*PENGUMPULAN KOIN KOIN KOMPI INDRAMAYU, PERSPEKTIF MAKNA SIMBOLIK POLITIKNYA*
Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
Pengumpulan koin koin “receh” oleh KOMPI Indramayu bukan sekedar tentang niat baik mengganti kerusakan fasilitas publik (depan pendopo) akibat dampak hilir dari unjuk rasa yang mereka gelar beberapa hari sebelumnya (Kamis, 2 April 2025)
Ini dalam perspektif “dramaturgi” politik yang dikonstruksi Ilmuan politik Erving Gofman, semacam sebuah perlawanan simbolik dari luka batin kolektif yang makin menganga, tentang jeritan ujung nasib mereka yang tak didengar dan diremehkan.
Dalam konstruksi dramaturgi politik di atas, penyerahan koin koin “receh” di depan altar “pendopo” bukan tentang bagaimana bupati menolaknya karena alasan “larangan gratifikasi” tapi maknanya mengirim pesan simbolik sebuah “perlawanan” terhadap kecenderungan drama drama politik rejim penguasa.
Ini perlawanan simbolik atas cara rejim penguasa memainkan drama drama politik “playing victim” yang coba menggeser isu unjuk rasa KOMPI pada isu kerusakan fasilitas publik dengan “menenggelamkan” tuntutan pokok yang diperjuangkan mereka.
Kita tentu sepakat menolak keras demo dan unjuk rasa anarkhis oleh siapa pun dan atas nama apapun, termasuk unjuk rasa yang dilakukan KOMPI Indramayu terhadap fasilitas publik di depan pendopo Indramayu (2/4/2026)
Tapi meremehkan luka batin sosial yang menjerit di ujung unjuk rasa jauh lebih berbahaya dampak eskalasi sosialnya jika dibiarkan dibanding kerusakan infra struktur fisik meskipun harus dicegah kemungkinannya tidak terulang lagi.
Ini bukan kali pertama. Dulu unjuk rasa warga Eretan Wetan terdampak banjir Rob ke “pendopo” Indramayu dengan teriakan orasi pendemo “Lucky Pembohong” sebagaimana judul berita “TribunCirehon.Com (23/6/2025) juga diremehkan alias tidak ditemui.
Jika setiap demo dan unjuk rasa dihindari, hampir pasti akan membentuk persepsi publik tentang keangkuhan dan kesombongan penguasa. Ini potensial menimbulkan eskalasi politik yang lebih besar dan meluas, sulit dimitigasi dampak dan ending ongkos sosialnya.
“Sebuah rezim politik jarang jatuh karena oposisi kuat, tetapi ia bisa cepat jatuh karena congkak dan sombong,” tulis Pemikir China modern, Jiang Xuentin. Pasalnya,kesombongan kuasa politik acapkali menaikkan tensi perlawanan publik.
Dalam ilmu politik tingkat “Ibtidaiyah” (maksudnya, paling dasar) seperti dalam buku “dasar dasar ilmu politik” Prof Meriam Budiardjo, politik bukan hanya soal menang dalam kontestasi elektoral tetapi soal bagaimana otoritas kekuasaan yang diraihnya menjadi alat proteksi maslahat publik yang dipimpinnya.
Kepemimpinan politik mengandung tanggung jawab moral dan kontraktual. Tanggung jawab moral mewakili harapan, nasib, kegelisahan dan air mata rakyat dan dimensi “kontraktual” adalah keniscayaan seorang pemimpin untuk menjadi titik jembatan dalam relasi dengan harapan rakyat yang memandatkan pilihan di pundaknya.
Dalam posisi politik itulah seharusnya bupati berdiri menjadi juru bicara kepentingan rakyat yang dipimpinnya dalam relasi kepentingan Nasional atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) di kabupaten Indramayu.
Ruang dialogis rakyat harus dijembatani untuk mencapai titik temu maslahat bukan untuk dihindari, apalagi bersembunyi dibalik tembok PSN tanpa dialog hampir pasti menelan ongkos sosial yang tinggi.
Dalam sejarah politik lintas jaman, rakyat dengan kekuatan harapan yang bertumbuh dalam dirinya sulit ditaklukkan oleh kekerasan daya pukul otoritas kewenangan tetapi mudah diajak kompromi dalam ruang ruang dialogis para titik tertentu terkait kepentingan mereka.
Di titik keseimbangan itulah seorang pemimpin meletakkan diri untuk merawat stabilitas politik dan tertib sosial yang produktif dan maslahat kecuali hendak mengambil resiko yang dapat meruntuhkan wibawa, bahkan bisa beresiko pada jabatan politiknya.**
Wassalam.
Indramayu, 7 April 2026
———
