Oleh : Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Indramayu, 21 Agustus 2026
Dalam tradisi Muktamar NU, posisi “incumbent”, yakni Ketua Umum PBNU yang sedang menjabat sejak Gus Dur, KH Hasyim Muzadi dan KH Said Aqil Siradj – selalu terpilih untuk kedua kalinya secara berturut turut
Bahkan Gus Dur terpilih hingga tiga kali, terlebih KH Idham Kholid Ketua Umum PBNU sebelum era Gusdur, terpilih dalam beberapa periode sejak tahun 1956 hingga tahun 1984, selama 28 tahun.
Gus Yahya tampaknya sebuah “kekecualian”, ia sulit terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU untuk kedua kalinya dalam Muktamar NU ke 35 di Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur yang akan digelar pada 27 – 31 Agustus 2026.
Pasalnya, Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke 34 di Lampung tahun 2021- lima tahun silam, berbeda “cara” terpilihnya dibanding minimal ketiga Ketua Umum PBNU pendahulunya di atas.
Gus Yahya terpilih lebih karena faktor “operasi politik” dalam relasi kuasa Presiden Jokowi (saat itu), sangat rapuh, berbeda dibanding “cara” terpilihnya Gus Dur, KH Hasyim Muzadi dan KH Said Aqil Sirodj yang “bulit up” dari konsolidasi kultural ala pesantren.
Itulah sebabnya dalam perspektif Fahri Ali, pengamat politik, PBNU selama kepemimpinan Gus Yahya lebih menguatkan “rejim kuasa” dibanding menjadi simpul gerakan masyarakat sipil, sebuah harga sangat mahal ditanggung NU sebagai “jam’iyah”, ormas Islam.
Dulu Gus Dur terpilih hingga tiga kali menjadi Ketua Umum PBNU selain ditopang kekuatan “trah darah biru” NU sebagai cucu langsung pendiri NU – tak kalah pentingnya Gus Dur canggih, piawai dan trampil memainkan aliansi politik taktis yang tidak sederhana di era hegemoni tunggal rejim politik Orde Baru yang berwatak militeristik.
Berikutnya KH. Hasyim Muzadi dan KH.Said Aqil Siradj sama sama terpilih dua kali menjadi ketua umum PBNU. Bedanya KH Hasyim Muzadi terpilih karena kekuatan konsolidasi dan matang dalam organisasi sementara KH Said Aqil Sirodj lebih ditopang karena penguasaan ilmunya yang dibutuhkan dalam kepemimpinan PBNU di eranya.
Tentu terlalu sederhana menggambarkan keterpilihan beliau bertiga menjadi Ketua Umum PBNU sebagaimana di atas tapi point yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa ketiganya tidak dipilih lewat “operasi politik” relasi kuasa sehingga lebih independen memimpin PBNU.
Beliau bertiga bertumbuh lebih mapan merawat konektivitas dengan jaringan ekosistem PWNU & PCNU sehingga lebih mudah terpilih untuk kedua kalinya karena relasinya saling menguatkan, tidak bersifat ala “big bos” otoritas atasan.
Ini sekali lagi berbeda dengan terpilihnya Gus Yahya di Muktamar ke 34 di Lampung tahun 2021, beliau terplih lebih diikat oleh instrument instrument kekuasaan Rejim politik Jokowi saat itu.
Maka ketika terjadi pergantian “bandul” rejim politik dari Jokowi ke Prabowo diikuti perbedaan “selera” kepentingan politik di titik itulah kekuatan yang selama ini berhimpun dalam relasi politik Gus Yahya tercerai berai.
Kekuatan adiknya, Gus Yaqut sebagai menteri agama yang sengaja “dipasang” Jokowi dan berhimpunnya Gus Ipul, Nusron Wahid, Khofifah Indar Parawangsa dalam barisan faksi Gus Yahya tidak ada lagi.
Gus Yahya kehilangan banyak faktor untuk mengulang terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU sebagaimana dalam Muktamar NU ke 34 di Lampung lima tahun silam.
Sementara di sisi lain, tim “inner circle” Gus Yahya lebih banyak diisi akademisi dan penggiat media sosial – minim pengalaman dan skill negosiasi politik kecuali mencanggih canggihkan diri dengan tumpukan narasi di media sosial.
Konteks itu yang menjelaskan Gus Yahya sulit terpilih untuk kedua kalinya dalam Muktamar NU ke 35 di Jombang beberapa hari ke depan, sulit mengikuti jejak tiga ketua umum PBNU pendahulunya terpilih minimal dua kali berturut turut.
Dengan kata lain, Muktamar NU ke 35 potensial memutus tradisi historis di mana Ketua Umum PBNU “incumbnet” selalu terpilih dua kali, bahkan hingga tiga kali sejak Ketua Umum KH. Idham Kholid, Gus Dur, KH Hasyim Muzadi hingga KH Said Aqil Siradj
Di atas segalanya, siapa pun yang terpilih kelak dalam Muktamar NU ke 35 di Tambak Beras, di Jombang, tentu terlalu mahal harganya bagi
NU dengan puluhan juta jamaahnya jika hanya menjadi “supporting system” kekuasaan rejim politik tanpa “meaningfull” partisipasi kritis dan konstruktif.
Mari kita tunggu dinamikanya hingga puncak Muktamar NU ke 35 akhir Agustus 2026 ini dengan segala ruang probabilitas dan kemungkinan kejutannya.
Wassalam
——-
