H. DEDI WAHIDI DAN SEMINAR BPS INDRAMAYU 2026, URGENSI MENARIK GERBONG DEMOKRASI
Oleh : Adlan Daie
Analis Politik, Sekretaris Umum MUI Kab Indramayu.
Indramayu, 2 Agustus 2026
Ada dua artikulasi politik dalam proses pematangan demokrasi dari apa yang diinisiasi H. Dedi Wahidi, anggota komisi X Fraksi PKB DPR RI, tentang “Seminar BPS” (Badan Pusat Statistik) di Hotel Swiss Bell, Indramayu, 30 Juli 2026, bekerjasama dengan BPS Indramayu, mitra komisi X DPR RI.
Konteks “Seminar BPS” tersebut makin “masuk” ketika “sengaja” melibatkan peserta dari elemen sosial NU (Ansor, Muslimat, Fatayat, PMII, IPNU, IPPNU, Pesantren, dll), rumpun terbesar dari basis elektoral demokrasi tapi rentan terpapar manipulasi pencitraan politik.
Pertama, satu sisi, inilah aksesibilitas atau akses ruang kesadaran baru yang dibawa H. Dedi Wahidi ke dalam ekosistem sosial NU, dalam teori politik Prof. Mariam Budiardjo, ia sebagai representasi NU di DPR RI menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi dalam relasi representasi politik.
Kedua, di sisi lain, dalam teori transformasi budaya (Alm) Prof. Umar Kayam, ini bukan sekedar ikhtiar pelibatan NU dalam partisipasi politik tapi menarik NU dari “pinggir” ke “tengah” dalam relasi kebijakan negara, masuk ke ruang percakapan baru tentang problem sosial ekonomi dalam angka angka statistik
Dalam dua sisi ruang kesadaran baru itulah demokrasi bisa dicegah tidak hanya ramai sebagai “ritual politik” tapi sebagai peta jalan peradaban. Demokrasi tidak dipelihara sebagai “kerumunan” tapi keberanian nilai untuk diperjuangkan.
Demokrasi tanpa literasi dan perbandingan kritis dalam angka angka statistik yang “kredibel” mudah berubah menjadi “pasar elektoral”, mudah dimanipulasi iklan kepalsuan. Gagasan gampang “tersungkur” oleh “vidio satu detik” versi “tiktok”
Itulah urgensi “Seminar BPS” yang diinisiasi H. Dedi Wahidi di atas dalam konteks proses pematangan demokrasi. Sebuah
ruang kesadaran baru ini penting untuk antara lain bekal literasi membaca peta demografi kabupaten indramayu yang agak “aneh”
Satu sisi Indramayu kabupaten terkaya se “Ciayumajakuning”, bahkan terkaya ketujuh di Jawa Barat dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
54 juta/ kapita/tahun (Data BPS – “RRI.co.id, 18/6/2025).
Ironisnya, di sisi lain, angka kemiskinan di Indramayu merujuk data BPS – Maret 2025, justru paling tinggi atau termiskin di Jawa Barat sebesar 11,93%. Angka rata rata pendidikan pun Indramayu paling rendah.
Literasi statistik akan memandu NU lebih “menukik” memahami prilaku konsumsi dan prilaku pemilih warga NU di level akar rumput secara terukur dan presisi berdasarkan kaidah kaidah standart sensus dan survey secara akuntabel. Ini prasyarat membentuk kematangan demokrasi.
Dengan kata lain, tanpa kekuatan ekosistem sosial sebagai penopang kematangan demokrasi, nyaris akan selamanya warga NU hanya akan menjadi “objek” dilindas manipulasi pencitraan politik yang hanya menghasilkan pemimpin yang “ngedabrus”, di bawah standart kualifikasi sebagai pemimpin
Singkatnya, point yang hendak ditekankan dalam tulisan ini adalah bahwa H. Dedi Wahidi telah merintis jalan membuka kesadaran baru tentang urgensi kematangan demokrasi lewat “Seminar BPS”, sebuah literasi statistik memahami potret sosial dan ekonomi.
Tentu selanjutnya tugas tugas struktural NU beserta organ dan perangkatnya melakukan kegiatan organik secara terstruktur, sistemik dan massif membangun kesadaran baru tersebut.
Tanpa itu, NU hanya besar dalam klaim klaim narasi politik secara sosiologi demografis tapi rentan menjadi korban manipulasi pencitraan politik – sampai kapan ?
Wassalam.
——–
