Oleh:
*Masduki Duryat*
(Rektor Institut Studi Islam Al-Amin Indramayu dan Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
Terbitnya buku _Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam_ karya Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas menarik perhatian bukan hanya karena isinya, tetapi terutama karena konteks politik ketika ia hadir. Buku ini dilengkapi prolog H. Ahmad Muzani, epilog Prof. Dr. KH. Asep Saifudin Chalim, MA., serta tulisan sejumlah tokoh seperti Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc., dan lainnya. Penerbitannya sendiri bukan sekadar biografi politik, melainkan upaya membaca kepemimpinan Prabowo melalui perspektif nilai-nilai Islam. (Gramedia)
Penulis menjelaskan bahwa buku ini bukan hendak menciptakan “mazhab Prabowo” atau Islam baru. Itu tentu perlu dihormati. Namun dalam politik, niat penulis bukan satu-satunya makna sebuah teks. Judul, momentum, siapa yang berbicara, siapa yang dikutip, dan bagaimana seorang tokoh dikonstruksi di ruang publik juga merupakan bagian dari pesan politik.
Maka pertanyaan yang lebih menarik bukan: _Apakah buku ini kampanye?_ Pertanyaannya adalah: mengapa keberislaman Prabowo perlu dinarasikan secara sistematis pada saat kecemasan elektoral mulai muncul?
*Dari Keislaman Personal ke Legitimasi Politik*
Inilah titik yang membuat buku tersebut layak dibaca lebih kritis. Ketika seorang pemimpin politik dibaca melalui kategori Islam, yang sedang diproduksi bukan hanya pengetahuan mengenai agama sang pemimpin, tetapi juga modal legitimasi moral.
Islam memiliki posisi sangat kuat dalam imajinasi politik Indonesia. Karena itu, simbol, kedekatan dengan ulama, pesantren, organisasi Islam, dan artikulasi kesalehan memiliki nilai politik yang tidak kecil.
Prabowo sendiri dalam beberapa tahun terakhir semakin intens hadir dalam ruang-ruang NU. Pada Harlah ke-102 NU, Februari 2025, ia mengaku merasa memperoleh “aura kesejukan” dari warga Nahdliyin. Pada 2026 ia kembali menegaskan kedekatan emosionalnya dengan NU dan menyebut selalu merasa nyaman berada di tengah warga Nahdliyin. (Presiden RI)
Semua itu belum cukup untuk menyimpulkan adanya strategi elektoral. Tetapi secara politik komunikasi, rangkaian tersebut jelas menghasilkan sesuatu: _repositioning_ identitas.
*Ketika Angka Mulai Mengganggu Kenyamanan Kekuasaan*
Konteksnya menjadi lebih menarik ketika angka survei dimasukkan. Survei Tempo Data Science pada 31 Juli–11 Agustus 2026 menempatkan Dedi Mulyadi pada elektabilitas 41 persen, sementara Prabowo 15 persen. Dalam survei tersebut, Dedi juga memperoleh tingkat kesan positif sekitar 90 persen. Bahkan dibandingkan Desember 2025, ketika Prabowo masih berada pada angka 48 persen, penurunannya terlihat sangat tajam. (IDN Times)
Tentu survei bukan kitab suci politik. Angka elektabilitas dapat berubah, metodologi berbeda, dan Pemilu 2029 masih jauh. Tetapi arah perubahan persepsi publik tetap layak dibaca sebagai sinyal.
Di sinilah istilah “kecemasan elektoral” menjadi relevan. Ia bukan berarti Prabowo sedang panik atau pasti kehilangan peluang. Kecemasan elektoral lebih tepat dipahami sebagai kesadaran elite bahwa kemenangan masa lalu tidak otomatis menjadi modal kemenangan masa depan.
*Umat Bukan Sekadar Electoral Market*
Maka, ketika agama mulai mendapatkan porsi lebih besar dalam konstruksi citra seorang pemimpin, publik berhak bertanya: apakah Islam sedang menjadi etika kekuasaan atau sedang diposisikan sebagai pasar elektoral?
Pertanyaan ini bukan sinisme terhadap Islam. Justru sebaliknya, ia lahir dari penghormatan terhadap Islam.
Sebab jika Islam hanya digunakan sebagai identitas politik, umat akan direduksi menjadi _electoral market._ Kiai menjadi _endorser,_ pesantren menjadi basis mobilisasi, dan simbol keagamaan menjadi perangkat _political branding._
Padahal Islam memiliki tradisi kritik kekuasaan yang sangat kuat. Al-Qur’an menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental (QS. al-Ma’idah: 8), sementara amanah dan keadilan merupakan fondasi pemerintahan (QS. al-Nisa’: 58).
