Penegakan Hukum Skandal Hibah Ternak Dinas Peternakan Jatim,Harus Tanpa Kompromi
SURABAYA-JAYA NEWS.COM – Di tengah mencuatnya skandal dugaan korupsi sistemik dalam program hibah ternak tahun anggaran 2017–2019 di Jawa Timur, dukungan terhadap langkah pemberantasan korupsi secara tegas datang dari berbagai elemen strategis. Bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,. (21/07).
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) bersama sejumlah Non Govermental Organization (NGO) Jawa Timur dan unsur aparat penegak hukum menyatakan komitmen bersama untuk mendorong proses hukum yang bersih, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Forum audiensi dan mediasi yang berlangsung hari ini dihadiri oleh perwakilan dari RAJWALI, LKPP Jatim, LPKK, GEMPITA, GERHANA dan BP MAKI Jawa Timur, serta unsur kepolisian dari Polda Jatim dan Polsek Gayungan. Pertemuan tersebut melahirkan satu pernyataan sikap bersama: dukung penuh terhadap langkah Dinas Peternakan untuk membongkar skema korupsi hibah ternak dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke jalur hukum.
SURAT DUKUNGAN BUKAN TAMENG, MELAINKAN KOMITMEN
Surat dukungan yang ditandatangani bersama oleh para pihak merupakan bentuk legitimasi moral dan kelembagaan atas sikap reformis Dinas Peternakan. Dukungan ini diberikan bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap institusi, tetapi sebagai penguatan terhadap niat bersih yang berani menempuh jalur hukum dalam membenahi sektor peternakan yang selama ini rawan praktik rente birokrasi.
Isi surat dukungan mencakup:
Dorongan agar Dinas Peternakan segera menindaklanjuti seluruh temuan indikasi penyimpangan dana hibah ternak;
Permintaan transparansi penuh terhadap seluruh data penerima, mitra kerja, dan kontrak pengadaan 2017–2019;
Penekanan agar proses hukum tidak berhenti pada level staf teknis, tetapi menyasar aktor struktural yang selama ini kebal terhadap akuntabilitas.
SINKRONISASI DESAKAN JALANAN DAN DUKUNGAN FORMAL
Surat dukungan ini menyusul aksi demonstrasi besar yang digelar pada hari yang sama oleh aliansi masyarakat sipil, peternak terdampak, serta organisasi pengawasan anggaran. Aksi ini menuntut:
1. Audit retrospektif seluruh program hibah ternak oleh BPK dan BPKP;
2. Pemecatan dan pemrosesan hukum terhadap pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan;
3. Investigasi atas peran rekanan dan pihak swasta dalam skema distribusi fiktif;
4. Reformasi total sistem distribusi bantuan peternakan di Jawa Timur.
Demonstrasi tersebut menjadi tekanan moral dan politik bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi bersembunyi di balik prosedur administratif.
Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur,Sujatmiko menegaskan, bahwa masyarakat tidak akan mundur.
“Skandal ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah pengkhianatan anggaran negara. Bantuan rakyat disulap jadi angka fiktif, dan hewan ternak hanya tinggal nama di kertas laporan,” ujarnya.**
Penulis : TIM RAJAWALI
Sumber : DPW RAJAWALI Jawa Timur
—
