Prof. Dr. Sutan Nasomal: Mafia Pupuk Subsidi Harus Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Prof. Dr. Sutan Nasomal: Mafia Pupuk Subsidi Harus Ditindak Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA-JAYA NEWS COM – Permasalahan peredaran pupuk dilapangan perlu pendampingan dari Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian maupun Gubernur Bupati di seluruh NKRI supaya swasembada pangan terjamin, mengikis tikus berdasi bermain bisnis dibalik penyebaran perdagangan pupuk untuk petani yang selama ini sepertinya berjalan mulus.

Hal itu dikatakan Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, menanggapi materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media onlen dan cetak, dalam maupun luar negeri di kantornya, Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Bilangan Cijantung Jakarta, Minggu (0 4/01/2026).

Menurutnya, di seluruh Indonesia selama ini para petani sepertinya sangat menginginkan sekali Presiden Prabowo Subianto menugaskan menteri bersama Polri dan TNI, juga Gubernur, Bupati, Walikota, bersama-sama menangani permasalahan peredaran pupuk bagi petani di seluruh Indonesia, agar terjamin secara sempurna tidak merugikan menyulitkan para petani itu sendiri.

Ia meneruskan, bahwa dugaan praktik mafia pupuk subsidi merupakan persoalan serius yang masuk dalam ranah penegakan hukum sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap aparat penegak hukum.

“Jangan sampai petani terus dirugikan, sementara oknum-oknum tertentu justru diuntungkan dari penyimpangan pupuk subsidi,” ujar PROF, DR, SUTAN, NASOMAL ,SH. MH. PHD.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh berhenti di level bawah, melainkan harus menelusuri seluruh mata rantai distribusi pupuk subsidi secara menyeluruh, mulai dari distributor, kios atau pengecer, hingga kelompok tani apabila terbukti terlibat.

“Siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pupuk subsidi dan kebijakan negara di sektor pertanian,” tegasnya.

Pengawasan lapangan dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dinilai mendesak agar program subsidi tepat sasaran. **


( Redaksi )
———

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!