafia tikus berdasi di seluruh Indonesia. Sehingga kenaikan gaji di prioritaskan. Maka fungsi BPK dan KPK sebagai pengawas tindak pidana korupsi harus di optimalkan guna mampu bekerja. Jangan hanya pidato seremonial saja bahwa Korupsi harus diberantas dan di perangi.
Maka perlu juga di perhatikan keadaan Masyarakat yang sangat terpuruk dan masuk ke golongan miskin akibat bangkrut. Seharusnya keuangan Negara di gunakan untuk memperhatikan agar ratusan ribu anak anak tidak putus sekolah dan Masyarakat miskin bisa terbantu dengan program berkarya.
Untuk mengoptimalkan pekerjaan besar, Kepala Daerah memang sangat penting kenaikan Tunjangan dan Gaji ke jajaran Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
Tetapi pengawasan ketat hasil pekerjaan Kepala Daerah dan DPRD harus maximal. Praktik Korupsi pungli dengan wani piro harus di seret ke meja hukum.
Presiden RI Prabowo Subiyanto di minta untuk mengevaluasi semua tunjangan dan kenaikan gaji ke jajarannya dan DPR RI, DPRD di seluruh INDONESIA. Bagi yang tidak serius bekerja dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di wilayah kerjanya, harus di hapus anggarannya.
Masih ada yang lebih urgen untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dimana anggaran besar di manfaatkan menyentuh ekonomi dan pembangunan serta memperhatikan Masyarakat miskin.
Presiden RI adalah harapan Masyarakat luas untuk membuka program berkarya dan ekonomi agar bisa mendorong roda ekonomi. Perlu langkah istimewa agar investor dari luar negri semakin banyak yang mau bekerja sama membangun usaha di INDONESIA sehingga mampu menyerap jutaan tenaga kerja.
Amerika dan Eropa adalah pemodal terbesar di dunia yang bisa mengalirkan jutaan dolar berinvestasi. Juga Rusia, Kuwait, Emirat serta Saudi Arabia.
Bebaskan pajak 10 tahun bagi investor dari luar negri yang menanamkan jutaan dolar membangun usahanya di Indonesia. Tentu jutaan lapangan pekerjaan pasti menyerap dari Masyarakat Pemuda Indonesia. Mudahkan urusan admistrasi dan perijinan. Akan ada banyak keuntungan bagi Indonesia di alur pajak import export.
Jangan ada lagi perbuatan Kepala Daerah dan DPRD yang mengecewakan Masyarakatnya sehingga reaksi dan aksi marah dari Masyarakat semakin meluas.**
Jakarta, 13 September 2025
—-
Catatan Redaksi :
*Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompii serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta
—
