*Lucky Hakim di Tahun Kedua: Dari Fondasi ke Pembuktian*
Oleh:
*Masduki Duryat*
(Rektor Institut Studi Islam al-Amin Indramayu)
Indramayu, 12 July 2026
Di tengah konstelasi politik yang terasa “kurang sedap”, karena kasus yang mengguncang roda pemerintahan kabupaten Indramayu–walau belum terjadi ‘tsunami’ politik. Pemerintahan Indramayu justru menghadirkan ironi yang menarik: kinerja administratif meningkat, tetapi resonansi sosialnya belum sepenuhnya terasa.
Tetapi Lucky Hakim terus berbenah, bekerja keras dan membuktikan kinerjanya.
*Fondasi Tahun Pertama: Stabil, Tetapi Belum Transformatif*
Jika ditelisik lebih dalam, capaian makro menunjukkan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran ±5%, angka yang mencerminkan daya tahan, bukan lompatan. Tingkat kemiskinan masih bertahan di angka ±11–12%, menandakan belum adanya intervensi yang cukup kuat untuk menggerakkan ekonomi berbasis rakyat.
Sektor pertanian—sebagai tulang punggung Indramayu—belum mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Ini menjadi catatan penting, karena keberhasilan pembangunan daerah agraris tidak hanya diukur dari produksi, tetapi dari kesejahteraan petaninya.
Di sisi lain, capaian opini WTP dari BPK menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan berjalan dengan akuntabel (BPK, 2024). Namun perlu ditegaskan: WTP adalah syarat minimum _good governance,_ bukan tujuan akhir pembangunan. Ia menjamin bahwa uang dikelola dengan benar, tetapi tidak otomatis menjamin bahwa dampaknya dirasakan secara luas.
Artinya, tahun pertama adalah fase konsolidasi—membangun fondasi, tetapi belum cukup kuat untuk mengguncang struktur ekonomi dan sosial.
*Tahun Kedua: Dari Fondasi ke Pembuktian*
Memasuki tahun kedua, arah kebijakan mulai menunjukkan aksentuasi yang lebih konkret. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan irigasi. Ini bukan angka kecil, dan jika dieksekusi dengan tepat, berpotensi menjadi titik balik.
Di sinilah narasi “Cintanya untuk Rakyat Indramayu” menemukan konteksnya. Pembangunan bukanlah prestasi, pembangunan adalah kewajiban.
Namun ketika kewajiban itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, di situlah makna politiknya muncul.
Jalan yang diperbaiki bukan sekadar aspal dan beton. Ia adalah akses ekonomi yang membuka konektivitas desa-kota, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan daya saing lokal. Irigasi yang dibangun bukan sekadar proyek fisik, tetapi jaminan keberlanjutan produksi pertanian.
Dalam perspektif pembangunan, infrastruktur adalah _enabler_—ia tidak langsung menciptakan kesejahteraan, tetapi memungkinkan kesejahteraan itu terjadi (Todaro & Smith, 2015). Karena itu, dampaknya memang tidak selalu instan, tetapi bersifat akumulatif.
Pelan, namun pasti.
——-
