SATU TAHUN DEDI MULYADI, ANALISIS DATA SURVEY TENTANG KEPUASAN PUBLIK JAWA BARAT AWAL TAHUN 2026
Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Hasil survey lembaga survey “Indikator Politik” (dimuat di “portal Jabar”, 28 Pebruari 2026) tentang kepuasan publik Jawa Barat dalam satu tahun terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi tepat di awal tahun (Pebruari) 2026 sebagai Gubernur Jawa Barat – sangat tinggi, sebesar 95, 5%.
Jika dibanding dengan temuan survey dalam 100 hari pertama, bulan Mei tahun lalu (2025) sebesar 94,1%, tingkat kepuasaan publik Jawa Barat terhadap Dedi Mulyadi konsisten, bahkan cenderung meningkat. menjadi 95,5% dalam rentang satu tahun kepemimpinannya di Jawa Barat.
Bagaimana kita memaknai tingkat kepuasan publik Jawa Barat terhadap Dedi Mulyadi di atas dalam konteks kerja satu tahun pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat?
Dalam teori survey opini publik tingkat “Aproval rating” atau tingkat kepuasan publik tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja pemimpin dalam menyelesaikan agenda programatik secara teknokratik. Itu pula yang diakui oleh Dedi Mulyadi.
Pasalnya, tentu sederhana karena waktu satu tahun tidak memadai, bahkan tidak logis seorang pemimpin bisa menyelesaikan masalah publik secara teknokratik dalam eksekusi program program untuk memenuhi janji janji politiknya
Tetapi dalam sistem demokrasi yang disebut oleh ilmuan politik Francis Fukuyama tentang teori “democratic accinutability”, kegiatan survey mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin begitu penting :
Pertama, tingkat kepuasan publik terhadap seorang pemimpin meskipun dalam teori survey “opini publik” tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja teknokratis tetapi jelas menggambarkan kepercayaan publik atas kesungguhan niat pemimpinnya dalam mengelola urusan publik yang dinilai publik dari pilihan kebijakan, keberpihakan dan perilaku politiknya.
Kepuasan publik yang tinggi adalah kepercayaan publik yang tinggi. Inilah modal paling berharga bagi seorang pemimpin untuk memperkuat daya dorong psyikhologis institusi yang dipimpinnya untuk merubah minset, memperbaiki kinerja dan komunikasi publik dalam mempercepat respon atas ekspektasi dan harapan publik.
Kedua, sebaliknya kepuasan publik yang rendah apalagi jika 60% ke bawah terhadap pemimpinnya dalam teori survey opini publik akan menyulitikan seorang pemimpin meyakinkan publik atas kesungguhannya dalam memimpin tata kelola kehidupan publik yang dipimpinnya.
Bahkan daya dorong power pengaruhnya akan melemah atas institusi yang dipimpinnya untuk bekerja secara terukur dan profesional yang dalam teori survey opini publik bisa diukur dalam apresiasi begitu tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan publik.
Tingkat kepuasan publik 60% ke bawah adalah “lampu kuning”, sebuah potret keraguan publik atas kesanggupan dan kesungguhan niat kerja pemimpinnya untuk maslahat publik, tidak menampilkan gebrakan kebijakan secara “eksponensial”.
Artinya, eksekusi kebijakan kebijakan publik harus cepat dan relasional dengan kebutuhan publik, tidak sekedar sibuk merencanakan rencana untuk direncanakan dalam rencana rencana alias “omon omon” belaka.
Perspektif di atas hendak menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi kepercayaan publik atas pemimpinnya apakah sudah bekerja sangat meyakinkan atau sebaliknya meragukan publik dapat dipotret dalam survey tingkat kepuasan publik dengan segala turunan implikasi politis dan evaluasi kerja teknokratis.
Dengan kata lain karena pemimpin dalam rejim elektoral dipilih rakyat maka dinamika kepemimpinannya diukur pula dengan basis tingkat kepuasan publik, tidak didasarkan pada klaim klaim sepihak baik pro maupun kontra.
Dalam konteks inilah kita membaca survey tingkat kepuasan publik begitu tinggi terhadap Dedi Mulyadi diatas dalam konteks satu tahun pertama sejak dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat (20 Pebruari 2025) – meskipun tentu tingkat kepuasan publik bersifat dinamis, bahkan cenderung fluktualtif
Tapi setidaknya inilah gambaran saat ini bahwa keyakinan publik terhadap Dedi Mulyadi sebagai pemimpin begitu tinggi sehingga dapat menjadi modal injeksi psyikhologis untuk mempercepat dan memperbaiki kelambatan sektor sektor institusi dibawah kepemimpinannya dalam menjawab ekspektasi publik yang tinggi.
Pertanyaan epilognya bagaimana dampak tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin dalam relasi kecenderungan trend elektoral ke depan?
Mari tunggu pilihan pilihan kebijakan Dedi Mulyadi berikutnya untuk membaca trend dinamika kepuasan publik dan implikasinya terhadap trend elektoralnya. **
Wassalam.
Indramayu, 24 Maret 2026
——–