Karena itu, keberislaman seorang pemimpin semestinya diuji oleh akibat kekuasaannya, bukan semata oleh kedekatannya dengan simbol-simbol keagamaan.
*Dari Money Politics ke Technopopulism*
Di sinilah fenomena politik baru menjadi penting. Pemilih hari ini tidak selalu dapat dijelaskan dengan teori politik uang. Mereka semakin dipengaruhi oleh kombinasi antara emosi kerakyatan, performa pemerintahan, teknologi digital, personalisasi pemimpin, dan persepsi tentang kemampuan menyelesaikan masalah.
Bickerton dan Invernizzi Accetti menyebut perkembangan ini sebagai _technopopulism_: logika kompetisi elektoral yang menggabungkan klaim kedekatan dengan “rakyat” dan klaim kompetensi teknokratis (Bickerton & Invernizzi Accetti, 2021). (OUP Academic)
Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut menjelaskan mengapa seorang kandidat dapat memperoleh perhatian bukan semata karena partai, uang, atau mesin politik, tetapi karena kemampuannya membangun persepsi bahwa ia bekerja, hadir, berbicara seperti rakyat, dan memahami problem sehari-hari rakyat.
Politik kemudian berubah: yang dijual bukan hanya ideologi, tetapi pengalaman.
*Dari “Paradoks Indonesia” ke Paradoks Prabowo*
Menariknya, Prabowo sendiri pernah menulis _Paradoks Indonesia dan Solusinya_ (2022). Buku tersebut mengangkat paradoks Indonesia sebagai negeri yang kaya sumber daya tetapi masih menghadapi kemiskinan dan ketertinggalan, serta menawarkan kedaulatan ekonomi dan demokrasi rakyat sebagai bagian dari solusinya (Subianto, 2022). (Kios Perpustakaan)
Kini muncul paradoks baru yang jauh lebih personal: Prabowo yang dahulu membicarakan paradoks Indonesia sedang berhadapan dengan paradoks politik dirinya sendiri.
Ia memiliki kekuasaan, tetapi elektabilitasnya dipersoalkan. Ia memiliki koalisi besar, tetapi figur alternatif dapat memperoleh resonansi publik yang lebih kuat. Ia memiliki narasi kerakyatan, tetapi publik semakin menguji narasi itu melalui pengalaman konkret kehidupan sehari-hari.
Dan di sinilah pertanyaan tentang Islam kembali muncul.
Bukan Apakah Prabowo Islami, tetapi Apakah Kekuasaan Itu Islami. Buku _Islam ala Prabowo_ seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Prabowo seorang Muslim yang baik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah kekuasaan Prabowo menghasilkan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam?
Apakah kemiskinan berkurang? Apakah ketimpangan menyempit? Apakah korupsi dilawan? Apakah rakyat kecil mendapatkan keadilan? Apakah pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pangan semakin mudah dijangkau? Apakah kekuasaan semakin amanah?
Sebab Islam tidak membutuhkan _branding_ dari kekuasaan. Kekuasaanlah yang membutuhkan koreksi moral dari Islam.
*Kecemasan Elektoral Tidak Boleh Menjadi Kecemasan Umat*
Karena itu, buku ini sebaiknya dibaca dengan dua mata sekaligus: satu mata akademik dan satu mata politik.
Dengan mata akademik, kita menghargai usaha membaca dimensi spiritual dan moral Prabowo. Tetapi dengan mata politik, kita perlu bertanya apakah konstruksi tersebut sedang berkelindan dengan kebutuhan membangun kembali legitimasi di tengah perubahan preferensi pemilih.
Jangan sampai kecemasan elektoral elite berubah menjadi eksploitasi kecemasan umat.
Sebab umat Islam bukan sekadar angka dalam survei. NU bukan sekadar mesin suara. Pesantren bukan sekadar jaringan kampanye. Dan agama bukan dekorasi menjelang pemilu.
Pada akhirnya, rakyat mungkin dapat diyakinkan oleh buku, baliho, algoritma, tokoh agama dan narasi kesalehan. Tetapi rakyat mempunyai satu alat ukur yang jauh lebih sederhana dan lebih jujur: pengalaman hidupnya sendiri.
Maka judul _Islam ala Prabowo_ boleh saja diperdebatkan. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting justru harus diarahkan kepada kekuasaan: Jika Islam benar-benar menjadi nilai dalam diri Prabowo, kapan rakyat mulai merasakan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan mereka?
Di situlah buku berakhir, tetapi ujian sesungguhnya terhadap Prabowo baru dimulai.**
Indramayu, 7 September 2026
——-
