Oleh : Dr. Ali Aminulloh, M.Pd.I. ME.
Di tengah dunia yang gaduh oleh krisis: perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, inflasi yang menggerus daya beli, hingga ketimpangan yang kian menganga, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Pertanyaannya menghantam kesadaran kita sebagai bangsa: apakah pembangunan nasional akan terus dikejar sebatas angka pertumbuhan, atau berani dituntun oleh nilai keadilan dan keberpihakan sosial? Di titik inilah ekonomi syariah menemukan relevansinya. Bukan sebagai simbol keagamaan, melainkan sebagai arsitektur masa depan ekonomi Indonesia.
Kajian yang disusun oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1 Desember 2025, bertajuk Indonesia Sharia Economic Outlook 2026 (ISEO 2026): Penguatan Kontribusi Ekonomi Syariah yang Inklusif untuk Mendukung Agenda Prioritas Nasional, menegaskan satu pesan penting: ekonomi syariah Indonesia telah melampaui fase wacana. Kini ia memasuki fase pembuktian, mampukah menjadi solusi nyata bagi persoalan mendasar bangsa?
Forum yang Menghadirkan Arah Negara
Forum diseminasi ISEO 2026 bukan sekadar diskusi akademik. Acara dibuka oleh Yulianti Abbas, Ph.D, Dekan FEB UI, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai pengamat kritis. Kampus harus hadir sebagai arsitek gagasan, menjembatani riset, kebijakan publik, dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks inilah ISEO 2026 diposisikan: ilmu pengetahuan yang turun tangan, bukan sekadar turun halaman.
Sebagai Keynote Speaker, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin menyampaikan pesan fundamental yang menjadi benang merah seluruh diskusi. Ia menekankan bahwa pengembangan ekonomi syariah nasional tidak bisa terus bertumpu pada regulasi yang parsial dan terfragmentasi. “Ekonomi syariah tidak akan melesat jika payung hukumnya tercerai-berai,” kurang lebih pesan yang ia sampaikan. Menurut beliau, Undang-Undang Ekonomi Syariah mutlak dibutuhkan sebagai payung hukum nasional yang menyatukan seluruh regulasi ekonomi dan keuangan syariah agar memiliki kepastian, arah, dan daya dorong yang sama. Tanpa fondasi hukum yang kokoh, ekonomi syariah akan kuat secara moral, namun rapuh secara struktural.
Keynote kedua disampaikan secara daring oleh Dr. (HC) Airlangga Hartarto, MBA, MMT. Ia menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional. Pemerintah memandang sektor ini sebagai penggerak pertumbuhan baru melalui penguatan industri halal, percepatan sertifikasi halal, serta perluasan pembiayaan syariah bagi UMKM. Dalam kerangka kebijakan nasional, ekonomi syariah tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing global.
Peluang di Tengah Ketidakpastian Global
ISEO 2026 memotret lanskap global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat di kisaran 3,1% pada 2026. Namun Indonesia tetap memasang optimisme dengan target pertumbuhan sekitar 5%. Optimisme ini bukan sekadar keberanian politis, melainkan bertumpu pada potensi domestik, salah satunya ekonomi syariah.
Secara global, terdapat hampir 2 miliar konsumen Muslim dengan total pengeluaran mencapai US$2,43 triliun. Di dalam negeri, aset keuangan syariah Indonesia telah melampaui Rp3.000 triliun per September 2025. Sementara itu, penghimpunan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya) telah mencapai Rp40,51 triliun. Angka-angka ini bukan statistik kosong. Ia adalah energi sosial dan ekonomi yang, jika dikelola produktif dan terintegrasi, mampu menjadi bantalan sosial sekaligus mesin pertumbuhan.
Ketika Ekonomi Syariah Menyatu dengan Agenda Prioritas Nasional
Daya tarik utama ISEO 2026 terletak pada kemampuannya membaca realitas kebijakan. Ekonomi syariah tidak diletakkan di pinggir, melainkan “dikawinkan” dengan agenda prioritas nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bicara distribusi pangan. Di sana terdapat peluang besar untuk membangun rantai pasok halal: mulai dari rumah potong hewan, pengolahan pangan, hingga logistik. Pada agenda pengentasan kemiskinan, zakat dan wakaf diarahkan untuk mendukung program seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa, menggeser filantropi dari pola karitatif menuju pendekatan produktif. Di tingkat akar rumput, UMKM halal diproyeksikan sebagai motor kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Target Ambisius Menuju 2029
ISEO 2026 juga menetapkan target ambisius sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029. Sertifikasi halal ditargetkan mencapai 7 juta produk, melonjak jauh dari capaian 2,17 juta produk pada 2023. Rasio aset keuangan syariah terhadap PDB diharapkan menembus 51,42%. Sementara ekspor halal diarahkan untuk menembus pasar non-tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan.
Target ini adalah sinyal jelas: Indonesia tidak ingin selamanya menjadi pasar besar. Ambisinya adalah naik kelas sebagai produsen utama dan penentu standar ekonomi halal global.
Tantangan Struktural yang Tak Bisa Diabaikan
Namun laporan ini juga jujur membuka luka lama. Literasi ekonomi syariah telah mencapai 42,8%, tetapi inklusinya masih rendah, banyak yang tahu, tapi belum banyak yang menggunakan. Dari sisi SDM, sekitar 80–90% tenaga kerja di industri syariah tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Di level kebijakan, ketiadaan regulasi induk berupa UU Ekonomi Syariah membuat pengembangan sektor ini kerap tersendat oleh ego sektoral dan tumpang tindih aturan.
Dari Rekomendasi ke Aksi Nyata
Untuk menjawab tantangan tersebut, ISEO 2026 merekomendasikan langkah konkret: harmonisasi regulasi lintas sektor, inovasi produk seperti green waqf dan bullion bank (bank emas), pembangunan One Data Center ekonomi syariah, penguatan vokasi berbasis link and match, serta optimalisasi Kawasan Industri Halal melalui insentif fiskal dan energi murah.
Epilog: Ekonomi Syariah sebagai Ijtihad Kebangsaan
Pada akhirnya, Indonesia Sharia Economic Outlook 2026 bukan sekadar laporan tahunan. Ia adalah ijtihad kebangsaan, yaitu upaya sadar untuk merumuskan ulang arah pembangunan ekonomi Indonesia di tengah krisis global dan kelelahan paradigma lama.
Tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian. Apakah ekonomi syariah berhenti sebagai narasi alternatif, atau benar-benar menjelma sebagai arus utama pembangunan nasional. Jika regulasi dipersatukan, SDM diperkuat, dan instrumen syariah diarahkan secara produktif, maka ekonomi syariah tidak lagi sekadar “ekonomi umat”. Ia akan menjadi ekonomi Indonesia yang berakar pada nilai, bergerak dengan data, dan berpihak pada masa depan.***
Indonesia, 18 Januari 2026
——-
