KH. Syairozi Bilal Ketua MUI Indramayu Terpilih, Dari Khadimul Ummah Hingga Shodiqul Hukumah


KH. SYAIROZI BILAL KETUA MUI INDRAMAYU TERPILIH, DARI KHADIMUL UMMAH HINGGA SHODIQUL HUKUMAH


Oleh : H. Adlan Daie.
Analis politik dan sosial keagamaan


Terpilihnya KH Syairozi Bilal sebagai ketua MUI kab Indramayu periode 2025 – 2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) kab Indramayu (Senin, 29/12/2025) di Ballroom Trisula Hotel, indramayu – tepat.

Tepat dan bahkan “credensial”, yakni lebih dari sekedar layak dibaca dari rekam jejak sanad keilmuannya, legacy sosialnya dan kepak sayap ketokohannya dalam interaksi pergaulan sosial keagamaan.

Pertama, meminjam teori antropologi politik Dr. Zamakhsyari Dhadir, penulis buku “Tradisi Pesantren” (1982) perspektif penulis meletakkan terpilihnya KH Syairozi Bilal sebagai ketua MUI indramayu bukan sekedar tentang “person” tapi tentang meneguhkan MUI dalam mindset dan cara pandang keagamaan pesantren.

Beliau alumni Lirboyo (1980), pesantren jangkar kultural NU, kuat dalam sanad keilmuan keagamaan yang “tawashut” dan moderat, bahkan Gus Dur dalam tulisannya di majalah “Tempo” (14/11/ 1980) menyebut Lirboyo pesantren “inklusif” dan “kenyal” secara budaya dalam keragaman lintas ormas.

Kedua, KH. Syairozi Bilal sangat panjang berkiprah sebagai “Khadimul Ummah”, memilih jalan sebagai pelayan umat dengan mendirikan dan mengasuh pesantren Tahfidzul Qur’an Darul Falah Kepolo Singaraja, Indramayu dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Raudlatul Muta’allimin.

Dua institusi.sosial keagamaan inilah yang membentuk trust dan kepercayaan publik atas kredibilitas dan kompetensinya di bidang keagamaan bahwa kiprahnya sebagai “Khodimul Ummah” adalah “moral call”, sebuah keterpanggilan moral jalan pengabdian kepada umat.

Ketiga, KH. Syairozi Bilal adalah ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) periode 2023 – 2025. Inilah forum di mana beliau berperan sebagai “Shadiqul Hukumah” yakni mitra pemerintah dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama sebagai substitusi penting harmoni bangsa dan stabilitas sosial.

Tiga variabel di atas itulah, yakni rekam jejak keterpautan sanad keilmuan, ketokohan dan pengalaman interaksi sosial lintas ormas yang meletakkan KH Syairozi Bilal dalam posisi “credensial”, lebih dari sekedar layak mendapat mandat sebagai ketua MUI kab Indramayu.

MUI adalah wadah berhimpun keragaman representasi ormas ormas Islam di indonesia secara historis tidak lepas dari sejarah berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI, 1937 – era Hindia Belanda) akomudasi atas realitas sosial bangsa Indonesia mayoritas mutlak beragama Islam.

Di era Orde Baru meskipun MUI dibentuk atas prakarsa dan dibiayai pemerintah keduanya tidak selalu berjalan linier melainkan dalam relasi “pasang surut” dalam beberapa isu dan kebijakan pemerintah. MUI minimal memiliki tiga peran dan misi dalam konstruksi keislaman dan kebangsaan.

Yaitu, “Himayatul ummah”, melindungi umat dari praktek kehidupan sosial yang dilarang dalam Islam, “khadimul ummah”, pelayan umat dan “shadiqul hukumah, mitra pemerintah, turut mengarahkan pemerintah berkenaan dengan aspek keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meletakkan MUI dalam tiga peran di atas tentu tidak sederhana aktualisasinya di ruang publik dalam konteks relasi kerja bersifat prinsip, strategis, taktis dan pragmatis.

Keempat relasi tersebut sama pentingnya dalam derajat “kekhususan situasional’, di tengah fenomena disrupsi sosial dalam bingkai ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Relasi “pragmatis” di sini bukan pragmatisme politik bersifat “deal deal” untuk melegitimasi kebijakan pemerintah secara oportunistik melainkan relasi kebermanfaatan MUI dalam pemberdayaan umat dalam relasi dengan pemerintah maupun instansi lain.

Menguatkan relasi kerja sama strategis, taktis dan pragmatis bagi MUI Indramayu dengan institusi pemerintah, kalangan swasta dan dunia usaha. akan mempersempit ruang bertumbuhnya benih “radikalisme” dan “intoleransi” sosial yang selama ini menjadi ancaman “laten” harmoni kebangsaan.

Dengan kata lain, proteksi sosial dari bertumbuhnya benih “radikalisme” dan “intoleransi” saat ini dalam konstruksi sosiologi politik tidak bisa hanya dihadapi oleh kekuatan narasi tunggal keagamaan tapi berkelindan dengan solusi problem sosial lainnya.

Inilah track khidmat MUI Indramayu, sebuah peran dan misi bagi penuntun ruang keagamaan yang membasis secara kultural dalam ikhtiar meneguhkan harmoni sosial dalam konstruksi politik kebangsaan.

Selamat kepada KH Syairozi Bilal. Pengabdian maksimal tidak akan mengkhianati hasil secara optimal.***

Indramayu, 30 Desember 2025

Wassalam.
——–

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!