Dirut Baru PDAM Indramayu, Antara Mata Air Pejabat Dan Air Mata Rakyat
Oleh : Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
Bagi Dirut (Direktur Utama) PDAM Indramayu yang baru dilantik penting menyimak dalam dalam pernyataan Acep Syahril, seorang penyair indramayu. Ia menulis di akun “Facebook” miliknya begini.
“AIR LEDENG MATI KALIAN PDAM HARUS BERTANGGUNG JAWAB”, tulisnya sambil melanjutkan tulisannya :
“PDAM bolehkah kami memberi surat teguran pemutusan kerja Dirut atau pejabat yang bertanggung jawab mengalirkan air bersih. Seperti kalian seringkali memberi surat teguran pemutusan langganan pada kami ketika terlambat bayar uang bulanan”.
Kalimat di atas cukup sederhana tapi memiliki bobot diksi tamparan keras bagi siapa pun pejabat yang sedikit memiliki tingkat peradaban politik. Itulah esensi demokrasi, kata Amartha Sen, peraih Nobel bidang ekonomi 1998,.
“Demokrasi bukan sekedar tentang bagaimana seseorang, siapa pun, memiliki hak dan kebebasan untuk berkuasa, tapi juga ruang kebebasan bagi rakyat untuk menyalakan api protes kepada siapa pun pejabat publik”, tulis Amartha Sen.
Jauh sebelum demokrasi modern terbentuk, Ali bin Abi Tholib, dalam kitab “Nahjul Balaghah” mengingatkan pentingnya kritik publik terhadap penguasa untuk mempersempit ruang kemungkinan pejabat bertindak “ugal ugalan” dan “akal akalan”.
“Wala takunanna inni mu’ammarotun fa’utha’a”, tulis Ali dalam bahasa arab tingkat tinggi dalam kitab tersebut, artinya “janganlah kalian merasa diangkat menjadi pejabat dalam mekanisme legal lalu meminta rakyat taat 100% tanpa reserve, tanpa kritik”.
Pejabat di level manapun dalam kuasa apapun tanpa kritik publik pasti, sekali lagi, pasti dalam istilah Al Qur’an bersikap “Attakatsur”, ugal ugalan”, setiap yang ugal ugalan dan akal akalan justru mempercepat ke liang “Maqobir”, jatuh nista dan hina
Itu yang disebut dalam diktum Lord Action “Power tend to curropt, absolute power, curropt absolutely”, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan tanpa kritik atau justru dipuja puja “unlimited”, akan edan edanan prilaku koruptirnya.
Kita tidak perlu “ketinggian” berharap kemustahilan dari Bupati Lucky Hakim dan Dirut PDAM baru untuk misalnya meniru teladan kepemimpinan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah (pemimpin).
Umar bin Khattab yang terkenal tegas, bahkan dengan “tampang” keras tiba tiba ambruk menangis tersedu sedu ketika mendapati satu keluarga miskin tak sanggup makan di wilayah yuridiksi kepemimpinannya.
Umar bin Khattab menangis jelas bukan acting drama, bahkan bukan sekedar karena lalai atas tanggung jawabnya sebagai pemimpin tapi terbayang oleh Umar bin Khattab bagaimana murka Tuhan di Akherat kelak atas kelalain amanah yang dititipkan di pundaknya.
Pesan spiritualnya adalah tanggung jawab seorang pemimpin bukan sekedar tanggungjawab administratif politik tapi tanggung jawab lahir dan batin, bahkan dunia Akherat (bagi pejabat yang percaya adanya Akherat).
Di sinilah urgensi demokrasi harus bekerja, yang menurut Francis Fukuyama sebagai sistem politik “mulia dan beradab” di mana rakyat aktif mengonrtol pejabat siapa pun dan di posisi mana pun.
Jabatan apapun termasuk jabatan bupati dan Dirut PDAM adalah mulia harus dirawat kemuliaannya oleh siapa pun, termasuk oleh orang yang sedang menduduki jabatan tersebut untuk dicegah tindakan mengotorinya
Jabatan bukan “mata air” bancakan bagi akal akalan pejabat dan kroninya karena pasti dampaknya hanyalah “air mata” perih yang diterima rakyat, dan air mata yang makin banyak tumpah akan menjadi resiko politik yang tidak sederhana, bisa meledak menjadi air bah politik yang dahsyat.
Pepatah lama kearifan para leluhur mengingatkan “sepandai pandai tupai melompat akan jatuh juga”, artinya secanggih apapun akal akalan politik pejabat semesta akan menghentikan dengan cara yang tak terduga.
Selamat bagi pejabat yang dilantik, semoga rakyat tidak selalu ditipu oleh akal akalan politik. **
Indramayu, 18 Oktober 2025
Wassalam
—–
