Oleh : Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu
Indramayu, 1 September 2026
Inilah catatan “restrospeksi”, kesediaan melihat ke dalam bahwa minimal dalam perspektif penulis ada tiga tantangan mendasar PBNU di bawah kepemimpinan duet Rois Am KH. Miftahul Akhyar dan Ketua Umum KH. Abdul Hakim Mahfuz (Gus Kikin).
Yaitu menjaga arah, merawat kepercayaan dan meneguhkan kembali disiplin NU sebagai “Jam’iyah Diniyah wal ijtimaiyah”, yakni ormas Islam dan sosial kemasyarakatan.
Itulah tugas utama PBNU duet KH Miftahul Akhyar dan Gus kikin pengemban amanat Muktamar NU ke 35 di pesantren “historis” NU, Tambak Beras Jombang yang baru saja usai dengan segala dinamika dan tensi politiknya
Kritik publik betapa pun kerasnya, bahkan datang dari sejumlah kiai kiai kultural NU tentang makin merosotnya nilai dan moralitas Jam’iyah selama dinamika Muktamar NU ke 35 di Jombang harus diterima lapang dada untuk “restrospeksi”, tidak boleh dianggap “angin lalu”
NU tidak akan redup karena tekanan tapi ia akan melemah ketika kehilangan arah, ia akan kehilangan “jiwa” kekuatannya sebagai jam’iyah ketika hanya menggantung pada pihak eksternal dan rapuh ketika kehilangan kemandiriannya.
NU sebagai Jam’iyah didirikan tidak mengikuti trend teori “modernisme global”, ia lahir dari titik temu perjumpaan “isyarat langit” dan tanggung jawab “kekhalifahan” di bumi.
NU adalah “jamaah”, sebuah ekosistem sosial dan subkultur komunitas keagamaan pesantren lalu distrukturkan menjadi “Jam’iyah”, sebuah ormas legal karena kebutuhan administratif dalam relasi negara.
Dengan kata lain, Kekuatan ekosistem kultural NU mendahului kekuatan struktural “Jam’iyahnya”. NU eksis, bertumbuh dan besar karena dibesarkan jamaahnya – bukan sebaliknya oleh struktural “Jam’iyahnya”.
Kekuatan NU bukan pada kemampuan “kapitalisasi asset” yang dimiliki NU sebagai “jam’iyah” melainkan pada kekuatan ikatan kesamaan cara pandang prinsip prinsip keagamaan “Aswaja” yang kuat .
Prakarsa prakarsa warga NU membentuk ekosistem sosial ke NU an seperti pesantren dan lembaga pendidikan tidak bisa “dikooptasi” tata kelolanya oleh NU struktural kecuali affirmasi penguatan manhaj keagamaannya.
Itulah bedanya NU, tidak bisa sepenuhnya dibandingkan dengan umumnya ormas ormas Islam lain yang dibangun di atas kekuatan struktural “dari atas” lalu dikembangkan sayap sayap organik ke bawah untuk membentuk ekosistem sosial baru.
Karena itu, NU jangan dihayati sebagai kekuatan politik praktis dan alat bargaining “political sharing” di luar kapasitas NU sebagai jam’iyah kecuali politik menjaga arah kiblat bangsa dan akhlak publik di atas prinsip prinsip Islam “Ahlus Sunnah wal jamaah”.
Dengan kata lain, semata mata menghayati NU sebagai kekuatan politik praktis, akan selalu menggoda NU untuk mengerjakan semua hal di luar kapasitas jam’iyah tapi acapkali melupakan arah dan prioritas jam’iyah.
Tanpa konsistensi menjaga tiga hal di atas, NU sebagai jam’iyah, ormas Islam,, mengutip Fahri Ali, pengamat politik senior, hanya “floating”, mengapung, sibuk menyesuaikan diri mengikuti arus kuasa, tidak menjadi penentu arah kiblat masa depan bangsa.
Tanpa konsistensi menjaga tiga hal di atas, kepemimpinan PBNU lima tahun ke depan perlahan akan mengaburkan prioritas, mengikis legitimasinya sendiri dan sudah pasti melonggarkan kendali organisasi untuk adaptasi kehendak kuasa politik.
Yang dibutuhkan NU sebagai jam’iyah bukan kesempurnaan melainkan kesiapan untuk tetap tegak menjaga yang prinsip dan esensial ketika ekosistem sosial di sekelilingnya melemah dan bertindak dengan kejernihan ketika tekanan meningkat.
Di titik ini, kepemimpinan PBNU hasil Muktamar NU ke 35 dituntut tidak sekedar mengelola kebijakan dan tertib administrasi tapi sekaligus memastikan bahwa NU tidak perlu berbicara dalam banyak suara yang melemahkan arah dan membelokkan prinsip jam’iyah
Itulah yang harus menjadi fokus dan agenda prioritas PBNU pasca Muktamar NU ke 35, sebuah upaya sadar jam’iyah agar tidak kehilangan arah, tidak kehilangan wibawa dan warga Nahdliyyin tidak kehilangan trust, kepercayaan.
Selamat kepada KH Miftahul Akhyar Rois Am dan Gus kikin Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026 – 2031, sebuah amanah besar bukan tentang seberapa kuat jabatan menembus akses kekuasaan
Tapi tentang seberapa besar “nilai” dan “legacy” yang hendak diwariskan kepada generasi muda NU di masa depan. Sejarah kelak akan menulisnya.
Wassalam.
——–
