Oleh : Jacob Ereste
Semua pelaksanaan program pemerintah idealnya harus dapat memberi keuntungan bagi rakyat bukan hanya sebatas finansial semata, tapi juga idealnya dapat mendatangkan manfaat yang bersifat spiritual juga. Jadi kalau dampak dari pelaksanaan peogram pembanfunan yang dilakukan pemerintah devisit secara ekonomi, minimal harus dapat memberi keuntungan dalam bentuk spuritual. Cilakanya tidak sedikit dari pelalsanaan program oembangunan pemerintah yang tidak memberi dampak positif dalam wujud finansial dan juga tidak memberi keuntungan dalam wujud spiritual bagi masyarakat.
Lalu mengapa pelaksanaan program pembangunan seperti itu tetap tambeng untuk dilakujan, apalagi telah terbukti banyak mendatangkan kerugian dari pada keuntungan ?
Biasanya kegagalan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah cuma ideal dalam gagasan, tapi lemah dalam teknis pelaksanaan program yang abai terhadap koreksi dan pengawasan hingga ecaluasi setelah pelaksanaan program pembangunan sudah berjalan dalam kondisi sepertiga dari program keseluruhan berjalan, agar bila ada kesalahan dan kekeluriuan dan pentimpangan dapat segera dibenahi dan disempurnakan seperti perencanaan program pembangunan pada awalnya. Karena itu, perencanaan program pembangunan harus benar-benar matang dan terurai detail untuk dapat dilaksanakan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang telah diantisisipasi sebelum rencana pelaksanaan proyek pembangunan itu mulai dilaksanakan.
Oleh karena itu sejumlah program pembangunan unggulan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat (SR) harus dapat dievaluasi dan terus dipantau pelaksanaan programnya, apakah sungguh dapat diproyeksikan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal secara finansial dan spiritual dari pelaksanaan program tersebut sehingga dapat memberi manfaat yang maksimal bagi mayarakat — setidaknya yang ada di sekitar lokasi pelaksanaan program tersebut — sehingga dapat memberi nilai tambah secara nasional dalam pelaksanaan program pada skala nasional yang pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakat secara keseluruhan supaya dapat mengendus masa depan yang lebih baik seperti yang dicanangkan sejak Indonesia merdeka 81 tahun silam.
Dalam analogi yang paling sederhana negara ini ibaratnya seperti organisasi masyarakat di kampung yang ada pada umumnya dibentuk guna mengurus untuk suatu keperluan bersama agar dapat mempermudah kehidupan warga masyarakat yang sakit dan terhimpit oleh berbagai persoalan hidup yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri. Maka itu dibentuk organisasi yang bisa untuk membantu meringankan beban warga masyarakat. Kadi kalau organisasi itu justru akan menambah beban yang harus diatasi oleh masing-masing warga, maka fungsi dan tugas dari organisasi tersebut tidak perlu diadakan, alias pantas dibubarkan atau ditunjuk kepengurusannya yang baru yang dapat mengatasi dan meringankan beban warga masyarakat.
Tamsil negara diibaratkan seperti organisasi yang paling sederhana di kampung ini agar memandang negara tidak perlu seseram makhluk yang dianggap paling mengerikan di bumi ini. Sebab binatang buas pun yang paling merajai di hutan belantara bisa hidup enak bersama manusia, bila mau dijinakkan untuk melakukan pertunjukan bersama ysng saling menguntungkan seperti di dalam pertunjukan sirkus yang mampu menghibur dan menggembirakan hati penonton, kendati harus membayar karcis yang relatif mahal.
Lha, kalau negara selama terus menerus menekan hidup rakyat yang sudah susah jadi semakin susah, misalnya memungut berbagai pajak, mulai dari lahan tempat tinggal, rumah atau bangunan tempat tinggal, pajak kendaraan bermotor hingga saat pembuatan KTP sebagai tanda keanggotaan dari organisasi yang berbentuk negara, lantas apa enaknya bagi warga masyarakat yang diharuskan untuk patuh dan taat dari tata aturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat betsama pemerintah dan wakil rakyat di parlemen ?
Karenanya, eksekutif dan kegislatif hingga yudikatif wajib hukumnya untuk mendengar aspirasi, usulan, masukan, kritik hingga kecaman warga masyarakat yang melihat dan merasakan perilaku pelaksana negara tidak becus dan membuat rakyat semakin sengsara.
Kegaduhan di berbagai daerah — terutama di Aceh Darussalam dan Papua misalnya, akibat rasa tertekan dan menetima petlakuan tidak adil dari berbagai segi kehidupan, finansial maupun spirituai yang tidak menggembirakan, tidak mensejahterskan dan tidak memberi perlakuan adil sehingga mereka ingin nemcabut diri sebagai bagian dari anggota organisasi — negara — yang bernama Indonesia.
Karena itu suara suara rakyat harus didengar dan diberi perhatian khusus untuk diperbaiki dan diwujudkan sesuai dengan tata stiran dan hukum yang adil untuk emwarga masyakat, agar dapat tenteram dan damai menikmati suasana alam kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan bersama seluruh rakyat untuk kemudian hidup rukun dan damai tanpa adanya rasa penjajahan yang lebih kejam dari jaman kolonial pada masa silam.
Oleh sebab itu, pemerintah — sebagai penyelenggara negara — tidak perlu ragu untuk bertindak demi dan untuk rakyat, seperti upaya untuk mengembalikanpenpengelolaan harta kekayaan negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tambang. konsesi lahan dan hutan yang dikuasai bangsa asing untuk dapat dikelola sendiri oleh anak negeri Ibu Pertiwi. Sebab itikat baik seperti ini adalah sikap nasionalusme kebangsaan dari anak bangsa yang bersikap dan bersifat negarawan yang sangat terpuji hingga sebagai bentuk ibadahnya ini dapat ditetima oleh bumi dan langit. Inilah esensi dari pembangunan yang dimaksudkan dari keuntungan finansial dan spiritual yang penting dan harus kita raih dan nikmati bersama
Banten, 31 Oktober 2026
—–
