*Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Program MBG Sangat Tergantung Pada Sikap Bijak Hasil Evaluasi Pemerintah*
Oleh : Jacob Ereste
Penolakan MBG (Makan Gratis Bergizi) dari masyarakat bisa dipahami bukan penghinaan terhadap keinginan yang baik dan mulia dari pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi harus dimengerti setelah menjadi ancaman nyata — tak hanya bagi kesehatan mereka yang mengkonsumsinya — tapi juga telah menjadi ancaman cacat permanen dan kematian yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Karena itu, keriuhan penolakan hingga ancaman tindak perlawanan kekerasan terus bermunculan setelah keracunan setelah mengkonsumsi MBG menimbulkan berbagai masalah, termasuk para guru sekolah yang ikut mengkonsumsi makanan bergizi gratis itu yang terkesan terlalu dipaksakan. Kesan pemaksaan pelaksanaan program MBG ini jelas tampak dari rancangan awal program yang mengharuskan dilaksanakan dalam jumlah besar — minimal 2.000 hingga 3.000 porsi untuk setiap satuan pelaksana yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh UMKM atau koperasi desa yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, termasuk kantin sekolah yang sudah ada sebelumnya.
Program MBG yang dikelola oleh BGN (Badan Gizi Nasional) jelas tidak diorientasikan juga untuk pemberdayaan ekonomi mayarakat. Koperasi Desa Merah Putih saja — sebagai bagian dari badan usaha ekonomi yang juga hendak diluncurkan dengan persediaan dana yang sungguh fantastis tidak terlihat ada upaya untuk mensinergikan kedua badan usaha ekonomi tersebut untuk saling menopang dan memperkuat pelaksanaan program agar dapat terhindar dari kesan cuma sekedar untuk bagi-bagi kebahagiaan setelah kerja keras politik sebelumnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi gunjingan pada pekan terakhir ini sejak makin maraknya berita siswa penerima MBG yang disantap keracunan. Sorotan publik pun tidak luput mengenai unggahan terkait beredarnya surat perjanjian dengan Kepala Sekolah terkait dengan murid yang mengalami keracunan usai menyantap MBG. Surat Perjanjian yang meminta pihak sekolah tidak memberitakan atau menyebarkan informasi kasus keracunan siswa tersebut, beredar sejak Kamus, 10 September 2026 yang langsung viral melalui akun media sosial berbasis internet. Surat perjanjian yang ditujukan kepada pihak sekolah ini agar masalah anak-anak yang mengalami keracunan seusai menyantap MBG tidak disebar luaskan. Karena itu, keberadaan dari surat perjanjian itu perlu diklarifikasi kebenarannya, apakah sungguh terjadi lalu mengapa sampai terjadi.
Setidaknya, Ketua BGN perlu memberi kejelasan tentang kasus keracunan yang semakin marak terjadi agar tidak sampai menjadi masalah baru dalam masalah program pelaksanaan MBG yang telah menjadi pembicaraan publik semakin luas dan liar, supaya tidak sampai menambah masalah baru yang melilit BGN karena harus segera menyelesaikan masalah yang begitu banyak telah terjadi sebelumnya.
Mulai dari penutupan atau penghentian sementara unit kerja pelaksana MBG hingga berbagai kasus keracunan sebelumnya yang sudah mencapai 42 ribu orang sejak pelaksanaan MBG dilakukan. Sedangkan kasus keracunan akibat mengonsumsi MBG terus terjadi dengan penyelesaian yang harus transparan, agar penerimaan terhadap MBG dapat segera memulihkan kepercayaan warga masyarakat, sehingga gerakan penolakan terhadap MBG dapat segera dihentikan.
Tentu saja semua itu dari upaya yang signifikan dan serius melakukan perubahan cara dari teknis operasional pelaksanaan program BGN yang mampu membuktikan manfaatnya secara nyata dan meyakinkan tidak akan menimbulkan malapetaka berikutnya yang tengah diratapi warga masyarakat akibat dari buah hati mereka telah menjadi korban pekerjaan yang keliru dan salah, sehingga anak-anak menjadi korban.
Pengajuan kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaan program MBG, seperti yang diungkap Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan — meski sudah amat sangat terlambat, katena korban keracunan MBG telah mencapai 40 ribu lebih — perlu dibuktikan hasil evaluasinya yang menyeluruh untuk meyakinkan bahwa tidak lagi seorang pun akan menjadi korban sesuai menyantap MBG itu seperti peristiwa tragis yang sudah terjadi sebelumnya.
Upaya nyata pemerintah untuk membuktikan hasil evaluasi menyeluruh yang komprehensif tentang pelaksanaan MBG ini, jika sungguh program MBG tetap hendak diteruskan pelaksanaannya Setidaknya dengan cara begitu, sikap penolakan warga masyarakat yang telah mencapai titik puncak klimak bisa menjadi kemarahan yang tidak lagi mampu untuk dikendalikan. Karena itu sikap bijak pemerintah akan sangat menentukan cara penerimaan serta penyelesaian masalah yang sudah terlanjur terjadi sebelumnya.**
Banten, 11 September 2026
——-
