KNPI Papua Pegunungan Minta Evaluasi Pelayanan Kesehatan Ditengah Tingginya Angka Kematian Pasien
WAMENA-JAYA NEWS.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Pegunungan meminta pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan dan Tanah Papua secara umum. Permintaan ini disampaikan menyusul tingginya angka kematian pasien serta banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan medis.
Ketua DPD I KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, A.Md.Sos, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bermartabat.
“Kami tidak sedang menyalahkan satu pihak, tetapi mendorong adanya evaluasi serius. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan negara wajib memastikan layanan tersebut berjalan dengan baik, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan seperti Papua Pegunungan,” ujar Dolpinus, Minggu (25/01/2026).
Sekretaris DPD I KNPI Papua Pegunungan, Yulans F.Y. Wenda, S.Hi, menjelaskan bahwa KNPI menerima banyak laporan dari masyarakat serta unggahan di media sosial yang kemudian didokumentasikan dan ditelusuri lebih lanjut.
Menurut Yulans, terdapat sejumlah pola permasalahan yang berulang, di antaranya pasien dalam kondisi gawat darurat tidak langsung ditangani karena persoalan administrasi, keterbatasan obat di rumah sakit, hingga pemeriksaan medis yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pasien.
“Kami menemukan beberapa kasus pasien kritis yang harus menunggu administrasi sebelum mendapat tindakan. Ada juga pasien yang kesulitan mendapatkan obat di rumah sakit dan diarahkan ke apotek luar,” kata Yulans.
Selain itu, KNPI juga mencatat adanya keluhan terkait fasilitas rumah sakit yang tidak layak, seperti kamar mandi rusak dan keterbatasan air bersih, serta lambatnya penanganan terhadap ibu hamil dan korban kecelakaan lalu lintas.
Wakil Ketua III DPD I KNPI Papua Pegunungan, Leo Himan, S.Si, juga menyoroti khusus penanganan pasien darurat, terutama ibu hamil dan korban kecelakaan lalu lintas.
“Kami menerima laporan keterlambatan penanganan ibu hamil yang berujung pada kematian ibu dan bayi. Ada juga korban kecelakaan yang terlambat mendapat transfusi darah. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak,” ujarnya.
Menurut Leo, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai kesalahan individu tenaga medis, tetapi juga berkaitan dengan sistem pelayanan, ketersediaan sarana, serta pengawasan manajemen rumah sakit.
DPD I KNPI Papua Pegunungan mendorong agar seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan melakukan pembenahan layanan, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan dasar, meningkatkan kedisiplinan tenaga medis, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
“Kami mengusulkan adanya kotak saran atau pengaduan darurat yang dapat dipantau langsung oleh pimpinan rumah sakit, sehingga setiap keluhan bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” kata Dolpinus.
KNPI juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, termasuk kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan dalam kondisi darurat tanpa hambatan administratif.
Harapan kami DPD I KNPI Papua Pegunungan juga menyampaikan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah kiranya pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan kedepan agar semakin manusiawi dan berpihak pada keselamatan pasien yang adalah masyarakat kecil yang kadang terbatas secara finansial.**(Bawi Kogoya)..
Sumber :
*DPD I KNPI Papua Pegunungan*
Ketua : Dolpinus Weya, A.Md, Sos
Sekertaris : Yulans F.Y Wenda, S.Hi
——-
