Aksi Demo Buruh Tidak Ditemui Oleh Para Wakilnya di Gedung DPR RI, Ada Apa ?
Oleh : Prof.Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka
Aksi Demo Mahasiswa dan Masyarakat juga tidak ditemui oleh para wakilnya di Gedung DPR RI ada apa ?
Juga di daerah mahasiswa melaksanakan aksi demo tetapi tidak di temui oleh para wakil rakyatnya Ada Apa ?
Mahasiswa dan Masyarakat hanya di suguhi gas air mata dan ancaman penangkapan oleh aparat petugas keamanan serta di aniaya seperti hewan.
Ada Apa DPR RI dan
DPRD bersembunyi atau enggan berhadapan dengan hadirnya rakyat malaksanakan aksi demo ?
Menjadi catatan luar biasa bagi mahasiswa dan Masyarakat6 kebijakan Pemerintah yang membuat gaduh
Pusingnya Masyarakat dengan cara kerja Pemerintah dan DPR RI dan Masyarakat mencatat semua :
Bulan Januari 2025
Kenaikan PPN 12% oleh Mentri Keuangan padahal Masyarakat tidak ada kekuatan daya beli. Rekening tabungan Masyarakat sudah habis karena sulitnya lapangan usaha dan mencari pekerjaan. Dampak ratusan ribu PHK kepada para pekerja menjadi jurang lemahnya pendapatan Masyarakat.
Pagar laut dan sertifikat di atas laut atas kepentingan sekelompok pengusaha merugikan Masyarakat tetapi DPR RI atau DPRD tutup mata. Meruntuhkan kepercayaan Masyarakat kepada kinerja DPR RI dan DPRD.
Bulan Febuari 2025
Mentri ESDM mencabut ijin pengecer gas melon sehingga Masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon. DPR RI dan DPRD tutup mata. Rakyat mempertanyakan apa tidak ada prihatin dan empati anggota dewan DPR RI atau DPRD dengan Masyarakat dipersulit mendapatkan gass melon.
Bensin Oplosan pertalite dari 2018 sampai 2025 merugikan Masyarakat dan Negara Indonesia 193,7 Triliun tetapi otak para pejabat tidak disentuh hukum. Ada Apa ?
DPR RI dan DPRD tidak menuntut melalui kekuatannya agar para para pejabat tersebut dijerat hukum
Bulan Maret 2025
Kemen PAN RB menunda pengangkatan CPNS dan tidak mempertimbangkan gejolak keresahan di Masyarakat. DPR RI dan DPRD juga tutup mulut.
Bulan Juni 2025
Pertambangan di raja empat merusak ekosistem alam mendapatkan kecaman dari Masyarakat Indonesia dan Luar Negri
Kerusakan di banyak tempat dengan kepentingan pertambangan juga DPR RI bersama DPRD tutup mulut. Ada apa ?
Empat Pulau Di Aceh diserahkan ke Provinsi Sumut menjadi polemik besar yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. DPR RI dan DPRD juga tutup mulut. Ada Apa ?
Tanah Masyarakat akan di ambil Negara bila tidak di olah Masyarakat atau menganggur selama dua tahun. Ini menjadi benturan perpecahan Masyarakat didaerah untuk mempercayai DPR RI dan DPRD yang tutup mata atas ke sewang wenangan pengambilan keputusan serta merugikan. Artinya DPR RI bersama DPRD melupakan sejarah bahwa perjuangan masa lalu adalah hasil dari pengorbanan Masyarakat di daerah dan di pedesaan. Apa iya tanahnya di ambil karena dua tahun tidak di olah
Bulan Agustus 2025
PPATK melakukan pemblokiran 122 juta rekening Masyarakat. Sehingga Masyarakat tidak bisa mengambil uangnya. Keresahan ini juga dirasakan oleh TKI – LN dan Pelajar di LN.
DPR RI dan DPRD tutup mulut tidak melakukan kewenangannya menghentikan keputusan PPATK yang merugikan Masyarakat.
Pajak PBB naik gila gilaan dari 200% sampai 1200%. DPR RI dan DPRD tutup mata dengan kemarahan Masyarakat atas peraturan pajak Gila gilaan.
Pemilik lahan perkebunan Sawit yang sudah mati HGU nya maka Masyarakat meminta tidak diperpanjang lagi harus di kabulkan pemerintah dan kementrian agar tidak terjadi kemiskinan yang terburuk didaerah. Jangan lakukan peraturan yang merugikan Masyarakat di daerah.
Kenaikan Gaji anggota DPR RI serta DPRD yang luar biasa di atas kesulitan Masyarakat luas adalah keputusan yang melukai hati rakyat Indonesia.
Dengan diamnya DPR RI serta DPRD maka Masyarakat mahasiswa menilai dan melakukan Aksi Demo. Menilai DPR RI dan DPRD menambah kesulitan besar untuk rakyat Indonesia.
Apalagi atas ijin DPR RI atau DPRD pada pemerintahan yang lalu berhutang sangat besar yang membebani kehidupan Rakyat.
Apa Salah Rakyat dan Mahasiswa melakukan Demo ke DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia.**
Jakarta, 29 Agustus 2025
—-
