Dera Dan Derita Rakyat Terdampak Bencana Akibat Ulah Kerakusan Manusia Harus Disikapi Lebih Bijak Dan Manusiawi
Penulis : Jacob Ereste
Wartawan Lepas
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mencatat pemegang rekor Kepala Negara Indonesia yang paling banyak memberikan konsesi lahan kepada pengusaha dan korporasi melalui Jurnal “Indonesia Tanah Air Siapa” adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun berkuasa seluas 55 juta hektar. Sedangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun telah memberikan konsesi lahan kepada pengusaha atau korporasi seluas 78,6 juta hektar. Artinya, bila SBY bisa berkuasa seperti Soeharto — selama 32 tahun — setidaknya dia bisa mengobral konsesi itu tiga kali lipat dari jumlah yang sudah dia bagikan itu seluas 3 X 55 juta hektar, sehingga bisa mencapai165 juta hektar.
Pemberian konsesi lahan yang dilakukan secara ugal-ugalan inilah yang dituding menjadi penyebab utama dari bencana akibat ulah keserakahan manusia, termasuk pihak yang memberi konsesi karena telah mendapatkan imbalan yang berlimpah maupun dari pihak penerima konsesi lahan itu yang mulai bisa menggunduli hutan dengan menjual kayu yang mereka peroleh secara gratisan karena memiliki hak guna usaha lahan baik untuk usaha perkebunan kelapa sawit maupun beragam izin pertambangan.
Untuk mengangkut kayu gelondongan itu secara murah dan gratisan dari hutan, mereka mm memanfaatkan transportasi aliran sungai yang ada, hingga meledak saat di musim penghujan karena hutan telah gundul dan tidak mampu menahan arus deras air yang tumpah ruah je sungai hingga menggelontorkan kayu-kayu yang dihanyutkan melalui sungai yang juga sudah tidak lagi mampu mengatur deras alirannya secara tertib hingga melabrak lahan pertanian, tambak, kebun hingga perkampungan penduduk hingga rata menjadi hamparan lumpur yang menenggelamkan hewan ternak serta sanak saudara mereka yang menjadi korban.
Lalu siapakah yang paling bertanggung jawab atas bencana akibat ulah keserakahan manusia ini ?
Adakah pengusutan terhadap aparat pemerintah yang mengobral konsesi lahan hingga pihak pengusaha yang cuma mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa perduli untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak mekanisme penyembuhan alamiahnya seperti sunnatullah yabg tidak terbantah itu ?
Agaknya, atas dasar itulah jagat raya menegur bumi dari langit dengan angin topan, lalu karena masih diabaikan datanglah api yang disebut Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sudah berulang kali membuat panik dan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Tapi toh, tetap kembali berulang, karena para pengusaha pembuka hutan hanya ingin mengeluarkan dana seminimal mungkin dengan cara pintas membakar sisa hutan yang ditebang itu dengan cara yang murah, yaitu membakar sisa-sisa sampah yang tidak mampu mereka olah.
Pada akhirnya, langit pun perlu menegur dengan menurunkan hujan yang belum mampu dikendalikan oleh keahlian manusia, sehingga banjir bandang seakan sedang tengah pencuci bumi di berbagai daerah dan tempat. Realitas dari bencana akibat dari ulah keserakahan manusia ini membuat pemerintah kelimpungan. Panik, sehingga bimbang dan ragu untuk menerima bantuan dari berbagai negara tetangga atas dasar kemanusiaan. Namun toh, unsur politik dan beragam bentuk dari pertimbangan lain telah menjadi penghambat bantuan untuk dan atas nama kemanusiaan.
Atas dasar konses yang diobral secara ugal-ugalan untuk lahan perkebunan dan pertambangan inilah sejumlah nama pemilik usaha PT. Kuani Hutan Lestari seluas 53.083 hektar di Kabupaten Kutai Timur banyak menjadi sorotan. Juga PT. Belantara Pusaka penguasa lahan sekitar 15.610 hektar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. PT. Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang tambang batubara, perkebunan seluas 4. 793 hektar juga di Berau.
Demikian juga untuk sejumlah perusahaan PT. Delima Makmur. PT. Perundingan Putra Persada. PT. Socfindo. PT. Perkebunan Lembah Bhakti I dan PT. Perkebunan Lembah Bhakti II. PT. Singkil Sejahtera hingga PT. Flira Agung dan PT. Asdal Primakestari. Seperti PT. Toba Pulp Lestari, PTPN III dan seterusnya tengah menjadi sorotan publik terkait dengan bencana yang telah meluluh-lantakkan sejumlah daerah dan perkampungan penduduk yang pasti akan semakin menderita. Karena itu, perhatian dan bantuan yang lebih nyata sangat diperlukan demi kelangsungan hidup selanjutnya dari mereka yang tetap gigih bertahan. Meski pernyataan resmi bantuan dari pemerintah Indonesia baru dimaklumatkan beberapa pekan kemudian, setelah rakyat terdampak bencana akibat ulah kerakusan manusia, sudah letih dan lelah untuk tetap bertahan dari dera bencana yang maha dahsyat itu.**
Banten, 27 Desember 2025
——-
