Konflik Ambon dan Strategi Perdamaian: Dari Laskar Jihad hingga Diaspora Maluku di Belanda
Laporan Langsung Kontributor Khusus Jaya -News.Com
JAKARTA-JAYA NEWS.COM – Tulisan ini merupakan seri kedua dari tiga tulisan tentang pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025. Pada tulisan kedua,memaparkan orasi ilmiah yaang disampaikan Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd. M.Si yang membawakan tema Resolusi Konflik Ambon tahun 1999-2022 sebagai Pelajaran yang Berharga dalam Menjaga Perdamaian di Indonesia.
1. Konflik Ambon: Bukan Letupan Spontan, Melainkan Rekayasa Berlapis
Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta menjadi saksi sejarah ketika Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd. M.Si dikukuhkan sebagai guru besar. Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Abdul Haris menyoroti bagaimana konflik itu bukan sekadar tragedi sektarian, tetapi bagian dari dinamika geopolitik dan sosial yang kompleks, yang justru melahirkan pelajaran penting bagi studi resolusi konflik di Indonesia.
Studi resolusi konflik, kata Prof. Abdul Haris, telah menjadi bidang akademik tersendiri pasca Perang Dingin. Perkembangannya di dunia dimulai sejak 1950-an dan 1960-an, saat ancaman nuklir dan konflik antarnegara adidaya mengguncang stabilitas global. Di Indonesia sendiri, perhatian serius terhadap bidang ini muncul pasca Reformasi 1998, ketika konflik vertikal dan horizontal merebak dari Aceh hingga Papua.
“Indonesia sebagai negara multi-etnis, agama, dan budaya adalah laboratorium hidup untuk studi perdamaian dan konflik,” jelasnya. Tak heran jika Universitas Gadjah Mada mendirikan Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik pada 2021—yang pertama di Asia Tenggara—disusul oleh Universitas Pertahanan dengan program serupa.
Era Orde Baru yang dikenal represif mampu menjaga stabilitas melalui pendekatan keamanan yang kuat, salah satunya lewat program Repelita. Namun, transisi menuju reformasi membuka ruang eskalasi konflik, termasuk tragedi Ambon 1999 yang sempat diprediksi oleh banyak pihak akan menjadi domino effect: setelah Timor-Timur lepas, disusul Ambon, Aceh, Papua, hingga akhirnya Indonesia bubar.
Ambon, kota multikultural dengan akar kekerabatan kuat, tiba-tiba terseret dalam konflik berdarah. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya pemicu konflik ini? Bagi Prof. Abdul Haris, jawabannya terletak pada faktor struktural, kultural, serta tindakan-tindakan politik yang mengakar.
2. Membedah Strategi Penyelesaian Konflik: Dari Malino II hingga Diplomasi Diaspora
Orasi ini bukan hanya hasil pemikiran konseptual, melainkan buah riset panjang dan kolaboratif sejak tahun 2012 antara Universitas Pattimura dan Dewan Ketahanan Nasional. Tim riset mewawancarai para raja negeri, tokoh agama, akademisi, hingga aktor utama seperti Panglima Laskar Jihad, Zafar Umar Talib, yang punya pengalaman bertempur di Afghanistan melawan Rusia.
Riset tak hanya berfokus di dalam negeri. Pada 2016, dengan dukungan Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono dan Duta Besar RI untuk Belanda, Igusti Agung Wesaka Puja, tim mewawancarai diaspora eks-Kenil Maluku di Den Haag, Belanda. Generasi kedua dan ketiga diaspora ini banyak yang kini menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Meskipun seringkali distigma sebagai pendukung Republik Maluku Selatan (RMS), wawancara membuktikan bahwa mereka justru bersimpati terhadap tragedi kemanusiaan di Ambon dan berharap pemerintah lebih adil dalam membangun Maluku.
Penyelesaian konflik Ambon sendiri dilakukan secara holistik: melibatkan pendekatan keamanan, dialog, hukum, dan rehabilitasi. Salah satu pilar kuatnya adalah peran intelijen. Namun, banyak pihak menilai bahwa pada 19 Januari 1999, TNI dan Polri gagal melakukan deteksi dini.
