*Pelayanan Umum Untuk Fasilitas Publik Dari Pemerintah Masih Terkesan Setengah Hati*
Penulis : Jacob Ereste
Ibarat ban kendaraan yang sudah bocor keliling — tambalan keliling — memang akan lebih efektif dan efisien diganti sekalian dengan ban yang baru. Sebab geronjalan ban yang sudah penuh tambalan itu, persis seperti jalan di pinggir kota Jakarta — yang riap tambalan di sana-sini — hingga tidak memberi kenyamanan, bahkan sangat mengancam keselamatan bagi pengguna jalan. Sehingga, akibat bagi penganatar seorang Ibu yang sedang hamil untuk dirujuk ke rumah sakit, terburu melahirkan dalam perjalanan seperti yang tambal sulam disana-dini di Kota Tangerang. Padahal, Kota Tangerang tetangga dekat — jika tak bisa dikata kota satelit dari Jakarta — yang akan ikut membentuk watak masyarakat sekitarnya jadi terkesan sangat. Akibat harus bergelut di jalan raya yang sering macet karena banyak truk pengangkut tanah berseliweran bahkan acap parkir secara bergerombol di jalan raya yang ramai, seperti di sepanjang jalan Moh. Toha dan Suryadharma, Kota Tangerang.
Kritik keras terhadap pemeliharaan fasilitas umum di Kota Tangerang, seakan tidak bisa diselaraskan dengan kemegahan jalan di Ibu Kota Jakarta. Kendati sejak awal tahun 2026 tampak sejumlah proyek yang tengah dilakukan dengan mengeruk sebagian jalan di sejumlah tempat Ibu Kota, hingga sepanjang jalan Daan Mogot yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan jalan. Sorotan terhadap sejumlah fasilitas umum di Kota Tangerang hingga ke ujung Plosok seperti ke arah Kronjo dari Kota Tangerang, sungguh memprihatinkan karena sudah berulang kali disampai oleh warga masyarakat sekitarnya yang merasa tidak nyaman — bahkan rawan terjadi kecelakaan seperti yang sudah sering terjadi, namun tetap belum juga mendapat perhatian untuk diperbaiki. Termasuk lampu penerangan jalan seperti memberi peluang untuk mereka yang hendak melakukan kejahatan dan pembegalan yang semakin marak terjadi di berbagai tempat.
Artinya, semangat membangun dengan cara tambal-sulam ini, terkesan seperti pelayanan setengah hati, tidak ikhlas dan tulus untuk memberi kenyamanan terhadap warga masyarakat yang berhak menerima pelayanan tebaik, tidak setengah hati, sebab dana APBN yang ada diperoleh dari tetesan keringat rakyat. Karena itu perlakuan serupa itu ganjarannya adalah dosa, lantaran tidak memberikan pelayanan yang maksimal sebagaimana amanah yang harus dan wajib dijalankan dengan sepenuh hati. Jika tidak, makna dan esensi dari pengabdian yang diemban sebagai aparatur negara tidak amanah — karena mengingkari etos kerja untuk melayani, mengayomi dan melindungi — agar warga masyarakat bisa hidup sejahtera dan berbahagia.
Cara kerja tambal-sulam seperti ban kendaraan yang sudah bocor keliling ini — patut untuk diteriakkan lebih heroik — progresif revolusioner — seperti yang sudah berulang kali diteriakkan oleh mahasiswa ketika melakukan aksi dan unjuk rasa. Tapi nasib mahasiswa Indonesia pun setali tiga uang dengan apa yang dialami rakyat kebanyakan. Suaranya mahasiswa yang sudah melakukan aksi dan unjuk rasa itu tidak cuma tidak didengar, tapi mungkin sudah sudah dianggap kentut yang mengganggu rasa nyaman duduk manis melobby sana-sani untuk mendapat jatah dari proyek hasil perselingkuhan yang dilakukan.
Teriakan mahasiswa maupun aktivis pergerakan di Indonesia yang acap melontarkan kalimat “progresif revolusioner” patut dipahami sebagai keinginan dilakukan perubahan secara mendasar untuk melakukan perbaikan — supaya tidak dipiuhkan seperti upaya untuk menumbangkan rezim yang patut mendapat dukungan untuk memajukan kepentingan umum. Bukan untuk kelompok yang telah menjadi agenda penting saat reformasi tahun 1998, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang kembali dipraktekkan dalam bentuk ngentit duit negara secara berjamaah tanpa rasa malu dan rela mengorbankan reputasi yang sudah dibangun, hingga pangkat dan gelar maupun jabatan yang sangat terhormat mau dikorbankan hanya demi untuk sekejap menjadi kaya raya.
Begitulah dugaan buruk dari pelayanan yang tidak maksimal dilakukan untuk membangun dan merawat fasilitas publik di sekeliling kita, sehingga dengan cara memperbaiki fasilitas umum yang tambal-sulam itu ada semacam maksud yang jelek untuk terus menerus menjadikan obyek yang ditambal sulam itu terus berkesinambungan bisa mengucurkan dana yang dari pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan penghematan, besar dan jejas manfaatnya untuk dinikmati bersama dengan penuh rasa senang dan bahagia, meski kondisi ekonomi tak kunjung membaik, terus mencekik rakyat.
Pembangunan yang setengah hati yang dirasakan oleh rakyat yang lebih nyata adalah seperti subsidi bahan bakar solar untuk nelayan yang hingga tidak melaut. Sebab subsidi BBM itu sendiri jelas tidak dilakukan pengawasan yang serius. Sehingga patut diduga ada permainan antara petugas dengan para mafia yang juga sudah terjangkit demam untuk ikut mendadak seperti para koruptor yang terus bermunculan dari berbagai sektor, tidak kecuali dari wilayah keagamaan yang tidak lagi dianggap sakral. Dan kasus dana ibadah haji pun, terkesan sedang dinegosiasikan, lantaran sampai sekarang tak jelas penyelesaiannya.
Jadi kesan dari penegakan hukum yang setengah hati pun bagian dari keluh kesah rakyat yang tidak lagi bisa berharap kepada wakilnya di Senayan. Karena itu, puja dan puji warga masyarakat terhadap institusi Polri yang sudah kembali memperoleh kepercayaan publik — seperti yang dilaporkan Litbang Kompas memperoleh ponten 80 persen lebih kepercayaan dari publik — patut untuk terus dijaga bahkan idealnya terus ditingkatkan — tak hanya untuk sesaat seperti yang sudah terkesan baik dan bagus dari capaian, sejak terpuruk jatuh pada Agustus 2025, hingga double tim reformasi Polri sempat dibuat, meski warga masyarakat merasa tidak pernah diajak memberikan pendapat maupun saran.
Dalam sanepo seorang kawan penyair, pelayanan umum untuk fasiltas publik yang dilakukan pemerintah masih terkesan setengah hati, katanya seperti berita tentang banjir di jalan layang Pesing Daan Mogot dan jalan layang Roxi pada hari Kamis, 25 Juni 2026 yang cuma mengganggu pengguna jalan layang itu, tapi mengganggu akal sehat, seperti tidak normal.**
Pecenongan, 2 Juni 2026
——-
