Oleh:
Dr. H. Masduki Duryat, M.Pd.I., CLA., CFLS
(Rektor Institut Studi Islam al-Amin Indramayu dan Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
Ada perayaan ulang tahun yang selesai ketika lilin padam, tepuk tangan berhenti, dan tamu pulang. Tetapi ada pula perayaan yang justru baru dimulai ketika panggung dibongkar dan lampu dimatikan. Perayaan ulang tahun H. Gorry Sanuri pada 5 Oktober 2026 di Hotel Istana Bangun Jagat, Balongan, Indramayu, terasa berada pada kategori kedua. Tumpeng memang dipotong sebagai ungkapan syukur kepada Allah, tetapi syukur itu tidak berhenti sebagai ritual personal. Ia ditarik ke ruang publik: kebudayaan, dakwah, kritik sosial, pembangunan daerah, bahkan gagasan tentang Indonesia masa depan.
Di tengah ribuan hadirin, keluarga besar, tokoh masyarakat, pejabat, kepolisian, kalangan keraton Kecirebonan, dan jamaah, acara tersebut dikemas dalam satu tarikan napas dengan peringatan HUT TNI dan ulang tahun Indramayu. Pilihan ini menarik. Sebab, ulang tahun seseorang ditempatkan dalam horizon yang lebih luas: diri, masyarakat, daerah, dan negara.
Dari Syukur Personal Menuju Tanggung Jawab Sosial
Dalam tradisi Islam, syukur bukan sekadar ucapan _alhamdulillah_. Syukur memiliki konsekuensi etik: nikmat yang diterima harus melahirkan manfaat. Al-Qur’an bahkan menegaskan, “Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu” (QS. Ibrahim [14]:7). Karena itu, pernyataan H. Gorry Sanuri mengenai eksistensinya yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat memiliki relevansi penting.
Hotel Istana Bangun Jagat, dalam perspektif ini, tidak semata-mata dibaca sebagai bangunan bisnis. Ia hendak diposisikan sebagai ruang perjumpaan: tempat para pemikir, tokoh masyarakat, agamawan, budayawan, dan berbagai elemen masyarakat bertemu untuk membicarakan masa depan Indramayu dan Indonesia. Di sinilah sebuah aset ekonomi berusaha diberi dimensi sosial dan intelektual.
Gagasan tersebut penting karena pembangunan daerah sering kali direduksi menjadi angka pertumbuhan, investasi, jalan, gedung, dan proyek fisik. Padahal, sebagaimana ditekankan Amartya Sen, pembangunan pada hakikatnya berkaitan dengan perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai (Sen, 1999). Dengan demikian, ruang-ruang dialog dan pertukaran gagasan juga merupakan bagian dari infrastruktur pembangunan.
Ketika Ebiet G. Ade Membawa Ingatan Kolektif
Kehadiran Ebiet G. Ade membuat perayaan itu memiliki dimensi kebudayaan yang kuat. Lagu-lagu seperti Camelia, Berita kepada Kawan, Titip Rindu Buat Ayah, Masih Ada Waktu, Cinta Sebening Embun, dan Aku Ingin Pulang bukan sekadar hiburan. Lagu-lagu tersebut adalah semacam arsip emosional perjalanan beberapa generasi Indonesia.
Ketika ribuan penonton bernyanyi bersama, yang terjadi sesungguhnya bukan hanya konser. Ada perjumpaan ingatan kolektif. Musik menjadi bahasa yang mampu menjembatani perbedaan usia, status sosial, bahkan latar belakang politik dan keagamaan.
Menariknya, suara Ebiet yang tidak lagi sepenuhnya prima karena usia justru menghadirkan pesan tersendiri: waktu terus bergerak, manusia menua, tetapi karya yang menyentuh kemanusiaan dapat bertahan melampaui usia penciptanya. Di titik ini, Berita kepada Kawan_ terasa relevan dengan taushiyah yang datang kemudian tentang kerusakan bumi dan kerusakan moral yang lahir dari tangan manusia.
“Darussalam” Bukan Negara Agama
Bagian paling substantif dari momentum tersebut adalah peluncuran buku Pusaka: Menuju Indonesia Darussalam, yang merupakan pengembangan gagasan H. Gorry Sanuri mengenai Indramayu Darussalam ke dalam cakupan tata kelola Indonesia.
Istilah Darussalam tentu rawan disalahpahami. Dalam ruang publik yang mudah terjebak pada dikotomi “negara Islam” versus “negara sekuler”, kata tersebut dapat segera dicurigai sebagai proyek formalisasi agama. Padahal, gagasan yang ditawarkan justru perlu dibaca secara berbeda: Darussalam sebagai orientasi etik, bukan bentuk negara.
Indonesia tetap Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang hendak dihadirkan adalah nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam bahasa maqashid al-syari’ah, orientasi tersebut dekat dengan upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Karena itu, Darussalam dalam gagasan ini lebih tepat dipahami sebagai cita tentang tata kehidupan yang damai, adil, aman, dan bermartabat.
Di sinilah Pancasila memperoleh ruang dialog yang menarik dengan nilai-nilai keislaman. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial bukan sekadar rumusan normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi perilaku kekuasaan. Negara yang Pancasilais tidak cukup hanya memiliki konstitusi yang baik; ia membutuhkan manusia penyelenggara negara yang amanah.
Taushiyah yang Mengembalikan Kita ke Cermin
Taushiyah Gus Nuril menjadi semacam penutup sekaligus “cermin” dari seluruh rangkaian acara. Pembicaraan tentang kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia, korupsi di berbagai tingkatan, serta ajakan bertobat dan beristighfar mengingatkan bahwa problem terbesar Indonesia sesungguhnya bukan kekurangan slogan, melainkan krisis integritas.
Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan tangan manusia (QS. Ar-Rum [30]:41). Ayat ini menjadi sangat aktual ketika dibaca dalam konteks korupsi, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Maka, perayaan H. Gorry Sanuri sebenarnya menyimpan sebuah paradoks yang produktif: dimulai dengan tumpeng sebagai simbol syukur, dihidupkan dengan musik sebagai ekspresi kebudayaan, diperdalam dengan buku sebagai gagasan, lalu ditutup dengan taushiyah sebagai teguran moral.
Inilah yang membuat momentum tersebut layak dibaca lebih dari sekadar pesta ulang tahun. Ia adalah sebuah pernyataan bahwa umur seseorang seharusnya tidak dihitung hanya dari berapa tahun ia hidup, tetapi dari berapa banyak manfaat yang ditinggalkan.
Pada akhirnya, Indonesia Darussalam akan kehilangan makna jika hanya berhenti sebagai judul buku atau slogan forum. Ia baru menjadi gagasan kebangsaan apabila diterjemahkan menjadi pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, pembangunan yang berkeadilan, lingkungan yang terjaga, dan masyarakat yang saling menghormati.
Sebab, Indonesia tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang kebaikan. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah menghadirkan kebaikan itu dalam tata kelola kekuasaan dan kehidupan sehari-hari. Di situlah syukur menemukan bentuknya yang paling nyata: bukan sekadar mengucapkan terima kasih atas nikmat, tetapi mengubah nikmat menjadi kemaslahatan.
Indramayu, 6 Oktober 2026
—–
