Oleh : Jacob Ereste
Jika syarat menjadi pejabat itu minimal memiliki kompetensi dan moralitas, maka jelas nilai-nilai spiritual yang dimiliki harus baik dan memenuhi persyaratan yang tak bisa ditawar. Adapun esensi dari kompetensi itu adalah kemampuan dan layak atau patut untuk menyandang jabatan yang diemban. Sedangkan moralitas adalah remote kendali dari batin untuk memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk memastikan antara yang benar dengan yang salah untuk dijadikan dasar bersikap melakukan — atau tidak melakukan suatu perbuatan atau kebijakan yang baik demi dan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.
Dalam menentukan pilihan sikap inilah seorang pemimpin harus tegas dan bijak. Tidak mencla mencle sehingga membuat rakyat menjadi bingung dan tidak percaya dengan apa yang sudah dijanjikan dan kemudian hendak dilakukan, seperti upaya untuk memberantas korupsi yang sudah menimbulkan keresahan dan kejengahan bagi rakyat banyak. Demikian juga dalam menyelesaikan suatu masalah dan pelaksanan suatu program patut dilakukan dengan transparan serta terbuka untuk menerima kritik dan saran serta usulan hingga apa yang diinginkan rakyat dapat diwujudkan. Sebab seorang pemimpin atau pejabat publik mampu mengambil manfaat dari intisari nilai-nilai positif guna perbaikan dan kesempurnaan dari program atau pekerjaan yang dilakukan. Sebab semua hasil yang diperoleh adalah untuk memenuhi amanat rakyat. Bukan kehendak hati sendiri seorang pemimpin stat pejabat publik, sebab pada hakekat dari kehadiran seorang pemimpin atau pejabat adalah abdi dan pelayan bagi segenap warga bangsa sekaligus untuk memperoleh perlindungan dan kenyamanan. Maka itu. seorang pemimpin atau pejabat publik harus sadar bahwa keberadaannya bukan sebagai penguasa, apalagi merasa berhak untuk bertindak semena-mena terhadap rakyat.
Keterbukaan seorang pemimpin maupun pejabat publik harus terbuka untuk menerima kritik. Karena hanya dengan begitu ketangguhan seorang pemimpin atau pejabat publik dapat semakin kuat dan tegar menjadi contoh dan tauladan bagi rakyat untuk didengar dan dijadikan panutan serta diikuti saran pendapat serta kebijakan yang dilakukan sepanjang memangku jabatan yang dipercaya oleh rakyat. Sehingga dengan begitu kelanggengan dan keberlanjutan sebagai pemimpin atau pejabat publik bisa berlangsung terus dan langgeng selama persyaratan masih memberi peluang bagi dirinya untuk memangku jabatan yang mendapat restu dari rakyat itu.
Sosok seorang pemimpin dan pejabat publik yang disukai rakyat, bukan hanya yang mampu menjadi panutan dan tauladan, tapi juga mampu memotivasi dan memberi harapan serta mewujudkan dalam realitas kehidupan rakyat, sehingga semangat untuk terus membangun berbagai hal yang baik bagi kehidupan dirinya sendiri sebagai rakyat maupun untuk orang banyak bisa terus bertumbuh dan berkembang. Sebab tidak semua pembangunan yang dapat memberi manfaat bagi orang banyak hanya dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dalam proses peran serta masyarakat dapat mendatangkan nilai tambah bagi hidup dan kehidupan orang banyak. Sudah tentu delam proses peran serta warga masyarakat yang kreatif dan inovatif serupa ini akan memiliki dampak positif yang lebih luas, bisa menjadi pendorong etos kerja serta gairah membangun bagi warga masyarakat lainnya.
Pemimpin dan pejabat publik yang pantas dan patut mendapat dukungan dari rakyat adalah mereka yang sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk rakyat. Mengayomi, melindungi dan melayani seperti semboyan Polri — sebelum diminta mereformasi diri antara tahun 2025 — 2026 — justru sangat terkesan sebaliknya, menjadi momok bagi rakyat. Dan setelah reformasi Polri dilakukan, setidaknya Polri tidak lagi bergentayangan di jalan raya. Apalagi kemudian semakin aktif dan agresif membantu petani jagung hingga hasil panen petani cukup melimpah dan bisa dikatakan sekarang bila Indonesia telah naik kelas menjadi swasembada jagung.
Jadi siapapun yang bisa disebut pemimpin — dalam. pemerintahan, pada instansi dan lembaga hingga organisasi masyarakat juga perusahaan swasta dan pemerintah — harus dan wajib mendengar pendapat dan usulan dari mereka yang berada dibawah kepemimpinannya. Jika tidak, dia dapat dipastikan akan menjadi pemimpin yang gagal dalam tataran yang ideal. Karena seorang pemimpin atau pejabat publik tidak boleh otoriter, kendati bisa melakukannya seperti dalam mekanisme kerja sistem komando ala militer sekalipun. Setidaknya, pandangan dan pendapat patut dan perlu diperoleh dari staf ahli yang ada. sebelum keputusan penting itu menjadi pilihan untuk diperintahkan pelaksanaannya.**
Pecenongan, 27 Agustus 2026
——-
