Lucky Hakim Buka Suara soal Wakil Bupati Indramayu Syaefudin

Lucky Hakim Buka Suara soal Wakil Bupati Indramayu Syaefudin

INDRAMAYU-JAYANEWS.COM – Desakan agar Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD senilai Rp18,7 miliar mendapat tanggapan dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Lucky menegaskan, pemberhentian sementara seorang wakil bupati yang tersandung perkara hukum tidak bisa dilakukan secara langsung.

Ada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi sebelum proses pemberhentian dijalankan. Menurut Lucky, selama status hukum Syaefudin masih sebagai tersangka dan belum menjadi terdakwa, hak serta fasilitas yang melekat pada jabatan Wakil Bupati Indramayu masih berlaku sesuai ketentuan. “Kami memahami kegundahan masyarakat. Tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan,” kata Lucky, Jumat 20 November 2026. Ia menjelaskan, pemberhentian sementara terhadap Syaefudin baru dapat diproses apabila perkara yang menjeratnya telah memasuki tahap persidangan dan status hukumnya berubah menjadi terdakwa.

Dalam kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memproses pemberhentian sementara sesuai mekanisme yang berlaku. Hak dan fasilitas jabatan yang melekat juga akan dihentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lucky menegaskan, kewenangan pemberhentian Wakil Bupati Indramayu bukan sepenuhnya berada di tangan bupati. Prosesnya harus mengikuti mekanisme pemerintahan yang melibatkan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

Pernyataan Lucky tersebut muncul di tengah meningkatnya desakan masyarakat agar Syaefudin mundur dari jabatannya. Sebelumnya, sekitar 300 orang yang tergabung dalam Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) menggelar demonstrasi di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk meminta Syaefudin mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD.

Aksi demonstrasi itu juga menjadi perhatian setelah massa melemparkan ratusan bangkai tikus ke halaman rumah dinas Wakil Bupati Indramayu. Koordinator aksi, Wendi, menyebut demonstrasi tersebut merupakan bentuk kemarahan masyarakat terhadap dugaan korupsi yang dinilai telah mencederai kepercayaan publik. Massa menilai pejabat publik yang terseret perkara korupsi perlu menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat, salah satunya dengan mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan.

Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp18,7 Miliar Kasus yang menyeret nama Syaefudin berkaitan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022-2025. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebelumnya telah menahan dua dari tiga tersangka dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan, perkara dugaan korupsi tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18,7 miliar. Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat Indramayu karena melibatkan pejabat yang sebelumnya memiliki posisi strategis di lingkungan DPRD Kabupaten Indramayu. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, desakan publik agar Syaefudin mundur terus mengemuka.

Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan bahwa proses pemberhentian harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Bakhrudin
—–

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!