*1 Mei Dirayakan, 2 Mei Dilupakan: Negara yang Lebih Takut Buruh daripada Menghormati Guru*
Oleh:
*Masduki Duryat)**
Ada sesuatu yang terasa janggal, bahkan _absurd,_ dalam cara negara ini memperlakukan dua hari penting yang hanya berjarak satu hari: 1 Mei dan 2 Mei—dengan tanpa mendiskreditkan profesi tertentu—tapi hanya persoalan perlakuan.
Pada 1 Mei, negara tampak sigap, responsif, bahkan cenderung “takut” pada tekanan massa buruh. Demonstrasi terjadi, tuntutan mengalir, dan pemerintah segera turun tangan—presiden, menteri, hingga pejabat daerah—seolah ada urgensi yang tak bisa ditunda.
Namun sehari setelahnya, pada 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, suasana mendadak hening. Tak ada tekanan, tak ada demonstrasi, dan ironisnya—tak ada pula keseriusan yang setara dalam memperjuangkan nasib para guru. Di sinilah paradoks itu menemukan wajahnya: negara lebih cepat merespons suara jalanan daripada jeritan sunyi pendidikan.
*Daya Tekan Politik Buruh Versus Sunyi Moral Guru*
Fenomena ini bukan sekadar perbedaan momentum, melainkan cermin dari struktur keberpihakan negara. Buruh memiliki kekuatan kolektif yang nyata: mereka terorganisir, memiliki daya tekan politik, dan mampu mengganggu stabilitas ekonomi jika tuntutannya diabaikan (Tarrow, 2011). Maka wajar jika negara bersikap pragmatis—memenuhi sebagian tuntutan untuk meredam gejolak.
Sementara itu, guru—terutama guru honorer—tidak memiliki “daya ganggu” yang sama. Mereka terjebak dalam etika profesi yang menuntut kesabaran, keteladanan, dan pengabdian. Dalam perspektif sosiologi profesi, guru sering kali berada dalam posisi _“moral high ground”_ yang justru melemahkan daya tawarnya secara politik (Hargreaves, 2000). Demonstrasi bagi mereka bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal moralitas: seakan-akan memperjuangkan hak sendiri adalah bentuk pengkhianatan terhadap panggilan jiwa.
*Guru: Fondasi Peradaban yang Terpinggirkan*
Padahal, jika ditelaah secara lebih mendalam, peran guru jauh melampaui buruh dalam konteks pembangunan jangka panjang. Buruh berkontribusi pada produktivitas ekonomi hari ini, tetapi guru menentukan kualitas manusia yang akan menggerakkan ekonomi di masa depan. Teori modal manusia _(human capital theory)_ menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Becker, 1993).
Ironinya, justru sektor yang paling fundamental ini diperlakukan secara marginal. Data menunjukkan bahwa masih banyak guru honorer di Indonesia menerima honor jauh di bawah standar kelayakan hidup (Kemdikbudristek, 2023). Mereka mengajar dengan dedikasi tinggi, tetapi dihargai dengan kebijakan yang rendah empati. Negara seolah menganggap pengabdian sebagai kompensasi atas ketidakadilan.
*Ilusi Anggaran 20%: Antara Komitmen dan Realitas*
Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah prioritas nasional, dengan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, efektivitas anggaran tersebut patut dipertanyakan. Studi Bank Dunia (World Bank, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
Masalahnya bukan sekadar pada besaran anggaran, tetapi pada distribusi dan prioritas penggunaannya. Banyak anggaran terserap pada aspek administratif dan birokrasi, sementara kesejahteraan guru—sebagai aktor utama—belum menjadi fokus utama. Ini menunjukkan adanya mismatch antara kebijakan makro dan kebutuhan mikro di lapangan.
*Romantisasi Guru: Narasi Mulia yang Menjebak*
Persoalan ini juga mencerminkan krisis paradigma dalam memandang profesi guru. Di satu sisi, guru ditempatkan sebagai profesi mulia—“pahlawan tanpa tanda jasa”. Namun di sisi lain, justru karena label tersebut, negara merasa tidak perlu memberikan penghargaan yang layak.
Konsep ini sejalan dengan kritik Paulo Freire (1970) tentang bagaimana sistem sering kali memanfaatkan narasi moral untuk mempertahankan ketimpangan struktural. Kemuliaan dijadikan alat legitimasi untuk menormalisasi penderitaan. Ini adalah bentuk romantisasi yang berbahaya, karena menutup ruang kritik dan membungkam tuntutan keadilan.
*Ketimpangan Respons Negara: Siapa yang Didengar?*
Bandingkan dengan buruh yang secara terbuka menyuarakan tuntutan. Mereka tidak dibebani dengan narasi moral yang mengekang. Mereka bebas untuk marah, menuntut, bahkan mengancam. Dan hasilnya nyata: kenaikan upah minimum, perbaikan fasilitas, hingga regulasi yang lebih berpihak.
Dalam perspektif politik kebijakan publik, kelompok dengan daya tekan tinggi cenderung lebih diperhatikan oleh negara (Olson, 1965). Sementara kelompok yang tidak terorganisir atau tidak vokal akan cenderung terpinggirkan. Guru, dalam hal ini, menjadi korban dari logika politik tersebut.
*Reformasi Pendidikan: Dari Retorika ke Aksi Nyata*
Di titik ini, kita perlu bertanya secara jujur: apakah negara ini benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas, atau hanya sebagai slogan politik? Jika pendidikan benar-benar penting, maka guru harus ditempatkan sebagai aktor strategis, bukan sekadar pelengkap sistem.
Solusi dari persoalan ini tidak bisa bersifat parsial. Dibutuhkan keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal status dan kesejahteraan guru honorer. Pengangkatan menjadi ASN harus dipercepat dan dipermudah. Selain itu, distribusi anggaran pendidikan harus lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan riil di lapangan.
*Menutup Paradoks: Dari Seremoni ke Keberpihakan*
Akhirnya, paradoks antara 1 Mei dan 2 Mei adalah cermin dari prioritas yang timpang. Kita merayakan buruh dengan aksi dan respons, tetapi memperingati pendidikan dengan seremoni dan retorika.
Selama ketimpangan ini dibiarkan, maka kita sedang membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh. Pendidikan bukan sekadar sektor—ia adalah jantung peradaban. Dan jika jantung itu terus diabaikan, maka tinggal menunggu waktu hingga seluruh tubuh bangsa ini kehilangan daya hidupnya.**
Indramayu, 1 Mei 2026
_*)Penulis adalah Rektor Institut Studi Islam al-Amin Indramayu dan Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon_
——-
