Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Forum “Tanwir” dan Milad Persyarikatan Muhammadiyah ke 114 sedang berlangsung di kota Palu, Sulawesi Tengah (13 – 15 November 2026) dihadiri Presiden RI Prabowo, mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”. Inilah arah gerakan dan risalah kesemestaan persyarikatan Muhammadiyah ke depan.
Forum “Tanwir” setingkat di bawah Muktamar dalam persyarikatan Muhammadiyah ini (mirip “konferensi besar” dalam jam’iyah NU) menarik dibaca di tengah eskalasi politik di tingkat elite pasca terbongkarnya penyadapan sejumlah Jenderal (aktif) Polri terhadap Presiden RI Prabowo dan mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI akibat skandal “suket” – “surat keterangan” penyetaraan SMA “bodong” berdasarkan putusan MA.
Dua peristiwa politik di atas adalah peristiwa besar dalam skala politik nasional – tentu pandangan (keagamaan) Muhammadiyah penting untuk menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dikelola secara “ugal ugalan”, dalam istilah Prof Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Mitsuo Nakamura, seorang antropolog asal jepang menempatkan Muhammadiyah sama pentingnya dengan jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU), ibarat dua sayap bagi burung “Garuda”, jangkar kultural bagi Indonesia.
Dua ormas Islam ini dalam pandangan Mitsuo Nakamura adalah pilar utama gerakan “civil society” dan “icon” moderasi Islam di indonesia meskipun tentu beda corak garapan dan bentuk gerakannya.
Karena itu, penting bagi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia untuk memberikan respons artikulatif atas dua peristiwa politik di atas, tidak perlu “alergi” dengan politik sejauh diletakkan dalam konstruksi politik kebangsaan dan kenegaraan, tidak bersifat praktis dan partisan.
Sebagaimana NU, tidak ada yang meragukan kontribusi Muhammadiyah bagi kehidupan berbangsa, sekali lagi, meskipun berbeda corak garapan dan bentuk gerakan, sejak era pergerakan menuju Indonesia merdeka dan sumbangsihnya mengisi kemerdekaan lintas rejim politik hingga saat ini.
Problem Muhammadiyah.saat ini sebagaimana dulu, 45 tahun silam, ditulis Gus Dur dalam tulisannya berjudul “Muhammadiyah dan Kebangkitan Islam di Indonesia” (dimuat dalam buku “Muslim di tengah pergumulan”, 1981) lebih menekankan pada profesionalisme dalam tata kelola organisasi dan out put program programnya.
Satu sisi kata Gus Dur tekanan pada profesionalisme memberi corak pada modernitas amal usaha Muhammadiyah berupa pendidikan di semua tingkatan dan Rumah Sakit tersebar di seluruh Indonesia dengan out put SDM profesional sekaligus memberi warna adaptif dalam proses kebutuhan birokrasi negara modern sehingga cenderung “elitis”.
Karena itu, di sisi lain, dalam perspektif Gus Dur, dalam tulisan di atas, Muhammadiyah cenderung terlalu sibuk menggarap hal hal “teknis”, tidak memperluas spektrum amal usaha bersifat pemberdayaan “kerakyatan” yang dirintis pendirinya, KH Ahmad Dahlan. Itulah perspektif Gus Dur dulu tentang Muhammadiyah.
Di titik inilah peran dan fungsi persyarikatan Muhammadiyah harus kembali diaksentuasi sebagaimana disebut Prof. Nurcholis Madjid, yaitu sebagai “Psykhological Striking Force”, sebuah energy daya batin penuntun bagi kekuasaan agar kuasa politik tidak sekedar effektif menjalankan amanahnya tapi meletakkan kekuasaannya pada basis moral akhlak dan keadilan publik.
Itulah sejatinya posisi keagamaan Muhamamdiyah, sebagaimana juga NU, harus tetap menjadi penyangga etika moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh menjadi gerakan oposisi politik tapi tidak boleh berselingkuh secara moral karena tarikan pragmatisme politik kecuali semata mata menjaga moral kuasa politik di ruang publik.
Masalahnya, jika Muhamadiyah hanya sibuk pada urusan urusan profesionalisme organisasinya dan jika NU hanya sibuk bagaimana membangun “political bargaining” dalam relasi negara – lalu kepada siapa umat menyandarkan diri ketika narasi narasi negara sepenuhnya dimenangkan oleh “para buzer” bayaran untuk melegitimasi kekuasaan politik?
Inilah problem kebangsaan kita saat ini, bukan Pancasila ideologi bangsa yang diganggu, bukan NKRI yang hendak “dicabik carik” teritorial lahiriyahnya tapi pelan pelan diruntuhkan moral bangsanya akibat negara dikelola “ugal ugalan”, aturan ditekuk tekuk disesuaikan kehendak nafsu kuasa politik , jauh dari prinsip keadilan moral publik.
Ke sanalah forum “Tanwir” Muhammadiyah di kota Palu, Sulawesi Tengah, ini digerakkan tanpa kehilangan fokus pada agenda agenda strategis organisasi besifat ke dalam (internal).
Selamat Tanwir dan milad Muhamiiyah ke 114, semoga kontributif menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah risalah kesemestaan yang dipikul Muhammadiyah dalam menapaki jalan peradaban bangsa.
Wassalam
Indramayu, 14 November 2026
—-