Pandangan ini dibantah oleh tokoh intelijen nasional, Letjen (Purn) Abdullah Hendropriyono. Dalam bukunya Filsafat Intelijen, Hendropriyono menegaskan bahwa sistem intelijen Orde Baru memiliki karakteristik berbeda dengan era reformasi. Di masa Soeharto, keputusan bisa diambil cepat dan terpusat. Bahkan, dalam kasus “Petrus”, Presiden Soeharto secara terang mengaku bertanggung jawab. Bandingkan dengan era reformasi, di mana pengguna intelijen kerap ‘cuci tangan’, seperti dalam kasus Munir dan Policarpus.
Fakta menarik lainnya: selama konflik, pemerintah sebenarnya membuka camp -camp TNI dan Polri untuk menampung lebih dari 30 ribu pengungsi, namun kontribusi ini kerap luput dari pengamatan LSM HAM di Indonesia.
3. Pela Gandong dan Generasi Baru Maluku: Jembatan Perdamaian Masa Depan
Upaya meredam konflik tak berhenti pada pendekatan keamanan. Pemerintah juga menggalang dialog antara kelompok yang berkonflik. Jenderal Wiranto menugaskan 19 perwira Maluku untuk “pulang kampung”, berdialog langsung dengan masyarakat. Presiden BJ Habibie turut mengirimkan menteri ke Ambon, meski ia gagal menghentikan konflik, namun sukses menyelenggarakan Pemilu 1999 secara damai.
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun membuka pintu bagi akademisi dan ulama untuk menyuarakan pandangan tentang konflik Maluku. Dari hasil wawancara dengan anggota Laskar Jihad, terungkap bahwa mereka merasa terpanggil karena pemerintah dianggap gagal melindungi umat Islam di Ambon, serta ingin menjaga NKRI dari ancaman separatisme RMS.
Namun, narasi ini dilengkapi dengan sudut pandang diaspora Maluku di Belanda. Mereka mempertanyakan mengapa Maluku yang kaya sumber daya alam justru tertinggal dalam pembangunan sumber daya manusia. Padahal, sejarah mencatat bahwa banyak tokoh penting Indonesia berasal dari Maluku, seperti Siotesi (Bapak Nuklir Indonesia) dan Laksamana Madya Yohane Lewena (Bapak Puskesmas Indonesia). Pendidikan dasar di Ambon dan Saparua di era kolonial merupakan salah satu yang terbaik, hingga melahirkan lulusan berkualitas ke Eropa.
Salah satu warisan budaya penting dari Ambon yang menjadi simbol perdamaian adalah Pela Gandong. Ikatan persaudaraan antara negeri adat berbeda agama ini menolak praktik kawin silang dan justru mengokohkan kewajiban saling menjaga rumah ibadah masing-masing. Nilai-nilai inilah yang menjadi akar kuat perdamaian sejati.
Perjanjian Malino II yang ditandatangani 12 Februari 2002 menjadi tonggak penting. Pemerintah membuka ruang dialog antara komunitas Islam dan Kristen, melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Membangun kembali rasa percaya antar-kelompok bukan pekerjaan mudah, tapi itu adalah satu-satunya jalan menuju damai yang abadi.
Epilog: Damai Itu Pilihan, Bukan Kebetulan
Sebagai penutup orasinya, Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon menyampaikan pantun yang dititipkan oleh Alumni Duta UNJ :
Sebarkan damai, jangan amarah
Demi harmoni dalam satu rasa
Konflik bukan pemecah
Jadikan itu sebagai pemersatu bangsa
Beliau juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas pencapaian akademiknya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Rektor Universitas Negeri Jakarta, para anggota Senat, serta seluruh civitas akademika yang telah memberi kepercayaan dan dukungan.
Orasi ini menjadi bukan hanya jejak akademik, tapi juga seruan moral bahwa perdamaian adalah kerja kolektif, berlapis-lapis, dan memerlukan keberanian untuk berdialog, jujur membaca sejarah, serta memanusiakan yang berbeda.**
Ali Aminulloh
Kontributor Khusus
—
