ANALISIS SURVEY KANDIDAT KETUA UMUM PBNU 2026 – 2031 DAN PROBABILITASNYA
Oleh : H. Adlan Daie
Analis Politik, Sekretaris Umum MUI Kab. Indramayu
Dalam rilis survey opini publik “Institut Nahdliyyin Nusantara”, disingkat “Insantara” (dimuat “TribunNews”, 18/3/2026) ada tiga nama tokoh NU yang diunggulkan dalam kandidasi Ketua Umum PBNU 2026 – 2031. Yaitu KH Imam Jazuli (26%), KH..Marzuqi Mustamar (22%) dan Gus Yusuf Chudlori (17%).
Berikutnya secara berturut turut ada nama “incumbent” Gus Yahya (9%), KH Zulfa Mustofa (4,6%), Gus Salam (4,2%) Prof. Nazarudin Umar (4,0%), Gus Ipul (3,6%) dan Nusron Wahid (2,7%), sementara ketua PWNU Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masing masing di bawah varian angka tak lebih dari 2%.
Secara methodologis, survey ini (dilakukan 20 Pebruari – 15 Maret 2026) memenuhi standart kaidah kaidah survey opini publik, menggunakan metode “multi stage random” (acak bertingkat) dan melibatkan responden dalam jumlah besar, 5900 responden dengan proporsi 70% responden dari unsur warga dan 30% dari elemen pengurus PWNU & PCNU.
Dalam konstruksi analisis penulis peta hasil survey ini secara probabilitas dan kemungkinannya tidak sepenuhnya dapat dibaca sebagai trend tingkat peluang keterpilihan di arena Muktamar NU ke 35 mendatang
Pasalnya tentu sederhana karena survey opini publik ini secara representasi elektoral tidak mewakili pemilik suara (ketua PWNU & PCNU) sebagai “selected voters” dalam kepesertaan di Muktamar NU.
Inilah bedanya survey opini publik bersifat populasi pemilih sebagaimana dalam pemilu dan pilkada dibanding dengan suara pemilih di Muktamar NU yang bersifat “selected voters” , dipegang secara terbatas oleh PWNU & PCNU, sulit dibaca dalam survey opini publik.
Selain itu, variabel lain misalnya mereka yang unggul dalam survey belum tentu berminat maju dalam kandidasi Ketua Umum PBNU, atau terjadi aliansi taktis kuasa politik untuk menggolkan calon tertentu atau terganjal “restu” Rois Am terpilih di arena Muktamar.
Terlepas dari probabilitas dan kemungkinan di atas tapi hasil survey ini mengirim pesan penting, tidak dapat diremehkan oleh pemegang suara (PWNU & PCNU) dan kandidat yang maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU.
Pertama, bahwa NU bukan sekedar “jam’iyah” (pengurus struktural) melainkan sekaligus “jamaah” (umat kultural). Konstruksi hasil survey ini semacam kritik “warga NU” terhadap pengurus PBNU bahwa memimpin jam’iyah NU bukan “mainan politik” melainkan “tashirruful imam ‘ala ar roiyah manutun bilnmaslahah”, kebijakan struktural sebagai representasi maslahat dan teladan umat “warga NU” kultural.
Kedua, hasil survey ini satu sisi mengungullkan KH imam Jazuli, KH Marzuki Mustamar dan Gus Yusuf Chudlori bukan tokoh elite PBNU saat ini tapi di sisi lain pucuk pimpinan PBNU saat ini seperti Gus Yahya dan Gus Ipul jauh di bawah mereka. Ini sejalan dan linier dengan persepsi “ketidakpuasan” publlik sebesar 80% dalam survey ini atas kepempinanan PBNU saat ini.
Dengan kata lain, survey ini mengirim pesan tentang kebutuhan warga NU akan hadirnya pemimpin PBNU alternatif atau setidaknya orientasi baru NU dalam proyeksi Muktamar NU ke 35 tahun 2026 ini, sebuah kepemimpinan PBNU yang “nyambung” dengan kehendak umat “warga NU”, bukan alat tangga bagi pengurusnya dalam relasi kekuasaan politik.
Inilah point penting dari konstruksi peta survey ini, sekali lagi, tak dapat diabaikan oleh pengurus NU sebagai representasi kehendak kolektif umat (warga NU) bahwa tanggung jawab “jam’iyah”, pengurus sebagai lokokomotif adalah menarik gerbong panjang “jamaah” NU dalam mobilitas sosial.
Pertanyaan “sexi” dan menariknya kenapa begitu besar publik dalam survey ini menyatakan “tidak puas” (80%) atas kepemimpinan PBNU saat ini, apakah terlalu “nempel” kepada penguasa politik sehingga merosot nalar kritisnya sebagai simpul kekuatan masyarakat sipil penyangga moral umat atau program programnya terlalu melambung tinggi tidak connected dengan problem sosial warga NU ?
Di sinilah pentingnya survey lanjutan untuk memahami kehendak umat “warga NU” atas kepemimpinan PBNU ke depan sebagai penyangga moral umat di satu sisi dan sebagai penyangga kultural integrasi kebangsaan di sisi lain dalam peta jalan peradaban NU.
Paling tidak PBNU ke depan mampu menjaga konsistensi dalam sikap “tawashut”, menjaga keseimbangan di titik tengah di antara kepentingan umat dan.kepentingan kuasa politik untuk direkonstruksi dalam kerja kerja PBNU ke depan. Itulah “Khittah” peradaban NU.**
Wassalam
Indramayu, 21 Maret 2026
——
