INDRAMAYU-JAYANEWS.COM – Kuasa hukum Wakil Bupati Indramayu, Ruslandi, SH, akhirnya buka suara terkait penetapan kliennya, H. Syaifudin, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Dalam keterangan kepada awak media, Jumat 20 November 2026, Ruslandi mengaku baru seminggu lalu menerima surat kuasa dari Syaifudin untuk melakukan pendampingan dan pembelaan hukum.
“Ya jadi memang seminggu yang lalu saya diberikan kuasa oleh Pak Haji Syaifudin, yang mana kita ketahui Pak Haji Syaifudin adalah Wakil Bupati Indramayu yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” ujar Ruslandi.
Ia menyebut, pihaknya saat ini masih mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan informasi yang diperlukan untuk upaya pembelaan. Termasuk mempelajari pasal yang disangkakan, serta mengukur sejauh mana peran kliennya dalam perkara tersebut.
“Kami masih menganalisa, mempelajari hal-hal yang disangkakan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Kejati Jawa Barat, dan bagaimana nanti proses-proses yang akan dilalui juga akan kami monitor,” katanya.
Tanggapi Aksi Desakan Mundur
Ruslandi juga menanggapi aksi unjuk rasa yang belakangan muncul di Indramayu, yang mendesak Wakil Bupati untuk segera mundur dari jabatannya.
Ia mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya penyampaian pendapat di muka umum sebagai bentuk kebebasan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak melakukan hasutan.
“Unjuk rasa itu adalah suatu kebebasan demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum untuk suatu himbauan atau desakan moril sosial. Namun hendaknya dilakukan cara-cara yang tertib, yang baik, tidak melakukan hasutan kepada masyarakat Indramayu,” ujarnya.
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati adalah simbol daerah yang dihasilkan dari produk demokrasi dan pilihan rakyat, sehingga harus dihormati. Ia meminta semua pihak menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Soal Aturan Pemberhentian
Terkait desakan mundur, Ruslandi menjelaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menegaskan, dugaan perbuatan yang disangkakan kepada Syaifudin terjadi saat kliennya masih menjabat sebagai Ketua DPRD, bukan saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Sehingga menurutnya, tidak ada korelasi langsung untuk mundur dari jabatan Wakil Bupati.
“Dalam hal ini kesalahan Pak Syaifudin itu pada saat menjadi Ketua DPRD, jadi bukan pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Jadi apa korelasinya terhadap posisi dia sebagai Wakil Bupati,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pemberhentian sementara baru akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika statusnya sudah menjadi terdakwa dan terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Bukan saat masih berstatus tersangka.
“Jadi tidak ada celah hukum untuk meninggalkan posisi beliau sebagai Wakil Bupati Indramayu. Nanti itu tidak mundur, pemberhentian itu akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika status dirinya sudah menjadi terdakwa,” tegas Ruslandi.
Ia menambahkan, pemberhentian tetap baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, termasuk jika masih ada upaya banding dan kasasi.
Hingga berita ini dibuat, proses hukum terhadap Wakil Bupati Indramayu masih berjalan di Kejati Jawa Barat. Pihak kuasa hukum meminta masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah, dan membiarkan perkara dibuktikan di persidangan.
Bakhrudin
—-
![]()
