Forum Wartawan Indramayu Versus Bupati Dan Ruang Implikasi Politiknya
Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
Unjuk rasa sejumlah wartawan yang berhimpun dalam Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) ke pendopo “kantor bupati” (“medialiputan6”,3/7/2025) bisa menimbulkan “turbulensi” dan goncangan politik tidak sederhana – jika dihadapi dengan cara angkuh, atau diremehkan.
Teddy Roselvet, Presiden AS, awal abad ke 20, memberi illustrasi profesi wartawan ibarat “the bully pulpit”, sebuah mimbar pengganggu, ia selain fungsi alamiyahnya penyebar berita, tapi juga bisa mengganggu ketenangan penguasa angkuh dengan implikasi politik tak terduga.
Fungsi “pengganggu” di atas tidak mati betapa pun era media sosial mempersempit ruang ruang publik mereka. Kasus terbaru nyaris tumbangnya Hasan Hasbii, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, karena ia arogan dan angkuh menghadapi Wartawan “Bocor Alus” Majalah “Tempo”.
Model komunikasi yang angkuh memang watak kekuasaan sebagaimana diktum Lord Acton, “power tend to currop, absolute power, couurp absuktely”, selalu cenderung koruptif dan berlebihan hendak “menyingkirkan” rival rival politik, tak terkecuali komunitas wartawan bukan pendukungnya.
Surat perintah Sekda Indramayu (sudah tentu atas seizin, bahkan bisa jadi atas perintah Bupati) untuk “pengosongan” Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) dalam teori komunikasi politik Noams Chomsky, sebuah cara penguasa menunjukkan arogansi kekuasaan dalam relasi politik dengan forum wartawan Indramayu.
Terlebih cara komunikasi politik rezim Lucky Hakim dalam menghadapi pandangan politik yang beragam dan berbeda sangat buruk. Para pengkritik selalu diandaikan dan diframe oleh pendukung yang berperan sebagai “buzzer” untuk distigma pihak yang kalah dalam pilkada untuk disingkirkan.
Terlepas dari dugaan “dendam” politik karena sebagian wartawan dulu dalam pilkada 2024 tidak mendukung Lucky Hakim, cara angkuh inilah yang menggeser persoalan teknis “Gedung” menjadi isu perlawanan demi menjaga kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai wartawan.
Dalam sejarah politik modern fungsi kewartawanan, mengutip pengalaman historis Budayawan Mochtar Lubis, tidak akan pernah mati karena ia diinjak injak penguasa angkuh, ia justru bisa mati karena menjadi “corong corong” penguasa secara berlebihan.
Dalam perspektif itu maka cara komunikasi opolitik harus dilakukan dengan cara sabar, “smart” dan dialogis terlebih dengan komunitas wartawan. Kewartawanan bisa diambil alih baju organiknya tapi spiritnya tidak pernah mati dalam sejarah jamannya.
Kita hidup di jaman ketika informasi mengalir keras ibarat hujan. Kekuasaan tak akan sanggup menyewa kerumunan “buzzer” untuk menjadi “pawang hujan” mencegah banjirnya informasi.
Satu satunya jalan adalah membangun saluran saluran komunikasi agar hujan informasi tidak menjadi air bah yang menghantam dinding dinding kekuasaan. Ambyaaar !!! **
Indramayu, 7 Juli 2025
—
