Oleh : Wari Wicatman
Dewan Redaksi Jayanews.com
Setiap kali kita mengisi bensin, belanja di minimarket, atau gajian dan melihat potongan di slip, kita sedang membayar pajak. Kita mungkin mengeluh. Tapi tanpa sadar, dari uang itulah jalan dibangun, sekolah berdiri, dan rumah sakit beroperasi.
Masalah negara kita bukan karena rakyatnya tidak membayar pajak. Masalahnya adalah, apa yang terjadi setelah uang itu masuk?
1. Pajak Adalah Janji, Bukan Sekadar Pungutan.
Pajak bukan upeti. Ia adalah akad sosial: rakyat titip uang, negara janji kelola dengan amanah.
Di negara maju, rakyat tidak keberatan pajaknya tinggi. Kenapa? Karena mereka melihat balikannya. Di Swedia, pajak tinggi dibayar dengan sekolah gratis dan rumah sakit gratis. Di Singapura, pajak dikelola seketat neraca perusahaan, sehingga tidak ada yang berani main-main.
Di Indonesia? Data Kementerian Keuangan menunjukkan rasio pajak kita masih di bawah 11%. Bukan karena rakyat tidak taat, tapi karena kebocoran, penghindaran pajak, dan pengelolaan yang belum transparan.
2. Andai Pajak Dikelola Jujur, Seperti Apa Negara Kita?
Mari berandai-andai secara jujur:
a. Pembangunan Tidak Perlu Berutang Terus.
Jika kebocoran pajak Rp 200-300 triliun per tahun bisa ditutup, kita tidak perlu menambah utang untuk membangun pelabuhan, jalan tol, atau irigasi desa. Pembangunan dibiayai dari uang kita sendiri. Itu namanya “mandiri “.
b. Pendidikan Tidak Lagi Mahal.
Jika 20% APBN yang katanya untuk pendidikan benar-benar sampai ke ruang kelas, bukan habis di rapat dan perjalanan dinas, maka sekolah di Indramayu kualitasnya bisa sama dengan sekolah di Jakarta. Tidak ada lagi anak putus sekolah karena biaya.
c. Desa Tidak Perlu Menunggu Belas Kasihan.
Pajak yang dikembalikan dalam bentuk Dana Desa yang diawasi ketat akan membuat Indramayu, dan daerah lain tidak perlu mengandalkan investor dari luar. Desa membangun sendiri, dengan tenaganya sendiri.
3. Akar Masalahnya Bukan di Rakyat, Tapi di Hati Pengelolanya.
Pajak rusak karena 3 penyakit:
1. Tidak Transparan.
Rakyat tidak tahu pajaknya dipakai untuk apa. Laporan APBN tebal, tapi tidak ada yang membacakannya dengan bahasa rakyat.
2. Tidak Adil.
Yang besar bisa nego, yang kecil dikejar-kejar. Pengusaha besar dapat tax amnesty, UMKM disegel karena telat lapor Rp 500 ribu.
3. Tidak Amanah.
Kasus korupsi pajak dan bea cukai selalu berulang. Setiap satu oknum bermain, kepercayaan jutaan rakyat yang bayar dengan jujur runtuh.
4. Solusinya: 3 Kunci Negara Maju.
Negara maju bukan karena rakyatnya lebih pintar. Tapi karena sistem pajaknya lebih jujur.
Pertama, Digital dan Terbuka. Semua orang bisa cek di HP: pajak saya dipakai untuk bangun jalan mana? Seperti cek resi paket.
Kedua, Adil dan Tegas. Kejar yang besar dulu, lindungi yang kecil. Jangan terbalik.
Ketiga, Kembalikan ke Rakyat. Tunjukkan bahwa bayar pajak itu keren. Karena jalan di depan rumahnya mulus, karena Puskesmasnya gratis.
Penutup: Pajak adalah Cermin.
Seorang ekonom pernah bilang: “Lihat bagaimana sebuah negara mengelola pajak, maka kau akan tahu masa depannya.”
Jika pajak dikelola dengan baik dan benar, kita tidak butuh lagi istilah “negara berkembang” selamanya. Kita akan menjadi negara maju, bukan karena bantuan asing, tapi karena keringat kita sendiri.
Karena pembangunan sejati bukan dibangun dari utang. Tapi dibangun dari kejujuran mengelola uang rakyat.**
Indramayu, 17 September 2026.
—–
