Gonjang-ganjing politik di Indonesia kembali menghadirkan perdebatan menarik sekaligus mengundang keprihatinan.
Di tengah polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul upaya membandingkan langkah tersebut dengan keputusan Mohammad Hatta ketika meninggalkan jabatan Wakil Presiden (Wapres) pada 1956.
Sekilas, keduanya memang memiliki kesamaan: sama-sama Wapres yang memilih mundur.
Namun, apakah kesamaan tindakan formal cukup untuk menyamakan keduanya?
Menurut saya, jelas bukan. Latar belakang politik, pergulatan pemikiran, rekam jejak, dan karakter keduanya berada dalam konteks yang sangat berbeda.
Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan itu bukan sekadar persoalan ketidakcocokan pribadi dengan Presiden Soekarno.
Ada perbedaan prinsip mengenai arah demokrasi dan bagaimana Republik Indonesia seharusnya dikelola.
Sejauh yang saya pahami, Hatta teguh mempertahankan nilai demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi, dan pembatasan kekuasaan.
Sementara saat itu, Soekarno makin mengarah pada gagasan Demokrasi Terpimpin yang memusatkan kekuasaan lebih besar pada Presiden.
Selain itu, Hatta memiliki kegelisahan terhadap praktik korupsi yang semakin berkembang dan ketidakmampuannya membendung keadaan tersebut.
Jadi jelas bahwa persoalan Hatta adalah persoalan prinsip dan arah kehidupan bernegara.
Ia tidak ingin terus berada dalam pemerintahan ketika keyakinan politik yang diperjuangkannya semakin sulit dipertahankan.
Perbedaan lainnya adalah soal karakter. Karakter politik Hatta terbentuk melalui perjalanan panjang sebagai intelektual, pemikir ekonomi, diplomat, pejuang kemerdekaan, dan yang utama, salah satu proklamator Indonesia.
Gagasan tentang demokrasi, kedaulatan rakyat, koperasi, dan ekonomi kerakyatan dibangun melalui proses intelektual dan pengalaman perjuangan yang panjang.
Ia memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Republik.
Selain itu, Bung Hatta meletakkan jabatan di saat posisinya secara konstitusional tidak tergoyahkan.
Ia bahkan memilih menunda pengunduran dirinya hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 dan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Konstituante selesai dilaksanakan demi menjaga stabilitas negara.
Bagaimana dengan Gibran? Konteksnya sangat berbeda. Niat pengunduran dirinya muncul di tengah persoalan legitimasi pencalonan dan kontroversi dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan wapres.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri, yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Tak berselang lama, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan menyatakan surat tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Persoalan ini menjadi serius karena menyangkut keabsahan syarat mendasar yang digunakan dalam proses pencalonan wapres saat itu.
Lalu santer dikabarkan bahwa pada 10 November 2026 Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sehari kemudian, di beberapa media muncul keterangan dari Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang membenarkan penyerahan surat pengunduran diri tersebut.
Perkembangan ini berlangsung di tengah berbagai tekanan politik, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR yang mulai bergulir di parlemen.
Di sisi lain, muncul pula informasi bahwa Gibran tetap meminta kesempatan untuk menguji keabsahan dokumennya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, tak bisa dibantah bahwa latar belakang keputusan Gibran berkaitan erat dengan kebuntuan hukum, krisis legitimasi, dan tekanan politik. Ini sangat berbeda dari pergulatan prinsip Hatta mengenai arah demokrasi Indonesia.dan kondisi bangsa yang perlu diperbaiki.
Perbedaan penting lainnya terlihat dari perjalanan politik keduanya. Hatta membangun reputasi melalui pendidikan, pergerakan kemerdekaan, pengasingan, diplomasi, dan pengabdian kepada negara.
Sementara itu, perjalanan politik Gibran berlangsung relatif cepat. Bermula dari pebisnis muda menjadi Wali Kota Surakarta, lalu Wapres Republik Indonesia.
Jangan dilupakan bahwa proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia pencalonan presiden dan wakil presiden, serta persoalan etik serius yang menyertainya.
Faktor hubungan keluarga dengan pusat kekuasaan juga menjadi bagian penting dalam membaca perjalanan politik Gibran.
Jelas ini bukan persoalan hubungan darah semata, melainkan pertanyaan tentang kesetaraan kesempatan, akses politik, dan integritas proses demokrasi.
Kemudian, ada satu hal penting lainnya yang tak boleh dilupakan. Setelah tidak lagi menjadi Wapres, Hatta tetap menyumbangkan pemikiran bagi bangsa. Ia terus menulis, berpikir, dan menyampaikan kritik melalui berbagai karya.
Tulisan adalah senjata abadinya. Hatta menunjukkan bahwa kehormatan seorang negarawan tidak melekat pada kursi kekuasaan.
Dengan berbagai alasan di atas, menyamakan pengunduran diri Gibran dengan Bung Hatta, dalam pandangan saya, merupakan penyederhanaan sejarah, bahkan menegasikan figur terhormat Sang Proklamator.
Kesamaan tindakan “formal” tidak otomatis menunjukkan kesamaan alasan, nilai, karakter, maupun kualitas kenegarawanan.
Maka, pengunduran diri sebagai Wapres tidak dengan sendirinya bisa dilihat sebagai tindakan heroik.
Maknanya ditentukan oleh alasan, proses, tanggung jawab, dan prinsip yang diperjuangkan di balik keputusan tersebut.
Pengunduran diri juga tidak otomatis menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berbagai persoalan administratif maupun hukum lanjutan yang menyertainya.
Dalam hal ini, Bung Hatta telah memberikan teladan bahwa kekuasaan dapat ditinggalkan ketika prinsip tidak lagi dapat dipertahankan.
Beliau mengajarkan kepada kita bahwa jabatan bukanlah syarat mutlak sebagai negarawan.
Proses, idealisme, karakter, dan pengabdian tulus kepada bangsa harus ada menyertainya.
Jadi jelas, Bung Hatta tak bisa disamakan dengan siapa pun ketika ia dengan sadar dan tulus memutuskan berhenti menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.(**)
Jakarta, 12 November 2026
—-
