Oleh:
Dimas Aria Nabi
( Pengurus MUI Indramayu )
Ada pemimpin yang lahir dari tempaan sejarah, ada yang lahir dari rekayasa regulasi. Gibran Rakabuming Raka adalah contoh paling telanjang dari kategori kedua.
Ia datang terlalu dipaksakan, “dikarbit” untuk menjadi pemimpin melalui perubahan regulasi di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres bukan sekadar putusan hukum, melainkan titik awal krisis legitimasi nasional. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sendiri dalam Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan ada pelanggaran etik berat dan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan itu [MKMK, 2023].
Sejak detik itu, fondasi kepemimpinan Gibran retak. Ia bukan produk meritokrasi yang teruji melalui jenjang kaderisasi, debat gagasan, dan pengalaman kenegaraan. Ia adalah produk jalan pintas konstitusional. Dan sejarah membuktikan, apa yang ditanam dengan karbit, buahnya akan asam.
*Wapres Tanpa Panggung Akademik*
Setelah dilantik, publik berharap Gibran bisa membuktikan diri. Ternyata performanya justru semakin mengonfirmasi keraguan awal. Ia tampil lebih sebagai figur konten daripada figur gagasan. Blusukan simbolik, bagi-bagi susu, dan hadir di acara seremonial mendominasi citranya, sementara gagasan besar tentang masa depan bangsa nyaris tidak terdengar.
Ketika diajak diskusi dan dialog tentang kenegaraan, geopolitik, hingga ekonomi makro, ia tampak gagap dan tidak meyakinkan. Ini bukan soal gaya bicara, tapi soal kedalaman isi.
Pertanyaan paling sederhana namun paling menohok adalah ini: sampai hari ini, kampus mana yang mengundang Gibran untuk orasi ilmiah?
Bandingkan dengan tradisi kenegaraan kita. Mohammad Hatta diundang untuk orasi tentang koperasi dan kedaulatan, Jusuf Kalla tentang ekonomi, hingga Ma’ruf Amin tentang moderasi beragama. Kampus adalah tempat pengujian nalar tertinggi.
Faktanya, UGM, UI, ITB, hingga Unpad tidak pernah memberikan panggung orasi ilmiah kepadanya. Dunia akademik paham, legitimasi intelektual tidak bisa dikarbit melalui putusan MK. Seorang Wapres yang tidak pernah diuji di ruang akademik, bagaimana mungkin bisa meyakinkan rakyat?
*Suket Bermasalah: Runtuhnya Fondasi Administrasi*
Jika masalah etik masih bisa diperdebatkan, masalah administratif yang kini muncul jauh lebih fatal. Terkini ditemukan persyaratan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah yang bermasalah untuk memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden.
Syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Dasar penyetaraan yang digunakan Gibran kini dipersoalkan keabsahannya dan menjadi objek sengketa yang berujung pada putusan MK dan MA yang membatalkan dasar administratif tersebut.
Ini adalah pukulan telak. Artinya, kecacatan Gibran bukan lagi sekadar isu etik di MK, melainkan sudah menyentuh syarat formil pencalonan. Jika syarat administratifnya cacat, maka secara hukum, produk pemilihannya pun ikut cacat. Dalam teori hukum tata negara, ini yang disebut _defect in procedure_ yang berakibat pada _defect in legitimacy_ [Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara].
*DPR Menggugat: Mundur atau Dimundurkan*
Karena itu, isu yang menggelinding di DPR hari ini sangat logis dan konstitusional: Gibran mundur atau dimundurkan.
DPR tidak sedang melakukan makar. DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan Pasal 20A UUD 1945. Setelah sekian lama DPR dituduh sebagai tukang stempel koalisi gemuk, kini ada momentum untuk mengembalikan marwahnya melalui hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat sesuai UU MD3.
Opsi mundur adalah opsi terhormat. Opsi dimundurkan melalui proses pemakzulan adalah opsi yang menyakitkan, bukan hanya bagi Gibran, tetapi juga bagi stabilitas bangsa.
*Drama ke Istana: Simpati yang Terlambat*
Yang paling ironis adalah drama terakhirnya. Ketika isu pemakzulan menguat, Gibran baru niat mau mundur dan untuk menarik simpati ia datang ke Presiden Prabowo. Kabar yang beredar menyebut Presiden tidak berkenan, malah didorong untuk menempuh jalur PTUN. Walaupun kemudian Mensesneg dan Yusril Ihza Mahendra membantah itu semua, publik sudah menangkap pesannya.
Ini adalah pola lama: membangun narasi _playing victim_. Seolah-olah ia adalah korban yang dizalimi, bukan pelaku yang menikmati hasil rekayasa. Jika memang ingin mundur dengan terhormat, jangan menunggu didorong PTUN, jangan menunggu ditekan DPR, jangan menunggu didepak sejarah.
Max Weber pernah mengingatkan, legitimasi pemimpin tidak hanya berasal dari legalitas formal, tetapi juga dari penerimaan rasional masyarakat [Weber, Economy and Society]. Ketika legalitasnya sudah retak dan penerimaan rasionalnya sudah hilang, apa lagi yang dipertahankan?
*Penutup: Menyerah untuk Menyelamatkan Bangsa*
Gibran harus sadar, waktu telah tiba. Menyerah bukan berarti kalah. Menyerah dalam konteks ini adalah menyelamatkan konstitusi, menyelamatkan marwah MK dan MA, dan menyelamatkan bangsa dari krisis legitimasi yang berkepanjangan.
Mundur lebih terhormat daripada dimundurkan. Mundur adalah sikap ksatria yang akan dikenang sejarah sebagai keberanian untuk mengakui kesalahan sistem. Bertahan dengan segala drama hanya akan membuat luka bangsa semakin dalam.
Menyerahlah Gibran, sebelum sejarah yang memaksa Anda menyerah.
Indramayu, 12 November 2026
—-
