Upaya Mengatasi Kemiskinan Ektrem Hingga Titik Nol Persen Pada Tahun 2029 Akan Menjadi Penakar Bagi Rakyat
Penulis : Jacob Ereste
Wartawan Lepas
Terkait dengan target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2026 hingga berada pada titik nol persen, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengentas kemiskinan.
Mandat Presiden terhadap aparatur pemerintah terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia supaya ada kolaborasi dengan kementerian lain yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan menjadi kunci sukses keberhasilan menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai titik nol persen. Artinya, ada harapan pada tahun 2026 kemiskinan ekstrem di Indonesia akan tuntas teratasi, untuk kemudian bisa berharap pada upaya mengatasi tingkat kebodohan rakyat menjadi cerdas dan jenial seperti yang diamanatkan UUD 1945 yang sudah diupayakan sejak 80 tahun silam, namun belum juga dapat diwujudkan. Setidaknya pada tahun 2029, kata Agus Jabo Priyono tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah berada dibawah 5 persen.
Untuk mengentas angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan pemerintah akan memberi pendidikan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, melalui Kepala Daerah yang diwakili oleh Bupati Deli Serdang, Bupati Sigi dan Bupati Lembata, saat berada di Kementerian Sosial, Jakarta, 20 November 2025.
Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia per Maret 2025 tercatat 8, 47 persen dari total populasi kemiskinan absolut 23, 85 juta orang. Tingkat kemiskinan di perkotaan per Maret 2025 dicatat BPS 6.73 persen naik dari 6, 66 persen pada September 2024.
Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 220 ribu orang dari 11, 05 juta pada September 2024 menjadi 11, 27 juta orang per Maret 2025.
Adapun penyebab ke kenaikan tingkat kemiskinan di perkotaan yang pertama akibat dari kenaikan harga kebutuhan pokok di kota. Lalu akibat PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) dan lesunya sektor informal bidang pekerjaan di perkotaan. Serta biaya hidup yang tinggi, tidak sepadan dengan penghasilan yang bisa didapatkan.
Kecuali itu, tingkat urbanisasi yang tinggi dari desa ke kota, juga lantaran desakan kemiskinan yang juga parah melanda warga masyarakat desa. Namun yang pasti, masalah kemiskinan — baik di kota maupun kemiskinan di desa — akibat kesenjangan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah. Meski begitu, kendati persentase jumlah rakyat miskin di perkotaan relatif rendah dari 6,66 persen meningkat menjadi 6, 67 persen namun secara absolut cukup menunjukkan tekanan sosial ekonomi di perkotaan cukup besar dibanding kemiskinan di pedesaan.
Jika indikator dari tingkat kemiskinan bisa mengacu pada pendidikan — banyaknya anak yang tidak mampu sekolah dan kesehatan yang menandai banyak orang yang sakit dan tidak mampu berobat serta melakukan perawatan kesehatan karena tidak mempunyai uang, maka masalah pendidikan dan kesehatan untuk melayani warga masyarakat harus terus dilakukan peningkatan agar mampu dijangkau oleh warga masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan.
Artinya, bebas untuk sekolah dan bebas untuk berobat — melakukan perawatan diri agar tetap sehat — harus dan patut menjadi perhatian pemerintah utamanya untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang terbilang akut tersebut. Tentu saja yang tidak kalah ideal memberi subsidi silang — dari warga masyarakat yang kaya kepada rakyat miskin — dengan cara mensubsidi tarif listrik, air, BBM, gas, transportasi umum, serta fasilitas serta harga pangan hingga rakyat miskin di kota maupun di pedesaan dapat semakin lincah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Bila upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini tidak dilakukan secara komprehensif — menyeluruh dan kompak — antara sektor yang satu dengan bidang yang lain — capaian untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga titik nol persen sampai tahun 2029 pun sulit untuk dicapai. Apalagi gagasan ideal mengatasi tingkat kemiskinan ekstrem ini hanya sekedar untuk menggantung harapan rakyat pada Pemilu berikutnya dalam bentuk pepesan kosong belaka. Dan ingat, rakyat sudah memiliki pengalaman dan ingatan yang terang, janji dan harapan besar tidak lagi perlu manis, jika tidak dalam bentuk dan wujud yang nyata bisa dinikmati serta dirasakan dalam kehidupan yang nyata .**
Banten, 23 November 2025
——-
