Dr. H. Masduki Duryat, M.Pd.I., C.FLS., CLA
(Rektor Institut Studi Islam Al-Amin Indramayu dan Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
Ada ironi paling menyakitkan dalam demokrasi: rakyat memberikan suara untuk mengubah nasib, tetapi sebagian politisi justru mengubah janji menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan.
Sebelum terpilih, rakyat adalah tujuan perjuangan; setelah berkuasa, rakyat acap kali hanya menjadi penonton yang diminta memahami keadaan. Di antara janji dan kenyataan, terbentang jurang yang terlalu sering ditutupi oleh pidato, seremoni, dan pencitraan.
Guyonan yang Menelanjangi Kekuasaan
Gus Dur, dengan humornya yang khas, pernah menyindir bahwa Indonesia tidak masuk dalam empat kategori bangsa berdasarkan banyak-sedikitnya bicara dan bekerja. Alasannya sederhana, tetapi menohok: di Indonesia, yang dibicarakan berbeda dengan yang dikerjakan. Kisah ini dipublikasikan, antara lain, oleh NU Online pada 29 Oktober 2020 (Patoni, 2020).
Konon Gus Dur pernah mengatakan di dunia ini ada 4 (empat) sifat bangsa. Pertama, sedikit bicara, sedikit kerja (Nigeria, Angola); Kedua, sedikit bicara, banyak kerja (Korsel, Jepang); Ketiga, banyak bicara, banyak kerja (Amerika, China); dan Keempat, banyak bicara, sedikit kerja (Pakistan, India). lalu seseorang bertanya kepada Gus Dur, “Kalau Indonesia masuk kategori mana Gus?”, Gus Dur menjawab, “Tidak bisa dimasukkan di antara yang 4 (empat) kategori itu”. “kenapa?” tanya seseorang itu lebih lanjut. lalu Gus Dur menjawab lagi, “karena di Indonesia yang dibicarakan beda dengan yang dikerjakan”.
Di balik kelucuannya, tersimpan kritik serius terhadap perilaku elite politik. Persoalan kita bukan semata-mata pemimpin yang kurang bekerja keras, melainkan pemimpin yang gagal menjaga kesetiaan antara perkataan, keputusan, dan pelaksanaan. Kita menyaksikan janji pemberantasan korupsi, tetapi korupsi terus menjadi persoalan; janji pemerataan kesejahteraan, tetapi ketimpangan belum terselesaikan; janji pendidikan bermutu, tetapi akses dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah.
Tentu, tidak semua janji gagal dan tidak semua pemimpin ingkar. Namun, justru karena ada pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh, kita tidak boleh membiarkan mereka yang mengingkari mandat berlindung di balik keberhasilan orang lain.
Promitto Ergo Sum: Aku Berjanji, Maka Aku Ada
René Descartes terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Dalam panggung politik, ungkapan itu seolah berubah menjadi promitto ergo sum, aku berjanji, maka aku ada.
Politisi membangun eksistensinya melalui janji: jalan akan diperbaiki, lapangan kerja dibuka, pendidikan ditingkatkan, kemiskinan dikurangi, dan korupsi diberantas. Janji menjadi modal elektoral, slogan kampanye menjadi identitas, sedangkan keberhasilan sering kali diukur dari seberapa luas pesan politik tersebar, bukan seberapa nyata manfaatnya dirasakan.
Hannah Arendt (1958), dalam The Human Condition, menempatkan tindakan dan ucapan sebagai bagian penting kehidupan manusia di ruang publik. Dalam politik, keduanya seharusnya saling menguatkan. Kata-kata tanpa tindakan kehilangan kredibilitas; tindakan tanpa pertanggungjawaban kehilangan legitimasi moral.
Karena itu, masalahnya bukan politisi yang pandai berbicara, melainkan politisi yang menjadikan kemampuan berbicara sebagai pengganti kewajiban bekerja. Pidato diperlakukan sebagai prestasi, unggahan media sosial sebagai bukti pengabdian, dan kunjungan lapangan sebagai seolah-olah penyelesaian masalah. Padahal, dokumentasi kegiatan bukanlah ukuran keberhasilan kebijakan.
Amanah Bukan Barang Dagangan
Dalam perspektif Islam, perilaku tersebut berhadapan langsung dengan etika amanah. QS. ash-Shaff [61]: 2–3 mengingatkan agar manusia tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya. Pesan ini relevan bagi siapa pun, terlebih pemegang kekuasaan yang keputusannya memengaruhi kehidupan banyak orang.
Mandat rakyat bukan cek kosong. Kemenangan pemilu tidak menghapus kewajiban untuk menjelaskan kebijakan, membuka penggunaan anggaran, mengevaluasi program, dan mengakui kegagalan. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Pemimpin yang bertanggung jawab tidak harus selalu berhasil. Ia mungkin menghadapi keterbatasan anggaran, perubahan keadaan, atau kebijakan yang tidak mencapai target. Namun, ia wajib jujur menjelaskan hambatan, menunjukkan bukti, dan memperbaiki kesalahan. Yang patut dikritik keras ialah ketika kegagalan disamarkan sebagai keberhasilan, kritik dianggap permusuhan, dan rakyat terus diminta bersabar tanpa ukuran waktu maupun hasil yang jelas.
Rakyat Jangan Terus Menjadi Korban Retorika
Demokrasi akan kehilangan makna jika rakyat hanya berdaulat ketika pemungutan suara, kemudian kehilangan daya untuk menagih pertanggungjawaban setelahnya. Karena itu, ukuran kepemimpinan harus digeser dari popularitas menuju integritas, dari banyaknya janji menuju capaian terukur, dan dari kemegahan seremoni menuju perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pers, perguruan tinggi, masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan warga negara harus menjaga agar setiap janji politik dapat diuji melalui indikator, tenggat waktu, transparansi anggaran, serta evaluasi terbuka. Politik tidak boleh menjadi panggung tanpa akhir tempat pemimpin berakting dan rakyat terus membeli tiket berupa harapan.
Pada akhirnya, guyonan Gus Dur mengingatkan kita bahwa krisis bangsa bukan hanya krisis ekonomi, hukum, atau pendidikan, tetapi juga krisis karakter dalam kekuasaan. Kita tidak kekurangan politisi yang pandai menyusun kalimat. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berani mengikat dirinya pada kata-kata sendiri.
Sebab, pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa merdu ia berjanji, melainkan dari seberapa nyata ia bekerja dan seberapa berani ia mempertanggungjawabkan hasilnya.
Jika cogito ergo sum menegaskan keberadaan melalui pikiran, politik Indonesia harus meninggalkan promitto ergo sum, sebagai kredo pencitraan. Sebab, rakyat tidak memilih pemimpin untuk mendengarkan janji yang sama setiap lima tahun. Rakyat memilih agar kehidupan mereka benar-benar berubah.
Indramayu, 17 Oktober 2026
——
