*Progresif Revolusioner Tak Hanya Sebatas Bongkar Pasang Kabinet dan Instansi Turunannya*
Oleh : Jacob Ereste
Bongkar pasang Kabinet Merah Putih hingga ke onderdil di bawahnya menandai suatu kesadaran untuk terus melakukan perbaikan, seperti pada kendaraan yang kurang pas hingga mengalami pemborosan atau bahkan bisa mencelakai para penumpang termasuk pengemudinya yang sangat mungkin tidak terlalu canggih atau cekatan ketika mengalami ganguan atau ancaman kecelakaan yang bisa membuat banyaknya korban dan kerugian yang tidak bisa diperkirakan nilainya.
Ibarat sepeda motor ya g bodol, Kabinet Merah Putih serta segenap perangkat pendukung serta turunannya seperti mesin tua yang juga harus diganti onderdilnya karena sudah tak layak pakai, lantaran terjebak pencitraan dari kesing semata, tanpa perduli pada sinyal dan kemampuan daya tahan dari battery yang memang lemah dan selalu perlu doping dalam waktu yang tidak lama.
Akibatnya, jadi pemborosan pada semua gerakan yang nyaris tidak imbang dengan pasukan dibanding dengan pengeluaran yang harus dibayar mahal. Seperti wacana penagihan pajak kepada masyarakat yang semakin menjadi tumpuan karena pemerintah belum juga mampu mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam bangsa Indonesia, urusan pajak yang semakin terasa jadi beban warga masyarakat akan ditagih dengan melibatkan Babinsa setempat. Padahal, tugas dan fungsi Babinsa yang ditempatkan di setiap Kecamatan adalah melakukan bimbingan untuk masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, bukan untuk ikut menagih — semacam insinuasi dan intimidasi — agar dalam kondisi apapun, rakyat semiskin apapun harus segera melunasi pajak yang dibebankan sebagai kewajiban untuk dipenuhi oleh rakyat.
Padahal, pada waktu belum lama berselang suara lantang setengah menghiba dari warga masyarakat untuk memperoleh keringanan pajak. Bahkan untuk pajak kepemilikan rumah dan lahan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan sebagainya segera dibebaskan agar bisa mengurangi beban rakyat miskin yang belum mampu diatasi seperti amanah Konstitusi kita, UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara, dan pemberantasan kebodohan harus segera dibuktikan.
Semua program pemerintah yang jelas untuk rakyat, pantas dan patut didukung, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, selama baik dan benar pelaksanaan dari program tersebut, tidak memberi peluang bagi siapapun untuk memperkaya diri sendiri dengan cara dan ragam korupsi yang semakin canggih dan piawai dilakukan, terorganisir dengan membentuk sindikat bayangan seperti yang terjadi sejak 10 tahun lalu yang menggerogoti negeri ini yang semakin parah kebobrokannya.
Jadi, tradisi atau bahkan budaya bongkar pasang seperti pekerjaan di bengkel kendaraan bermotor harus dipahami sebagai suatu kesadaran agar dapat tampil dan berfungsi lebih baik sebagai kendaraan yang normal — sekiranya tidak bisa lebih bagus mengungguli kendaraan para pembalap — yang patut meraih kemenangan setelah menyadari pula ketertinggalan yang terlalu banyak untuk disebutkan dibanding kemajuan terdepan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Sebab kita tak ingin terus menjadi bangsa yang terbelakang. Oleh karena itu, konsep dan tekat progresif revolusioner perlu dilibatkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Sebab kita tak ingin panggah dan takut berubah untuk membangun posisi dan kondisi yang lebih baik dari situasi hari ini yang terasa mencekam dan mencemaskan.**
Jagakarsa, 23 Juli 2026
——
